TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berencana untuk merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Keputusan Jokowi itu sempat mendapat sambutan baik dari masyarakat, khususnya mereka yang pernah menjadi korban di UU ITE.

Berkumpul di acara "Mimbar Bebas Represi" yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil, para korban mengingat dan menceritakan kembali dampak pemidanaan dengan UU ITE yang mereka alami.

Salah satunya adalah Baiq Nuril. Ia merupakan korban UU ITE yang dilaporkan karena merekam dugaan pelecehan seksual oleh atasannya. Baiq Nuril berharap UU ITE betul-betul direvisi. Ia mengatakan sangat tak menyenangkan menjadi korban UU ITE seperti yang dia alami.

Lalu komika Muhadkly Acho. Ia dilaporkan ke polisi setelah menulis kekecewaan membeli Apartemen Green Pramuka di blog pribadinya. Pelapor adalah kuasa hukum dari pihak pengembang.

Nasib yang sama juga dialami Marco Kusumawijaya, pakar tata kota sekaligus mantan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Marco dilaporkan oleh Masco Afrianto Lumbantobing karena cuitannya di Twitter soal protes terhadap pasir putih Bangka di Jakarta untuk reklamasi PIK 2.

Ketiganya bersatu bukan hanya karena menjadi korban UU ITE. Namun juga memiliki kesamaan lantaran mengkritik kinerja seseorang dengan kedudukan tinggi.

Paguyuban Korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan tiga kelompok yang paling sering menggunakan UU ITE untuk melaporkan ke polisi. Mereka adalah pejabat pemerintah, pengusaha dan polisi.

“Menurut data yang kami terima orang yang paling banyak menggunakan Undang-undang ITE ini tiga klaster tersebut,” kata Koordinator PAKU ITE, Muhammad Arsyad dalam diskusi daring, pada 19 Februari 2021.

<!--more-->

Pasal multitafsir UU ITE memang kerap digunakan dalam hal lapor-melapor. Masyarakat pun tak pernah berhenti mendesak pemerintah merevisi UU ITE. Koalisi Masyarakat Sipil membeberkan dalam laporan kurun 2016 sampai dengan Februari 2020 terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE.

Menurut Koalisi, laporan menunjukkan penghukuman mencapai 96,8 persen (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi mencapai 88 persen (676 perkara).

Presiden Jokowi usai meresmikan Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kalimantan Selatan, Kamis, 18 Februari 2021. Pembangunan bendungan yang diikuti dengan pembangunan jaringan irigasi hingga ke lahan-lahan sawah milik petani tersebut dilakukan dalam lima tahun pengerjaan dengan biaya mencapai Rp986,5 miliar. BPMI Setpres/Lukas

Layaknya pemimpin yang mendengar aspirasi rakyat, khususnya yang menjadi korban, Jokowi menyatakan bakal merevisi UU ITE. "Karena di sini hulunya, hulunya di sini. Revisi," kata dia pada 15 Februari 2021.

Jokowi juga telah meminta kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan bawahannya agar lebih selektif menggunakan UU ITE.

Baca juga: Jokowi: Kalau UU ITE Tak Bisa Beri Keadilan, Saya Minta DPR Bersama-sama Revisi

Ia mewanti-wanti kepolisian berhati-hati menerjemahkan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir. Jokowi meminta Kepolisian membuat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE.

"Belakangan saya lihat semakin banyak warga masyarakat yang saling melaporkan, ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan," kata Jokowi dalam acara Pengarahan kepada Pimpinan TNI Polri, Senin, 15 Februari 2021.

Namun, pernyataan Jokowi tersebut hanya membuat lega sementara. Sejumlah anak buahnya justru mengarahkan pada pembuatan pedoman interpretasi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate menunjukkan bahwa pemerintah tak akan masuk ke urusan revisi UU ITE. Pemerintah menggeser isu revisi ke masalah interpretasi ketentuan dalam undang-undang tersebut. “Pemerintah akan secara lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE,” kata dia.

<!--more-->

Sementara itu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md membentuk dua tim terkait polemik pasal-pasal karet dalam UU ITE.

Dua tim tersebut masing-masing bertugas membuat pedoman interpretasi dan mengkaji kemungkinan revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 itu.

"Satu tim yang bertugas untuk membuat interpretasi yang lebih teknis dan membuat kriteria implementasi dari pasal-pasal yang selama ini sering dianggap pasal karet," kata Mahfud lewat keterangan video, Jumat malam, 19 Februari 2021. Menurut Mahfud, tim pertama ini melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan kementerian lain di bawah koordinasi Kemenkopolhukam.

Adapun yang kedua adalah tim rencana revisi UU ITE yang akan mendiskusikan kemungkinan revisi. Tugas tim ini, kata Mahfud, sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempersilakan agar kemungkinan revisi itu didiskusikan. "Kami akan mendiskusikan itu, mana pasal yg dianggap pasal karet, mana yang dianggap diskriminatif. Kami diskusikan secara terbuka."

Mahfud Md mengatakan diskusi ini bakal melibatkan para pakar dan kelompok masyarakat sipil prodemokrasi. Ia mengklaim pemerintah akan mendengarkan semua masukan.

"Semua ahli akan didengar, LSM, gerakan prodemokrasi akan didengar untuk mendiskusikan benar enggak bahwa ini perlu revisi. Kalau memang perlu revisi mari kita revisi," kata Mahfud Md.

Pemerhati HAM Haris Azhar menilai Widodo seperti digocek oleh menteri soal wacara revisi UU ITE. Menurut dia, Jokowi yang pertama mewacanakan revisi aturan, tapi menterinya bilang interpretasi resmi atas UU ITE.

“Kita seperti masuk ke babak presiden digocek oleh menterinya,” kata Haris dalam diskusi Smart FM, Sabtu, 20 Februari 2021.

Senada dengan Haris Azhar, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar menyoroti, langkah anak buah presiden yang alih-alih, mempersiapkan revisi, justru mengarahkan pada pembuatan pedoman interpretasi UU Nomor 11 Tahun 2008 itu.

"Ada dua kemungkinan. Jajaran di bawah Presiden tidak menangkap pesan Presiden dengan baik, atau memang sengaja didesain seperti ini," kata Rivanlee ketika dihubungi pada 18 Februari 2021.

Rivanlee mengatakan pembuatan pedoman interpretasi tak tepat dan justru berpotensi membuat ruang baru melakukan kriminalisasi. Ia mengatakan, pasal karet atau multitafsir dalam UU ITE harus dicabut jika pemerintah serius ingin dikritik sekaligus memberikan jaminan rasa keadilan bagi masyarakat.

ANDITA RAHMA | BUDIARTI UTAMI PUTRI | M. ROSSENO AJI