TEMPO.CO, Jakarta – Stasiun-stasiun kereta api jarak jauh nyenyat pada hari pertama larangan mudik berlaku, Kamis, 6 Mei 2021. Kursi-kursi tunggu penumpang lowong dan ruang check in nyaris nihil antrean.

Mesin penghitung data penumpang PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat hanya 8 persen tiket perjalanan luar kota terjual dari rata-rata volume pergerakan orang selama bulan April. Artinya cuma ada 2.561 orang yang menunggang kereta jarak jauh di hari pertama larangan mudik--sementara rata-rata volume harian penumpang per bulan lalu mencapai 33.882 orang.

Vice President Public Relations PT KAI (Persero) Joni Martinus mengatakan penurunan jumlah penumpang diikuti oleh berkurangnya frekuensi perjalanan kereta api. “KAI mengoperasikan 19 kereta api jarak jauh dan 16 kereta api lokal,” kata Joni saat dihubungi Tempo, Kamis, 6 Mei.

Penumpang yang membeli tiket pun tak semuanya lolos naik ke angkutan kereta api. Hingga siang tadi, 231 calon penumpang gagal melakukan perjalanan karena tidak membawa dokumen persyaratan seperti yang telah diatur pemerintah dalam ketentuan larangan mudik.

Selama periode larangan mudik, pemerintah mengatur pihak yang boleh melakukan perjalanan adalah kelompok tertentu yang memiliki kepentingan mendesak. Mereka adalah pekerja yang akan melakukan perjalanan dinas, keluarga yang akan melakukan kunjungan duka, ibu hamil, serta orang-orang yang membutuhkan layanan medis. Kelompok yang dikecualikan ini wajib mengantongi dokumen seperti surat-izin keluar masuk atau SIKM dan surat tugas.

Larangan mudik yang otomatis memangkas jumlah penumpang diprediksi berdampak bagi pendapatan entitas yang bisnis utamanya mengandalkan pergerakan masyarakat ini. Ditambah lagi, perseroan belum dapat memulihkan secara penuh kinerjanya yang merugi pada tahun lalu.

<!--more-->

Pada 2020, KAI mencatatkan rugi Rp 1,6 triliun pada laporan keuangannya. Kerugian tersebut salah satunya berasal dari penurunan pendapatan menjadi Rp 18 triliun secara year on year atau melorot dari 2019 yang mencapai Rp 26 triliun.

Saat masa larangan mudik tahun lalu, KAI mencari sumber pendapatan untuk menopang bisnis penumpangnya yang turun melalui angkutan logistik. KAI pun melakukan ekspansi angkutan logistik dengan menggandeng perusahaan ojek online untuk menjadi perantara yang menjemput atau mengirim barang jarak dekat (first/last miles).

KAI juga melebarkan segmen bisnis logistiknya. Bila semula perusahaan pelat merah hanya melayani angkutan barang berkapasitas besar, kini KAI menjangkai pasar retail.

Upaya mencari jalan agar tak tumbang selama larangan mudik juga dilakukan operator bandara. PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan penghematan cost perusahaan dengan mengubah jam operasi selama kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat diterapkan. Penyesuaian jam operasi dilakukan di sebelas bandara.

Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi mengatakan penyesuaian jam merupakan langkah manajemen untuk mengefisienkan biaya operasional bandara di tengah penurunan trafik yang cukup tajam pada masa larangan mudik. Adapun upaya efisiensi yang dilakukan ialah mengurangi waktu operasi bandara dan menekan penggunaan utilitas.

"Penyesuaian juga bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait larangan mudik demi menekan laju penyebaran Covid-19,” ujar Faik.

<!--more-->

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra sebelumnya juga menyatakan perseroannya menyusun sejumlah strategi setelah pemerintah mengeluarkan aturan larangan mudik. Irfan mengatakan perseroan mengurangi frekuensi penerbangan maskapai yang mengangkut penumpang.

“Pengurangan frekuensi menjadi salah satu solusi yang dipertimbangkan,” ujar Irfan beberapa wkatu lalu.

Garuda mengantongi izin penerbangan ke 69 rute domestik dan 22 rute internasional. Irfan belum merincikan frekuensi di rute-rute mana saja yang dipangkas selama larangan mudik berlaku. Selain mengurangi rute, Garuda Indonesia mengoptimalkan penerbangan yang mengangkut kargo atau barang. “Kalau kargo tentu saja kami akan jadikan fokus utama,” ujar Irfan.

Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Aryono meminta pemerintah memberikan stimulus bagi perusahaan-perusahaan transportasi yang terdampak larangan mudik. Ia berujar, pengusaha telah satu tahun menghadapi tekanan ekonomi lantaran berkurangnya jumlah penumpang.

Sejumlah pengusaha bahkan menghentikan operasional armadanya dan sementara waktu beralih ke bisnis lain. “Ada yang beralih ke pertanian dan lain-lain,” ujar dia.

Anggota Komisi V DPR, Toriq Hidayat, pernah mengusulkan dua insentif untuk meringankan beban awak angkutan akibat dampak larangan mudik Lebaran. Menurut dia, bantuan langsung kepada para awak kendaraan adalah insentif pertama yang harus diberikan oleh pemerintah. Insentif yang kedua, kata dia, diberikan kepada pengusaha angkutan umum agar beban usahanya berkurang.

“Konsekuensi dari penetapan larangan mudik Lebaran tahun ini, Pemerintah harus meringankan beban para awak kendaraan, mulai dari sopir hingga kondektur karena sebagian besar mereka adalah pekerja harian. Beban mereka sudah sangat berat sejak pandemi,” ujar Toriq Hidayat.

BACA: Cegah PNS Nekat Mudik, Pemerintah Minta Bantuan Warga hingga Ancam Pemecatan

FRANCISCA CHRISTY ROSANA