Kontroversi Rapor Merah dari Kemenkes Buat DKI Jakarta dalam Tangani Covid-19
Reporter
Inge Klara Safitri
Editor
Dwi Arjanto
Jumat, 28 Mei 2021 16:29 WIB
Jakarta - Provinsi DKI Jakarta diberi nilai E oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia disingkat Kemenkes terkait penanganan Covid-19.
DKI Jakarta juga menjadi provinsi satu-satunya dari 34 provinsi di Indonesia yang mendapat nilai E.
DKI Jakarta juga menjadi provinsi satu-satunya dari 34 provinsi di Indonesia yang mendapat nilai E.
Penilaian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono dibentuk dalam matriks yang dimulai dari penilaian terbaik yaitu A dengan level laju penularan tidak ada kasus atau kasus impor yang sporadis dengan kapasitas respons memadai hingga sedang.
Sedangkan nilai E yang diperoleh DKI Jakarta menunjukan bahwa daerah ini memiliki level kapasitas respons yang terbatas dan laju penularan Covid-19 terparah yaitu transmisi komunitas level 4.
Sedangkan nilai E yang diperoleh DKI Jakarta menunjukan bahwa daerah ini memiliki level kapasitas respons yang terbatas dan laju penularan Covid-19 terparah yaitu transmisi komunitas level 4.
Selain kualitas pengendalian pandemi DKI Jakarta juga mendapat penilaian E terkait penilaian kualitas penguatan kapasitas respons pada minggu epidemologi ke-20 atau pada 16-22 Mei 2021. Menurut Dante, tingkat ketersediaan tempat tidur di Jakarta sudah mulai meningkat dan proses penelusuran juga tidak terlalu baik.
“Masih banyak daerah yang masih dalam kondisi terkendali kecuali DKI Jakarta DKI Jakarta ini kapasitasnya E, karena di DKI Jakarta bed occupation rate (keterisian)-nya sudah mulai meningkat dan kasus tracing-nya juga tidak terlalu baik," ujar Dante di DPR RI, Kamis, 27 Mei 2021.
Nilai merah yang diberikan Kemenkes itu mengundang banyak kritik.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mempertanyakan indikator yang dipaparkan Wamen Dante Saksano. Menurut dia, penilaian berdasarkan level itu tidak jelas indikatornya. "Penilaiannya tidak akurat alias ngawur," kata Pandu.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mempertanyakan indikator yang dipaparkan Wamen Dante Saksano. Menurut dia, penilaian berdasarkan level itu tidak jelas indikatornya. "Penilaiannya tidak akurat alias ngawur," kata Pandu.
Seharusnya, kata Pandu, indikator yang digunakan lebih lengkap berdasarkan Domainnya masing-masing, seperti domain epidemiologi, fasilitas kesehatan dan kesehatan publiknya. "Dari domain-domain itu ada banyak poin yang bisa dijadikan indikator," katanya.
Pandu mencontohkan, tren kasus, tren kematian, positivity rate, jumlah APD, jumlah nakes terinveksi, jumlah ventilator, rasio lacar hingga tingkat prilaku warganya bisa menjadi indikator. Sehingga penilaiannya berdasarkan data yang jelas.
Senada, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani juga menilai upaya penanganan Covid-19 di Jakarta tidak bisa hanya dinilai dari angka penularan kasus saja. Tapi harus dilihat secara keseluruhan, mulai dari kualitas dan respons tenaga kesehatan, angka kesembuhan, hingga angka kematiannya.
"Saya pikir, memberi penilaian sah-sah saja, tapi harus jelas tolak ukurnya, objektif, by data," ujar Zita melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 28 Mei 2021. Menurut Zita, Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah kerja maksimal selama ini. Berdasarkan data yang ia miliki, hingga 27 Mei, persentase kesembuhan di DKI mencapai 95,7 persen. Sementara persentase kasus meninggal 1,7 persen.
Sebelumnya, Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku akan mengevaluasi dan mendalami data terkait penanganan Covid-19 di DKI. Sehingga ia belum bisa berkomentar banyak. Meski begitu, menurut Riza penanganan Covid-19 di Jakarta sudah maksimal dengan melihat angka kasus yang terus menurun.
Dia mengatakan bahwa angka kesembuhan meningkat, angka kematian turun dan Pemprov DKI selalu meningkatkan sarana prasarana penanganan Covid-19. "Laboratorium juga sudah bertambah terus, BOR juga terus turun. Prinsipnya kami Pemprov terus berusaha memberikan dukungan bantuan partisipasi kontribusi dan lain-lain agar kita bisa dapat mengurangi menurunkan penyebaran Covid," kata dia.
