Dilema Joe Biden di antara Jamal Khashoggi dan Mohammed bin Salman
Reporter
Non Koresponden
Editor
Eka Yudha Saputra
Selasa, 2 Maret 2021 13:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Tahun lalu Joe Biden mengatakan tim pembunuh Jamal Khashoggi bertindak atas perintah Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.
"Mereka harus bertanggung jawab," kata Biden, jika dia terpilih, "Kita akan memaksa mereka membayar harga atas apa yang mereka lakukan dan bahkan, membuat mereka hina."
Tapi itu adalah janji yang disematkan Joe Biden saat debat pemilihan Primary Demokrat sebelum dia dinyatakan sebagai presiden ke-46 Amerika Serikat.
Pernyataaan kilas balik itu diterbitkan kolom majalah The New Yorker itu, hanya beberapa hari setelah laporan intelijen AS menyebut Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman merestui pembunuhan Jamal Khashoggi.
Pemerintahan Joe Biden telah dikritik oleh media AS dan aktivis HAM, dan bahkan penyelidik khusus PBB yang menyelidiki kasus Jamal Khashoggi.
Agnes Callamard, pelapor khusus PBB untuk eksekusi di luar hukum, yang memimpin penyelidikan PBB mengatakan sangat berbahaya bagi AS jika menyebut MBS menyetujui operasi pembunuhan tetapi tidak mengambil tindakan terhadapnya.
Callamard kembali menyerukan sanksi yang menargetkan aset putra mahkota, dikutip dari Reuters, 2 Maret 2021.
"Sangat problematis, menurut saya, jika tidak berbahaya, untuk mengakui kesalahan seseorang dan kemudian mengatakan 'tetapi kami tidak akan melakukan apa-apa, silakan lanjutkan seolah-olah kami tidak mengatakan apa-apa'," kata Callamard, menganalogikan sikap AS.
"Bagi saya itu adalah langkah yang sangat berbahaya di pihak AS," papar Callamard.
Tunangan Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz, menyerukan agar pemimpin de facto Arab Saudi segera dihukum tanpa ditunda.
Hatice Cengiz mengatakan, meskipun dia menyambut baik laporan tersebut, deklasifikasi laporan AS tidak cukup dan mereka yang bertanggung jawab atas kematiannya harus diadili.
"Kebenaran - yang sudah diketahui - telah terungkap sekali lagi, dan sekarang telah dikonfirmasi. Namun ini tidak cukup, karena kebenaran hanya bisa bermakna jika keadilan bisa dicapai," kata Cengiz di Twitter, dikutip dari Sky News.
Adalah Washington Post yang juga gencar mengkritik sikap Joe Biden karena mengabaikan MBS.
Washington Post, surat kabar tempat Jamal Khashoggi menulis kolomnya, mengatakan dalam opini redaksi bahwa Joe Biden tidak boleh melepas Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
"Kejahatan keji terhadap penduduk tetap AS dan kolumnis yang berkontribusi untuk The Post tidak boleh dibiarkan begitu saja. Di bawah hukum AS, Mohammed bin Salman, atau MBS, begitu dia dikenal luas, harus dilarang bepergian ke Amerika Serikat dan dikenakan pembekuan aset," kata The Post.
The Washington Post mengkritik Joe Biden telah memilih tidak menindaklanjuti sanksi lebih lanjut ke MBS, seperti dia janjikan. "Bahwa perubahan mendasar hubungan AS-Arab Saudi tidak termasuk meminta pertanggungjawaban penguasa yang sembrono, yang akibatnya tidak mungkin terhalang dari perilaku kriminal lebih lanjut," tulis The Post.
Opsi untuk tidak menghukum Pangeran Mohammed bin Salman secara langsung mencerminkan betapa rumit posisi Joe Biden untuk mengambil keputusan sebagai Presiden AS dibanding janji kampanye calon presiden. Seperti diketahui Arab Saudi adalah sekutu utama Amerika Serikat, di samping Israel, untuk melawan pengaruh Iran di Timur Tengah. Rusaknya hubungan Arab Saudi-AS akan menghambat operasi anti-Iran di Timur Tengah.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, hanya mengenakan sanksi kepada 76 warga Saudi yang terlibat dalam penindasan aktivis dan jurnalis, tanpa menyinggung MBS.
