Jakarta - Mengganti bantuan sosial berupa paket sembako menjadi bansos tunai (BST) bagi terdampak Covid-19, bukannya steril dari masalah.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengatakan banyak menerima aduan pemotongan BST dari wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Penyunatan BST diduga dilakukan RT/RW setempat. "Banyak masyarakat yang mengadukan terjadi pemotongan dana bantuan sosial langsung oleh pihak RT/RW," kata dia, Kamis, 11 Maret 2021.

Menurut dia, BST bisa disunat hingga Rp 200 ribu. Pemerintah DKI mencatat 1,1 juta kepala keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 bakal mengantongi kucuran BST. Nilainya Rp 300 ribu setiap dana cair.

Pemerintah melalui Bank DKI langsung mentransfer BST ke rekening warga ber-KTP DKI yang berhak. Pemprov DKI akan membuatkan rekening tanpa dipungut biaya.

Legislator Kebon Sirih bakal memanggil Dinas Sosial DKI untuk dimintai keterangan. Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Syarif, menuturkan belum jelas asal-usul bansos tunai yang dikeluhkan.

Menurut dia, bisa jadi bantuan yang dipangkas itu adalah dari Kementerian Sosial. Kemensos juga menyalurkan bansos tunai kepada 750 ribu kepala keluarga melalui PT Pos Indonesia.

Anggota DPRD DKI, Lukmanul Hakim, juga menerima keluhan soal BST yang tak kunjung cair. Lukmanul berujar, bantuan ini seharusnya tersalurkan setiap bulan sepanjang Januari-April 2021.

Namun, hingga pekan kedua Maret bansos belum juga cair. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta Dinas Sosial DKI mempercepat penyaluran dana BST.

"Kasihan ini rakyat banyak yang ekonominya susah karena pandemi," ujar dia.

Wakil Gubernur atau Wagub DKI Ahmad Riza Patria hakul yakin tak ada bansos tunai yang dipotong. Sebab, pemerintah langsung mentransfer bantuan itu ke rekening calon penerima.

"Jadi tidak mungkin ada bansos yang kami kirim ke ATM (rekening) berkurang," papar dia, 13 Maret 2021.

Baca juga : Wagub Riza Patria Jamin Bansos Tunai Tidak Telat: Ada Jadwalnya

Penyalurannya dilakukan secara berkala. Dia mengklaim hingga kini tidak ada masalah pencairan bansos. "Bansos itu sudah ada jadwalnya, jadi tidak terlambat," ucap politikus Partai Gerindra ini.

Kepala Dinas Sosial DKI Premi Lasari berujar, pencairan bansos tahap kedua memang baru berjalan pada pekan kedua Maret 2021. Sementara pencairan tahap ke-3 akan dilakukan di akhir Maret setelah penyelesaian transfer dana tahap ke-2.

Alasannya, Dinas Sosial tengah memperbarui data penerima BST. Pemutakhiran ini dilakukan untuk penyesuaian data agar tepat sasaran.

Pemerintah DKI mengkurasi penerima manfaat yang meninggal dunia, pindah luar Ibu Kota, perubahan status perkawinan, mampu atau tidak mampu secara ekonomi, penerima PKH/BPNT, dan memiliki penghasilan tetap.

<!--more-->

Pihak dari Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) melalui Forum Musyawarah Kelurahan juga mengusulkan penghapusan dan memberikan usulan baru pada Februari 2021.

Pemberian bansos berupa uang baru berjalan tahun ini. Pemerintah DKI sebelumnya mendistribusikan bansos sembako yang dimulai pada April 2020. Pemerintah pusat juga mengubah bansos sembako menjadi uang tunai.

Keputusan ini diambil setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi dana bansos Covid-19 pada 2020. Mantan Menteri Juliari P. Batubara diduga menyunati Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos senilai Rp 300 ribu. Total duit yang diduga telah diterima sebanyak Rp 17 miliar.

Tujuannya, kata Kepala Dinas Sosial Premi Lasari, agar penyaluran bantuan itu berjalan lancar dan tepat sasaran.

Premi mengatakan pemutakhiran itu dilakukan lantaran ada penyesuaian data penerima BST.

“Seperti penerima manfaat yang meninggal dunia, pindah luar DKI Jakarta, perubahan status perkawinan, mampu atau tidak mampu secara ekonomi, penerima PKH/BPNT, dan memiliki penghasilan tetap,” kata dia dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 5 Maret 2021 soal pemutakhiran bansos tunai.

LANI DIANA | IMAM HAMDI | ADAM PRIREZA | ROSSENO AJI | ANTARA