TEMPO.CO, Jakarta - Gina Maratusoliha, 37 tahun, memilih mudik lebaran lebih awal tahun ini. Perantau asal Garut itu sengaja pulang kampung jauh sebelum lebaran karena tidak mau gagal mudik seperti kejadian tahun kemarin.

“Tahun kemarin sudah di tengah perjalanan menuju kampung halaman, mobil travel saya kena razia dan diminta putar balik petugas,” kata Gina di Terminal Baranangsiang, Bogor, Kamis, 29 April 2021.

Tahun ini, pemerintah hanya melarang masyarakat untuk mudik pada periode 6-17 Mei mendatang. Di luar tanggal itu, masyarakat tak dilarang untuk bepergian.

Adapun larangan mudik lebaran tahun ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satuan Tugas nomor 13 Tahun 2021 Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Pengendalian COVID-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442H.

Keputusan mudik duluan juga diambil Dika, 25 tahun. Ia berencana mudik ke kampung halamannya di Gunung Kidul, Yogyakarta, melalui Terminal Jatijajar, Depok, pada Kamis kemarin.

"Tahu sih ada larangan mudik, makanya saya pulang lebih dahulu,” kata Dika ditemui Tempo hendak menaiki bus Murni Jaya di Terminal Jatijajar, kemarin.

<!--more-->

Selain untuk merayakan hari raya di kampung halaman, tujuannya pulang kampung juga karena dirinya belum mendapatkan pekerjaan setelah di-PHK akibat dampak pandemi Covid-19, “Iya daripada saya nganggur terlalu lama, mending saya pulang kampung,” kata Dika.

Manajer Area Barat PT Rosalia Indah Transport, Winarso, melihat pemudik yang berangkat lebih awal ke kampung halamannya sudah mulai terlihat sejak Kamis kemarin. Saat ini, kata dia, jumlah pemudik sudah baik sekitar 10-25 persen per hari. Hal itu bisa dilihat dari keberangkatan armada bus antarkota antarprovinsi yang meningkat dari 40 perjalanan per hari menjadi 45-50 perjalanan per hari.

"Tapi ini belum puncaknya. Puncaknya kami perkirakan pada tanggal 3-4 Mei mendatang," ujarnya.

Selama masa pra larangan mudik, Rosalia Indah masih menerapkan 75 persen kapasistas tempat duduk. Sedangkan, selama periode larangan mudik kapasitas akan dikurangi menjadi 50 persen.

"Pada periode larangan mudik angkutan kami hanya tersedia di Terminal Pulogebang. Karena terminal lainnya di kawasan Jabodetabek akan ditutup," kata Winarso.

Peningkatan jumlah pemudik juga sudah terlihat di Terminal Pulogebang. Kepala Satuan Pelaksana Operasi Terminal Pulogebang Afif Muhroj mengatakan jumlah penumpang bus AKAP mulai meningkat sejak Kamis kemarin.

Ia memperkirakan puncak penumpang mudik lebaran tahun ini bakal terjadi pada akhir pekan ini. "Di Pulogebang puncak mudik bisa lebih cepat, bahkan bisa Sabtu-Minggu besok," kata Afif.

<!--more-->

Afif memperkirakan jumlah penumpang pada puncak mudik lebaran bisa mencapai 1.400 orang per hari. Sejak awal puasa hingga Rabu kemarin jumlah penumpang di Terminal Pulogebang hanya berkisar 500-900 orang per hari.

Afif mengatakan petugas tidak bisa mencegah warga pada periode pra larangan mudik. Petugas, kata dia, hanya melaksanakan pengawasan protokol kesehatan kepada penumpang dan armada yang akan berangkat mengantar pemudik keluar kota. "Kami juga melakukan tes GeNose secara acak. Per hari ada 15 penumpang yang kami tes secara acak," ujarnya.

Sedangkan selama periode larangan mudik pada 6-17 Mei, penumpang yang diperkenankan melakukan perjalanan hanya aparatur sipil negara maupun pegawai swasta yang mempunyai surat tugas dari atasannya dengan tanda tangan cap basah.

Selain itu, bagi masyarakat informal diizinkan jika perjalanan bersifat adanya kedukaan seperti keluarga sakit atau meninggal, mengantar ibu hamil atau ingin bersalin. Syaratnya, mereka harus mengurus Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

"Masyarakat yang melakukan perjalanan informal juga harus dapat SIKM dari kelurahan atau kantor desa setempat dan ditandatangani cap basah juga," tambahnya.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana memberlakukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) selama larangan mudik pada periode 6-17 Mei 2021. Namun hingga saat ini prosedur pembuatan SIKM belum dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

<!--more-->

"SOP SIKM masih proses penandatanganan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengeluarkan Keputusan Gubernur tentang SIKM itu pada pekan depan. Syafrin mengatakan pelaksanaannya SIKM berpedoman kepada adendum Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Isi keputusan gubernur itu adalah mekanisme pengajuan SIKM ke kelurahan terdekat. "Sekarang kami sedang menyusun SOP (Standard Operating Procedure) untuk itu," katanya.

Untuk membendung arus mudik, tak hanya SIKM yang diberlakukan. Kementerian Perhubungan juga akan menghentikan sementara operasi bus Antar Kota Antar Provinsi alias AKAP dan bus Antar Kota Dalam Provinsi alias AKDP dengan cara menutup terminal untuk bus AKAP dan AKDP.

