Tugu Sepeda di Sudirman, Ikon Baru Jakarta yang Menuai Kritik Emil Salim

Sabtu, 10 April 2021 17:09 WIB

logo tempo


Menurut dia, seharusnya tugu dibangun untuk mengenang dan menghormati baik itu sosok maupun peristiwa legendaris. "Apa yang legendaris dari sepeda? Malah justru selalu minta diprioritaskan dan mengambil anggaran dari APBD. Bukan meringankan malah membebani," kata dia lewat pesan pendek pada Jumat, 9 April 2021.

Gilbert menilai Pemprov DKI Jakarta tak mengerti ihwal skala prioritas dalam kebijakan. Ia juga mengkritisi sikap pemerintah daerah yang membela tugu tersebut dari berbagai kritikan. "Ini akan menjadi catatan buat kita dan masyarakat. Kalau buat legacy adalah dengan kebijakan yang pro rakyat seperti dilakukan para gubernur sebelumnya," ujar Gilbert.

Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Emil Salim juga mempertanyakan alasan pemerintah DKI tidak menggunakan anggaran tugu sepeda untuk keperluan yang lebih bermanfaat. "Mengapa uang tidak utamakan pendidikan ketimbang patung?" tanya dia dalam cuitannya di akun Twitter @emilsalim2010, Kamis malam, 8 April 2021.

Emil Salim berpendapat seharusnya pembuatan tugu sepeda ini tak memerlukan anggaran pemerintah daerah. Dia kemudian menyinggung sepeda adalah barang komersial. Bahkan, ada importir dan pengusaha bengkel yang berkecimpung di bisnis sepeda.

Pekerja menyelesaikan pembangunan Tugu Sepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa, 6 April 2021. Pembangunan tugu yang berbentuk satu buah ban sepeda berukuran raksasa tersebut sebagai pengingat momentum penggunaan sepeda yang masif digunakan masyarakat Ibu Kota di tengah pandemi Covid-19. TEMPO/Muhammad Hidayat

"Ketika Wagub DKI Jakarta sediakan Rp 800 juta bangun 'patung sepeda' guna membantu para pemahat, kita bertanya bukankah 'sepeda' barang komersial yang ada importir dan pengusaha bengkel dan lain-lain, sehingga tak perlu anggaran daerah?" cuit ekonom senior ini.

Riza Patria pun merespons kritik tersebut. Menurut dia, setiap rencana anggaran sudah dialokasikan untuk kegiatan tertentu. "Semua kan ada alokasinya, pendidikan, sosial, kesehatan, olahraga, agama, semua dialokasikan. Tentu alokasinya sangat proporsional," kata Wagub DKI.

Berita terkait

60 Persen Lebih Publik Puas, Heru Didorong Ikut Pilkada Jakarta

6 hari lalu

60 Persen Lebih Publik Puas, Heru Didorong Ikut Pilkada Jakarta

Pemprov DKI Jakarta di bawah komando Heru Budi juga meraih penghargaan dari Kemendagri atas komitmen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang infrastruktur dalam pembangunan sarana serta prasarana.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Pembangunan Daerah 2024

11 hari lalu

Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Pembangunan Daerah 2024

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

19 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

28 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

31 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

32 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

33 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

15 Maret 2024

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

15 Maret 2024

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

14 Maret 2024

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

DPRD DKI Jakarta menyoroti dampak penghapusan data penerima KJMU terhadap kekhawatiran putus kuliah bagi mahasiswa.

Baca Selengkapnya