Dan ketika daftar sanksi dari Departemen Keuangan AS menyebutkan mantan wakil kepala intelijen dan pasukan intervensi cepat Pengawal Kerajaan Saudi, putra mahkota tidak disebutkan.
Dua pejabat pemerintah mengatakan kepada CNN, bahwa memberi sanksi pada MBS tidak pernah benar-benar menjadi pilihan Joe Biden.
Dua pejabat itu mengatakan langkah seperti itu akan "terlalu rumit" dan dapat membahayakan kepentingan militer AS di Arab Saudi. "Alhasil, pemerintah bahkan tidak meminta Departemen Luar Negeri untuk menentukan pilihan bagaimana menargetkan MBS dengan sanksi," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri kepada CNN.
Saat meninggalkan Gedung Putih pada hari Sabtu, Biden mengatakan akan ada pengumuman pada hari Senin "tentang apa yang akan pemerintah lakukan dengan Arab Saudi secara umum."
Gedung Putih kemudian mengklarifikasi komentar Biden, dengan mengatakan Departemen Luar Negeri hanya akan memberikan rincian lebih lanjut tentang tindakan yang mereka umumkan sebelumnya.
Pemerintah Arab Saudi telah menolak temuan laporan tersebut dan mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa pembunuhan Khashoggi adalah kejahatan keji oleh sekelompok agen Saudi yang beroperasi "nakal" di luar perintah MBS. Kontradiktif dengan klaim Kerajaan Saudi, laporan intelijen AS menilai individu yang terlibat pembunuhan Jamal Khashoggi tidak mungkin bertindak di luar perintah MBS, dan hanya dari putra mahkota mereka menerima perintah.
Dikutip dari Reuters, Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdallah Al-Mouallimi, mengatakan pada Senin bahwa laporan intelijen AS yang melibatkan penguasa de facto kerajaan Putra Mahkota Mohammed bin Salman dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi tidak memberikan bukti yang kuat.
"Pangeran dengan berani menerima tanggung jawab moral, menyerahkan tertuduh ke sistem peradilan, dan berjanji untuk mereformasi organisasi intelijen. Kasus ditutup!" katanya di Twitter.
Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, pada Senin mengatakan Amerika Serikat akan memberikan sanksi kepada putra mahkota di masa depan jika perlu.
Amerika Serikat fokus pada "perilaku masa depan" Arab Saudi dan mengharapkan Riyadh meningkatkan catatan hak asasi manusianya, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS.
Pernyataan ini, seperti yang diklarifikasi oleh Gedung Putih terkait komentar Biden, muncul setelah kegagalan Washington untuk menghukum putra mahkota telah dikritik oleh kelompok hak asasi manusia dan lainnya, menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan janji pemerintahan Biden untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai prioritas kebijakan luar negeri.
Baca juga: Tiga Nama Hilang Misterius dari Laporan Intelijen AS Pembunuhan Jamal Khashoggi
Pangeran Mohammed, penguasa de facto berusia 35 tahun, telah membantah terlibat dalam pembunuhan Khashoggi, di mana delapan orang dipenjara di Arab Saudi tahun lalu, tetapi dia mengatakan dia memikul tanggung jawab utama karena itu terjadi dalam pengawasannya.
"Kami sangat fokus pada perilaku di masa depan dan itu adalah bagian dari mengapa kami menganggap ini bukan sebagai perpecahan, tetapi sebagai kalibrasi ulang dari hubungan AS-Saudi," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan pada konferensi pers.
"Kami mencoba membahas masalah sistemik yang mendasari pembunuhan brutal Jamal Khashoggi," kata Price.
Jamal Khashoggi, seorang penduduk AS yang menulis kolom opini untuk Washington Post yang mengkritik kebijakan putra mahkota, dibunuh dan dimutilasi oleh tim operasi yang beranggotakan lingkaran dekat Pangeran Mohammed bin Salman di konsulat kerajaan di Istanbul pada Oktober 2018, dan sampai saat ini jenazah Khashoggi belum ditemukan.
REUTERS | THE NEW YORKER | WASHINGTON POST | CNN | SKY NEWS
