TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akhirnya memutuskan melanjutkan kembali Program Kartu Prakerja di 2021. Sebanyak Rp 10 triliun anggaran disiapkan untuk program tersebut di semester I tahun ini.

Rencananya, program yang merupakan salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 itu bakal dinikmati oleh 2,7 juta orang pada paruh pertama tahun ini. Program tersebut pun merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional sektor perlindungan sosial.

"Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini, mengambil berbagai pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan yang dapat menjadi bekal hidup selama dan pasca pandemi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa, 23 Februari 2021.

Menurut dia, program Kartu Prakerja dilanjutkan setelah melihat capaian-capaian di 2020. Tahun lalu, Kartu Prakerja tersalurkan kepada 5,5 juta penerima dari 11 gelombang pendaftaran.

Baca Juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12 Dibuka, Hati-hati Situs Palsu Beredar

Selain capaian tersebut, Airlangga mengklaim Program Kartu Prakerja juga baik dari sisi outcome. "Hasil survei BPS tahun 2020, menunjukkan bahwa 88,9 persen penerima Prakerja menyatakan keterampilan kerjanya meningkat dan 81,2 persen menyatakan insentif yang diterima dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari," ujar dia.

Di samping itu, ia menilai program Kartu Prakerja juga mendorong kebekerjaan dan kewirausahaan. Pasalnya, dilihat dari hasil Survei Evaluasi yang dilakukan oleh PMO kepada jutaan penerima Prakerja bahwa sebanyak 35 persen penerima yang awalnya menganggur, pada saat dilakukan survei evaluasi mengatakan telah bekerja atau berwirausaha.

Seperti tahun lalu, skema program tersebut pada tahun ini masih sama, yaitu pemberian bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta per orang, dana insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang diberikan sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan, serta dana insentif pengisian tiga survei evaluasi sebesar Rp 150 ribu yang dibayarkan sebesar Rp 50 ribu setiap survei.<!--more-->

Adapun demi pemerataan, kata Airlangga, pada program tahun ini setiap Kartu Keluarga dibatasi maksimal dua anggota yang bisa menjadi penerima Kartu Prakerja. Sebagai pembuka tahun, kuota peserta pada Gelombang ke-12 Kartu Prakerja adalah sebanyak 600 ribu orang.

Pendaftaran Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua WNI berusia 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karyawan maupun pelaku wirausaha, asalkan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Penerima bansos Kementerian Sosial (Data Terpadu Kesejahteran Sosial, Bantuan Subsidi Upah, maupun Banpres Produktif Usaha Mikro), penerima Kartu Prakerja tahun 2020, dan anggota TNI/Polri, ASN, Komisaris/Direksi BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD, serta pihak lain yang diatur dalam Permenko 11/2020, tidak dapat menerima manfaat Program Kartu Prakerja.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan bahwa kartu Prakerja ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memitigasi dampak pandemi bagi angkatan kerja Indonesia.

Pernyataan itu dilontarkan saat ia menjelaskan mengenai tak berlanjutnya program Bantuan Subsidi Upah bagi pegawai berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. "Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021, memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU," ujar Ida Fauziyah kepada Tempo, Senin, 1 Februari 2021.

Di samping Kartu Prakerja, Ida mengatakan pemerintah juga memperluas program padat karya di berbagai Kementerian dan Lembaga. Selain itu, Ida mengatakan pada masa pemulihan ekonomi ini, Kemnaker juga fokus pada peningkatan daya saing angkatan kerja, yaitu program skilling, upskilling, maupun program untuk pekerja yang terdampak pandemi, yaitu re-skilling.

Pada 2021, pemerintah memang menurunkan anggaran untuk sektor perlindungan sosial menjadi sebesar Rp 157,4 triliun. Pada tahun lalu, anggaran sektor ini adalah sebesar Rp 220,39 triliun.<!--more-->

Program yang akan disokong oleh anggaran perlindungan sosial tersebut antara lain bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, BLT Dana Desa, diskon listrik, hingga iuran jaminan kehilangan pekerjaan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran PEN tahun ini yang terakhir diproyeksikan sebesar Rp 699,43 triliun cukup signifikan digunakan untuk sektor kesehatan. Anggaran PEN untuk kesehatan pada tahun ini dipatok Rp 176,3 triliun, naik tajam dari realisasi tahun lalu yang hanya Rp 63,5 triliun.

Menurutnya, kenaikan anggaran ini karena kebutuhan belanja di sektor kesehatan juga meningkat. "Kesehatan akan akselerasi Februari hingga Maret," ujarnya.

Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan Rp 186,8 triliun untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi, Rp 125,1 triliun untuk program prioritas, dan Rp 53,86 triliun untuk insentif usaha.

Dengan anggaran bidang perlindungan sosial yang mengalami penurunan tersebut, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan pemerintah di tahun ini akan berfokus kepada masyarakat kelompok 40 persen terbawah.

"Dan juga ada beberapa program yang mengarah kepada kelompok menengah atas seperti Kartu Prakerja, jaminan kehilangan pekerjaan dan lainnya yang bisa menjadi counter dari masyarakat menengah ke atas," ujar Kunta.

Dengan demikian program Bantuan Subsidi Upah tidak masuk ke dalam alokasi anggaran PEN perlindungan Sosial di 2021. Keputusan tersebut juga diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi kelangsungan program di tahun 2020.

"BSU memang evaluasi kita adalah kelompok berpenghasilan tinggi mendapatkan manfaat lebih banyak dari yang berpenghasilan rendah," tutur dia.<!--more-->

Atas kebijakan tersebut, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengaku tak sependapat. Ia malah menyesalkan program bantuan subsidi upah tak dilanjutkan.

Pasalnya, program tersebut dinilai lebih efektif menggenjot ekonomi lantaran dana langsung ditransfer dan dibelanjakan penerima. Berbeda dengan Kartu Prakerja yang mengharuskan penerima untuk mengikuti pelatihan dulu sebelum mendapat dana tunai.

Ditambah lagi, tutur Bhima, saat ini banyak pekerja yang mengalami pemotongan gaji. Karena itu, ia lebih mendukung program Bantuan Subsidi Upah dilanjutkan ketimbang Kartu Prakerja.

"Tentu, ketepatan sasaran penerima juga perluasan penerima BSU kepada pekerja sektor informal harus dilakukan," ujar dia.

Dengan berlanjutnya program Kartu Prakerja, Bhima mengingatkan agar pemerintah memastikan penerimanya berasal dari pekerja rentan, bukan yang bergaji Rp 5 juta ke atas. Kemudian, pemerintah juga perlu memastikan peserta yang berasal dari sektor informal, dan berada di daerah dengan akses internet rendah bisa masuk jadi penerima prakerja.

"Terakhir, soal pengadaan platform prakerja tetap harus memenuhi regulasi untuk menghindari konflik kepentingan dan celah tindak pidana korupsi," tutur dia.<!--more-->

Senada dengan Bhima, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar berharap kartu Prakerja bisa menyasar para pekerja yang mengalami pemotongan upah.

Timboel mengatakan para pekerja yang terimbas pagebluk itu perlu juga mendapat kartu Prakerja. Musababnya, sebagian dari mereka ada yang terkena pemotongan gaji, dirumahkan tanpa upah, hingga terimbas pemutusan hubungan kerja.

Menurutnya program tersebut mesti bisa menjangkau mereka yang terkena pemotongan upah agar konsumsinya terjaga. Sebab, ia menilai program Kartu prakerja masih tidak tepat sasaran. Akibatnya, bisa jadi dana itu tidak dibelanjakan, tapi justru ditabung dan tinggal menggerakkan roda ekonomi.

"Orang yang masih punya upah normal ikut kartu Prakerja tetap mendapat bantuan Rp 600 ribu kali empat bulan," ujar dia. Padahal, bantuan itu semestinya diprioritaskan kepada para pekerja yang terpotong upahnya atau bahkan tidak digaji karena kondisi perusahaan, maupun mereka yang di-PHK tanpa pesangon.

Menurut Timboel, kebijakan itu bisa menjadi bagian dari keadilan. Dengan demikian, kartu Prakerja diharapkan bisa mendongkrak konsumsi masyarakat, khususnya para pekerja. Walhasil, program tersebut bisa lebih tepat sasaran dari sebelumnya.

Terlebih, dengan adanya Permenaker 2 Tahun 2021 yang memperbolehkan perusahaan terdampak pandemi memangkas upah pegawainya, Timboel berasumsi pemerintah mengantongi data dari pekerja yang terkena pemotongan gaji. Sehingga, data tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memilih sasaran penerima Kartu Prakerja.

"Pemerintah harus melakukan pengawasan dan pendataan. Sehingga pekerja yang dipotong upah ini bisa mendapat bantuan Rp 600 ribu kali empat bulan plus pelatihan. Orang yang mengalami pemotongan upah kan rentan dan mungkin tidak memiliki skill yang baik. Artinya bisa menjadi subjek untuk dilatih juga," kata dia.

CAESAR AKBAR | HENDARTYO HANGGI