TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah belum kunjung mengetok mekanisme pemberian subsidi ongkos kirim atau ongkir untuk Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) edisi Lebaran 1442 Hijriah. Ketentuan yang mengatur pelaksanaan stimulus ini masih dibahas di Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan bersama stakeholders.

“Pembahasan teknis diserahkan dan dikoordinasikan oleh Menteri Perdagangan, yang menugaskan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri,” ujar Sekretaris Koodinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat dihubungi Tempo, Kamis, 22 April 2021.

Pemerintah berwacana menggelontorkan subsidi ongkir untuk Harbolnas pada H-10 dan H-5 Hari Raya Idul Fitri. Program yang akan melibatkan asosiasi usaha, platform digital, pelaku UMKM, produsen lokal, dan pelaku logistik dalam negeri tersebut membutuhkan anggaran senilai Rp 500 miliar.

Susiwijono berujar, dalam pelaksanaannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan ikut terlibat. Kominfo bakal mengkampanyekan kegiatan Harbolnas agar agenda belanja ini tepat sasaran dan tujuan pemerintah untuk mendongkrak konsumsi di level rumah tangga tercapai.

Kepastian ihwal kebijakan pemberian subsidi ongkos belum terang-benderang. Pembahasan soal mekanisme pelaksanaannya ditengarai masih alot karena sulitnya regulator memilah item produk di platform e-commerce yang akan dibebaskan biaya pengirimannya. Apalagi, jumlah paket yang disasar bisa mencapai 380 juta item.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan sejatinya untuk membedakan produk dalam negeri yang akan dikenakan subsidi ongkir, pemerintah bisa menggunakan fitur QR Code. “Gunakan saja QR code perusahaan yang memproduksi barang dalam negeri yang menggunakan platform e-commerce,” kata dia.<!--more-->

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey khawatir subsidi ongkir tak tepat sasaran. Bukannya meningkatkan penjualan barang lokal, masyarakat malah berpotensi memburu barang-barang asing di e-commerce saat Harbolnas. Musababnya, harga produk asing acap lebih murah.

"Transaksi online itu banyak produk yang bukan produk Indonesia. Produk asing, yang murah-murah itu produk Cina. Padahal kita mau cinta produk Indonesia dan benci produk asing," katanya.

Pekerja melakukan sortir paket di salah satu jasa ekpedisi di Jakarta, Ahad, 11 April 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan Rp 500 miliar untuk subsidi ongkos kirim belanja secara daring (online). TEMPO/Muhammad Hidayat

Rencana pemberian subsidi ongkir telah diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada pekan pertama April lalu. Harbolnas diyakini akan mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat di masa Ramadan hingga Lebaran. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, para menteri diminta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi seiring dengan penanganan pandemi Covid-19.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta pelaku UMKM membuat paket-paket hantaran Lebaran untuk mengantisipasi penurunan pendapatan akibat kebijakan larangan mudik yang berlaku pada 6-17 Mei 2021. Ia berharap paket berupa parsel hingga hampers dapat dipasarkan melalui marketplace dan memanfaatkan subsisi ongkir dari pemerintah.

“Fokus utama kami adalah sinergi dengan 14 kementerian dan lembaga agar pelaku ekonomi kreatif dan UMKM lokal bisa memperoleh tambahan permintaan di pengujung Ramadan,” ujar Sandiaga.

Menurut dia, adanya subsidi ongkos kirim akan meningkatkan penjualan produk-produk lokal. Dampaknya pun secara paralel dirasakan oleh industri yang bergerak di sektor logistik.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | LARISSA HUDA | ANTARA

Baca Juga: Airlangga: Ada Harbolnas Ramadan H-10 Lebaran, Ongkir Ditanggung Pemerintah