"Semua layanan angkutan bus AKAP dan AKDP di terminal bus tipe A di wilayah Jabodetabek baik terminal yang ada di pengelolaan BPTJ, serta terminal lain yang dimiliki oleh DKI itu diminta untuk tidak melayani AKAP dan AKDP," ujar Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Polana B. Pramesti.

Adapun terminal bus tipe A di wilayah Jabodetabek yang ada di bawah pengelolaan BPTJ ada 4 terminal, yaitu Poris Plawad, Baranangsiang, Jatijajar, dan Pondok Cabe. Sementara itu, terminal lain yang dimiliki oleh DKI Jakarta, yaitu Pulogebang, Kalideres, Kampung Rambutan, Terminal Tanjung Priok dan Bekasi.

"Penghentian layanan ini sifatnya hanya sementara, dan hanya satu terminal yang dibuka untuk melayani masyarakat yang dikecualikan, yaitu Terminal Pulogebang," tutur Polana.

<!--more-->

Berbeda dengan angkutan bus, pemerintah memperketat perjalanan orang dengan kereta api, kapal laut dan pesawat udara. Khusus untuk moda transportasi ini, sejak 22 April lalu hingga 5 Mei 2021 serta periode 18-24 Mei mendatang, penumpang diperbolehkan bepergian tanpa SIKM namun harus menjalani tes Covid-19 yang berlaku 1x 24 jam.

Sedangkan pada masa larangan mudik nanti, hanya orang yang memiliki SIKM atau surat tugas yang boleh bepergian ke luar kota. Mobil pribadi dan kendaraan travel, yang saat ini masih boleh hilir mudik, juga akan diawasi dengan ketat. Polda Metro Jaya menyebut penyekatan akses masuk dan keluar sudah mencapai 80 persen.

"Operasi Kemanusiaan dan Operasi Penyekatan dari larangan mudik saya melihat kesiapannya sudah 80 persen tinggal nanti kita bangunkan posko," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran saat meninjau pos penyekatan di gerbang Tol Cikarang Barat, Kamis, 29 April 2021.

Fadil mengatakan ada 31 lokasi yang akan menjadi titik keluar-masuk pemudik dari dan menuju Jakarta. Di 31 titik itulah yang akan menjadi lokasi penyekatan oleh pihak kepolisian.

"Ada 31 titik, 14 itu penyekatan, kemudian 17 adalah 'check point'. Di samping kita melakukan penyekatan juga melakukan langkah-langkah kuratif berupa tes swab antigen gratis," kata dia soal upaya-upaya Polda Metro Jaya.

Dia juga menambahkan pihak kepolisian bersama instansi terkait juga sudah melakukan pengawasan terhadap jalur tikus dan alternatif untuk memastikan kebijakan larangan mudik bisa terlaksana dengan optimal.

<!--more-->

"Saya melakukan pengecekan jauh-jauh hari supaya pelaksanaannya jauh lebih optimal. Lubang tikus jalur, kemudian jalur-jalur arteri, tol. Semua kita identifikasi di mana yang bisa dijadikan sebagai rute untuk mudik secara sembunyi-sembunyi," katanya.

Meski pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk menekan arus mudik, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat Djoko Setijowarno, memperkirakan mudik sulit dibendung. Dia memprediksikan bakal terjadi lonjakan mudik dengan sepeda motor pada momentum lebaran tahun ini.

"Meski ada larangan mudik dari pemerintah, masyarakat pasti akan tetap pulang kampung. Terutama pemudik yang menggunakan motor. Bahkan pada tanggal yang dilarang mudik," kata Djoko saat dihubungi, Jumat, 23 April 2021.

Menurut Djoko, kebijakan larangan tersebut tidak dikaji dengan matang. Bahkan jika pemerintah melakukan penyekatan pun tidak bakal berdampak banyak terhadap mobilitas pemudik yang akan semakin tinggi menjelang larangan mudik nanti.

"Memang pemerintah bisa mengawasi seluruh jalan selama 24 jam. Apalagi banyak jalan tikus. Celah itu akan dimanfaatkan pemudik untuk tetap pulang kampung."

Selain itu, hampir seluruh daerah, menurut dia lagi, tidak akan mampu membiayai pengawasan petugas baik dari personel polisi hingga dinas perhubungan. Alasannya adalah anggaran pengawasan selama periode mudik ini akan menelan biaya yang sangat besar.

Minimal, kata dia, satu titik pos penyekatan dijaga 40 petugas yang berbagi dua jadwal. "Minimal satu orang dibayar Rp 200 ribu untuk pengawasan. Belum lagi fasilitas tenda dan pendukung lainnya. Tidak semudah itu melarang dengan menyekat," ujarnya.

Yang perlu dilakukan pemerintah, kata dia, adalah membangun kesadaran dan logika rakyatnya bahwa perjalanan mudik selama pandemi penuh risiko. "Jadi pemerintah bisa membuat peta perjalanan atau mobilitas sehat."

IMAM HAMDI | ADE RIDWAN | MAHFUZULLOH AL MURTADHO

Baca juga: Dishub DKI Sebut Ada Penurunan Penumpang Bus AKAP di 4 Terminal, Anomali Mudik?