TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana mengubah nomenklatur dua kementerian. Yakni memisahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dari Kementerian Riset dan Teknologi, serta mengubah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi.

Rencana perubahan nomenklatur ini telah direstui Dewan Perwakilan Rakyat. Pada rapat paripurna Jumat pekan lalu, 9 April 2021, DPR menyetujui Surat Presiden yang berisi permintaan pertimbangan untuk menggabungkan Kemenristek dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pembentukan Kementerian Investasi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan perubahan nomenklatur dua kementerian ini kebetulan saja dilakukan serentak. Ia membantah anggapan penghapusan Kemenristek agar pemerintah dapat membentuk Kementerian Investasi.

"Enggak ada hubungannya. Tidak dikorbankan," kata Donny kepada Tempo, Sabtu, 10 April 2021. Dengan adanya pemisahan dan penggabungan tersebut, jumlah kementerian/lembaga tetap 34 sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008.

Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud, kata Donny, dilakukan lantaran pemerintah menginginkan adanya suatu sambungan antara pendidikan dan riset. Di sisi lain, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam mengatakan, esensi pendidikan tinggi sebenarnya tak dapat dipisahkan dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Nizam mengatakan dua fungsi itu tadinya melekat di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Ketika pendidikan tinggi dikembalikan ke Kemendikbud, kata dia, staf penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditarik ke Kementerian Ristek/BRIN.

Baca: 4 Pesan Megawati Kepada Jokowi Soal BRIN

"Kondisi tersebut sebetulnya malah tidak ideal, karena fungsi lembaga pendidikan tinggi dikelola oleh dua kementerian," kata Nizam kepada Tempo, Ahad, 11 April 2021. "Kalau penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kembali ke Dikti tentu akan sangat memperkuat Dikti."

Namun menurut pakar kebijakan publik Eko Prasojo, Kemenristek tak semestinya dihapus. Mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mengatakan, fungsi Kemenristek dan BRIN berbeda. Kemenristek, kata Eko, masih diperlukan untuk memperkuat kebijakan riset dan inovasi.

"Adapun BRIN adalah badan pelaksana riset dan inovasi, bukan pembuat kebijakan," kata Eko kepada Tempo pada Rabu, 7 April lalu.

Di sisi lain, Eko mengatakan peleburan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud akan menambah beban Kementerian Pendidikan. Ia juga berujar filosofi pendidikan berbeda dengan penelitian sehingga Kemenristek mestinya dipertahankan.

Adapun pembentukkan Kementerian Investasi juga tak kalah disorot. Dua sumber Tempo di parlemen mengatakan, penguatan posisi BKPM ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam beleid itu, seluruh urusan perizinan berusaha akan satu pintu melalui Menteri Investasi. Memegang kewenangan amat besar, posisi Kepala BKPM dinilai tak cukup kuat untuk bisa mudah berkoordinasi dengan menteri-menteri teknis lainnya.

"Kalau menjadi kementerian, dia naik kelas," kata satu dari dua sumber tersebut. Dua politikus berbeda partai itu pun senada menyampaikan posisi Menteri Investasi akan dijabat Kepala BKPM saat ini, Bahlil Lahadilia.

Tempo mengkonfirmasi alasan dibentuknya Kementerian Investasi ini kepada juru bicara Presiden Fadjroel Rachman dan juru bicara Menkomarves Jodi Mahardi, tetapi belum direspons.

Bahlil Lahadilia dan juru bicara BKPM Tina Talisa juga belum menjawab pertanyaan terkait transisi perubahan lembaga mereka menjadi Kementerian Investasi. Namun, Tina sebelumnya menyampaikan BKPM dalam posisi mengikuti arahan Presiden.

Selanjutnya: Perubahan nomenklatur ini diprediksi akan berdampak pada reshuffle kabinet....

<!--more-->

Tina mengatakan kewenangan, peran, dan fungsi BKPM maupun Kementerian Investasi akan dijelaskan lebih detail dalam waktu dekat. "Bukan kapasitas BKPM untuk menjelaskan, namun BKPM tentu siap menjalankan apa pun yang diputuskan dan diarahkan Bapak Presiden," kata dia.

Meski belum ada penjelasan resmi pemerintah, pembentukan Kementerian Investasi ini ditengarai sudah disiapkan jauh-jauh hari. Pengamat APBN dan Kepala Desk Ekonomi Institut Harkat Negeri, Awalil Rizky, menduga struktur anggaran negara pada 2021 sudah disiapkan untuk pembentukan Kementerian Investasi.

Ia melihat sinyal itu dari peningkatan alokasi anggaran untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM hingga satu setengah kali lipat. "Dari sisi APBN sepertinya memang sudah ada agenda untuk menambah itu (Kementerian Investasi) hanya tidak terlihat di RKP BKPM," ujar Awalil dalam diskusi SmartFM, Sabtu, 10 April 2021.

Dibandingkan dengan anggaran kementerian dan lembaga lainnya, pagu untuk BKPM pada 2021 naik sampai 147,9 persen. Angka tersebut jauh di atas kenaikan seluruh kementerian dan lembaga yang rata-rata hanya 23 persen.

Anggaran BKPM tahun 2019 dan 2020 berada di kisaran Rp 400-an miliar. Namun pagu tahun 2021 meroket hingga Rp 1,08 triliun. Kendati, setelah relokasi anggaran akibat pandemi Covid-19, angkanya dipangkas hingga menjadi Rp 930 miliar.

Merujuk data yang ada, Awalil menilai BKPM tidak menjadi prioritas di periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi. "Tapi di periode kedua, khususnya di 2021, tampaknya ini sejalan dengan Undang-undang Cipta Kerja lalu dilipat naik. Jadi sudah terlihat sejak awal pemerintah merencanakan BKPM jadi kementerian," ujar Awalil.

Dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian diprediksi berimbas pada reshuffle kabinet. "Logikanya memang begitu, ketika ada kementerian yang ditambah harus ada yang mengisi," kata Ketua Komisi Pendidikan DPR Saiful Huda kepada wartawan, Jumat, 9 April 2021.

Ditanya ihwal pembicaraan reshuffle dari Jokowi, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri bertemu Presiden kurang dari dua pekan lalu. Namun menurut Hasto, Megawati dan Jokowi membahas persoalan fundamental dan strategis bangsa.

"Terkait dengan reshuffle itu sepenuhnya prerogatif dari Presiden," kata Hasto, Sabtu, 10 April 2021.

Ketua Bappilu Partai Golkar Maman Abdurrahman menyampaikan hal senada terkait reshuffle kabinet. Namun anggota Komisi Ristek DPR ini berharap posisi Kepala BRIN tetap dijabat Bambang Brodjonegoro yang saat ini menjadi Menristek.

Dia beralasan, hal tersebut akan membuat transisi kelembagaan BRIN menjadi lebih mudah dan cepat. Berbeda halnya ketika posisi itu diisi orang baru yang kemungkinan masih akan memerlukan waktu untuk beradaptasi. "Kepala BRIN-nya memang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi, namun saran saya tetap Pak Bambang Brodjonegoro saja. Karena beliau sudah menjadi Menristek, kalau beliau ditunjuk menjadi Kepala BRIN proses transisinya bisa lebih cepat dan bagus," kata Maman.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | FRISKI RIANA | CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY