Menakar Dampak Mudik di Tengah Penyebaran Covid-19
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Martha Warta Silaban
Rabu, 24 Februari 2021 15:23 WIB
TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah diminta waspada menghadapi tingginya mobilisasi penduduk di masa mudik pada Lebaran Mei 2021. Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, menilai kebijakan pemangkasan libur maupun cuti bersama sepanjang tahun ini tak berarti apa-apa seumpama pemerintah tidak tegas menekan pergerakan masyarakat.
Alih-alih membuka peluang mudik, Pandu menyarankan pemerintah melarang kegiatan tersebut. “Iya, sebaiknya begitu (mudik dilarang). Yang penting bukan liburnya, tapi mobilitasnya. Pandemi Covid-19 akan terkendali kalau semua dilakukan secara konsisten,” ujar Pandu saat dihubungi Tempo pada Rabu, 24 Februari 2021.
Baca Juga: Epidemiolog Usul Pemerintah Atur Pembatasan Mudik Usai Kurangi Cuti Bersama
Kebijakan larangan mudik pernah diterapkan pada awal masa pandemi tahun lalu untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona, khususnya di simpul-simpul transportasi. Larangan mudik berlangsung lebih kurang dua pekan mulai akhir Mei hingga Juni 2020.
Pandu berpendapat dalam setahun masa pandemi, sektor transportasi memiliki kontribusi paling besar bagi penyebaran wabah. Musababnya, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan acap tak sejalan dengan penanganan kasus Covid-19 dari sisi kesehatan.
Stimulus passenger service charge atau PSC, misalnya, yang membuat harga tiket pesawat menjadi murah dipandang kontradiktif dengan keinginan negara menekan kurva kasus positif virus corona. Konsep keseimbangan antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi ini, kata Pandu, tidak tepat.
“Seharusnya konsepnya adalah prioritas. Kalau prioritas, ada kebijakan yang dilarang ya benar-benar dilarang saja,” katanya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan belum memastikan adanya larangan mudik bagi masyarakat di masa libur Lebaran. Kementerian Perhubungan saat ini masih berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Meski demikian, Budi Karya menyebut keputusan terkait mekanisme mudik untuk sementara akan berbeda dengan masa sebelum pandemi. “Kemarin diputuskan mudik bersama jadi dua kali. Itu domainnya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” ujar dia.