Namun, pernyataan Riza berbanding terbalik dengan data kasus aktif Covid-19 yang masih terus meningkat di Jakarta pasca lebaran Idul Fitri 2021.
Belakangan bahkan klaster permukiman dan klaster keluarga meningkat, seperti di Cilangkap, Jagakarsa, dan Johar Baru. Setidaknya, saat ini ada lima RT di Jakarta berstatus zona merah dan 14 RT berstatus oranye.
Belakangan bahkan klaster permukiman dan klaster keluarga meningkat, seperti di Cilangkap, Jagakarsa, dan Johar Baru. Setidaknya, saat ini ada lima RT di Jakarta berstatus zona merah dan 14 RT berstatus oranye.
Data 11 Mei 2021, angka kumulatif kasus Covid-19 di Jakarta sebanyak 416.747 kasus dengan 402.374 orang dinyatakan sembuh, 6.952 orang meninggal dunia, dan 7.421 pasien masih aktif dirawat atau diisolasi. Jumlah tersebut kemudian meningkat, per 28 Mei 2021 penambahan kasus mencapai 10.022.
Saat ini angka kumulatif Covid-19 di Jakarta berada di angka 426.769 kasus, dengan pasien Covid-19 sembuh di angka 408.585, angka kematian 7.271, pasien aktif dirawat atau isolasi tembus angka 10.913.
Sementara itu, Bed Occupation Rate (BOR) di DKI saat ini berada di angka 26 persen. DKI memiliki 106 rumah sakit rujukam dengan total 6.620 tempat tidur. Sedangkan untu tempat tidur ICU, Dinas Kesehatan DKI mencatat terisi 31 persen daroi total 1.017 tempat tidur.
Setelah menuai banyak kritik, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes kemudian kembali memberi pernyataan baru.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan nilai E diberikan Kementerian Kesehatan terkait penanganan Covid-19 tingkat provinsi bukanlah untuk mengukur kinerja dari wilayah tersebut.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan nilai E diberikan Kementerian Kesehatan terkait penanganan Covid-19 tingkat provinsi bukanlah untuk mengukur kinerja dari wilayah tersebut.
Dia menjelaskan bahwa penilaian itu merupakan indikator risiko yang digunakan Kemenkes untuk melihat laju penularan Covid-19 di 34 provinsi yang diambil dari pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang baru.
"Untuk melihat persiapan kita menghadapi lonjakan kasus sesudah liburan lebaran kemarin," kata Budi, Jumat, 28 Mei 2021.
<!--more-->
"Untuk melihat persiapan kita menghadapi lonjakan kasus sesudah liburan lebaran kemarin," kata Budi, Jumat, 28 Mei 2021.
<!--more-->
Budi menuturkan, pihaknya tengah menyiapkan pedoman umum selama empat pekan terakhir. Dia berharap penilaian ini nantinya dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam penanganan Covid-19.
Terkait Provinsi DKI Jakarta, Budi mengatakan bahwa kesiapan menghadapi lonjakan kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta justru mempunyai persiapan yang matang jika dibandingkan dengan daerah-daerah di Indonesia, Provinsi DKI memiliki jumlah testing sangat agresif. Bahkan dengan jumlah lansia di ibu kota yang cenderung banyak.
"Diketahui mortalitas covid terhadap lansia juga cukup tinggi," katanya. Hal ini, kata Budi, ikut berdampak pada risiko tinggi penanganan Covid-19 di Jakarta.
Dengan resiko lebih tinggi ini, Pemprov DKI Jakarta berhasil merespons dengan cukup baik. Di samping testing dan tracing yang tinggi, kesigapan Pemprov DKI juga tercermin vaksinasi terhadap lansia.
Berdasarkan data yang dihimpun Tempo, rata-rata testing di Jakarta adalah 368.193 per 1 juta penduduk di Jakarta. Angka ini masih lebih tinggi dari standar yang ditetapkan WHO.
Adapun indikator Rasio Lacak Isolasi yang diatur WHO adalah 1 banding 30. Artinya, setiap 1 kasus positif diikuti pelacakan pada sedikitnya 30 kontak erat. Sementara Testing Rate minimum 1 per 1000 jumlah penduduk dalam sepekan.
Demikian kontroversi rapor merah Kemenkes masih menyisakan kontroversi.
Baca juga : Buntut DKI Dapat E Soal Penanganan Covid-19, Menkes Budi Gunadi Minta Maaf
Demikian kontroversi rapor merah Kemenkes masih menyisakan kontroversi.
Baca juga : Buntut DKI Dapat E Soal Penanganan Covid-19, Menkes Budi Gunadi Minta Maaf
INGE KLARA | LANI DIANA | BUDIARTI PUTRI
