TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerkan dua foto di media sosialnya dengan suasana berbeda dalam satu bingkai.

Foto itu menunjukan potret kawasan Cipinang Melayu pada 20 Februari 2017 ketika kawasan itu terendam banjir. Dan foto satunya lagi merupakan penampakan wilayah yang sama yang aman dari banjir setelah diguyur hujan deras pada 9 Februari kemarin.

"Foto pertama adalah ketika pertama kali bertemu dengan Ibu Rumiati, warga RW 04 Cipinang Melayu pada masa kampanye 2017. Bahagia sekali tadi malam dapat berjumpa kembali dengan beliau dalam keadaan sehat dan tidak berbasah-basahan" tulis Anies di akun instagramnya@aniesbaswedan pada 10 Februari 2021.

Anies menjelaskan biasanya kampung yang dilewati Kali Sunter ini diterjang banjir saban musim musim hujan. Bahkan tahun lalu terendam sampai 3 meter. Tapi pada musim penghujan kali ini tak diterjang banjir.

Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berupaya keras menanggulangi banjir di Kampung Cipinang Melayu ini. "Kita memberikan perhatian dan penanganan menyeluruh dari hulu Kali Sunter yang kerap kali menjadi penyebab utama dari luapan air ke kampung tersebut."

Dalam menanggulangi banjir di Ibu Kota, Anies mengusung konsep naturalisasi. Pendekatan yang digunakan Anies ini berbeda dengan gubernur sebelumnya. Misalnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menggunakan pendekatan normalisasi sungai untuk menanggulangi banjir di DKI.

Bahkan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu mengubah program normalisasi menjadi naturalisasi dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2017-2022.

Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui adanya penghapusan program normalisasi sungai dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2017-2022 dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

Riza menyebut draf perubahan RPJMD yang diajukan Pemprov DKI berisi masukan dari berbagai kalangan. “Kami buat sebaik mungkin untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat Jakarta,” tutur dia di Balai Kota pada Selasa malam, 9 Februari 2021.

Dalam draf perubahan RPJMD tertera konsep naturalisasi adalah cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi.

<!--more-->

Dalam dokumen RPJMD halaman IX-79 tertulis upaya mengurangi pengaruh kerugian banjir di Jakarta dilakukan dengan membangun waduk, naturalisasi, dan normalisasi sungai. Sementara di draf perubahan RPJMD halaman IX-105 berbunyi salah satu upaya pemerintah DKI untuk mengurangi dampak daya rusak air adalah melalui pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air dengan konsep naturalisasi.

Konsep naturalisasi merupakan cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi.

Naturalisasi ala Anies bakal menjanjikan kampung susun di dekat sungai yang dinaturalisasi sebagai tempat warga yang terkena gusur. Warga yang digusur sementara tinggal di shelter yang dibuatkan pemerintah DKI.

Baca juga : PSI Soroti Nasib Program OK OCE yang Diubah Anies Baswedan

Sedangkan normalisasi merupakan proyek pemerintah pusat untuk melebarkan badan sungai. Rumah warga di bantaran sungai pun terancam digusur agar tersedia lahan untuk normalisasi. Warga yang digusur direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) milik pemerintah.

Beda pandangan soal naturalisasi dan normalisasi juga sempat panas pada awal tahun lalu saat Ibu Kota direndam bah hingga melumpuhkan sebagian wilayahnya. Saat itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyindir Anies yang tidak menjalankan program yang diusungnya sendiri.

Basuki menerangkan dalam normalisasi atau naturalisasi sungai perlu perlebaran sungai. Jika lebar sungai tidak diperbaiki maka tidak menyelesaikan masalah banjir. "Buat saya mau naturalisasi mau normalisasi, dikerjakan gitu. Jangan enggak dikerjakan," kata Basuki seusai rapat terbatas tentang penanganan banjir di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020.

Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mendesak program normalisasi segera direalisasikan kembali untuk mencegah banjir di Ibu Kota. Menurut dia, air kiriman dari daerah penyangga secepatnya mengalir ke laut melalui sungai yang telah dinormalisasi alias dilebarkan.

<!--more-->

"Secara faktual terlepas dari PSI mendorong atau tidak, normalisasi sungai adalah mutlak dibutuhkan oleh DKI Jakarta, karena normalisasi sungai satu-satunya cara untuk menanggulangi banjir di DKI," kata dia dalam konferensi pers virtual, Kamis, 11 Februari 2021.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyinggung Anies sebenarnya tinggal melanjutkan program pengendalian banjir yang berjalan di era Ahok, yakni normalisasi.

Dia memaparkan pemerintah DKI bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane ( BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Bank Dunia telah sepakat mengerjakan normalisasi dengan membenahi empat sungai di Jakarta pada 2012-2022. "Ada empat sungai yang sudah disepakati harus dibenahi dulu tuntas sampai dengan 2022 dan tidak dilakukan Pak Anies Baswedan," ucap dia.

Sedangkan, Ahli hidrologi Firdaus Ali dalam rapat bersama panitia khusus penanganan banjir (Pansus Banjir) DPRD DKI dan Kepala Dinas Sumber Daya Air itu pernah menyinggung narasi Anies Baswedan tentang naturalisasi sungai sebagai konsep penanganan banjir. Menurutnya, narasi Anies itu merupakan penyesatan.

“(Kata Anies) melawan sunnatullah kalau air laut dialirkam gorong-gorong le laut. Karena yang desain gorong-gorong salah satunya saya. Dihadirkan narasi baru, naturalisasi, saya lihat rekaman YouTube. Ini penyesatan,” ujarnya saat rapat.

Pria yang juga menjabat Staf Khusus Menteri PUPR itu menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menjamin proses fisik kontruksi dalam normalisasi sungai untuk penanganan banjir di DKI Jakarta. Namun, kata dia, pembebasan lahan tak kunjung dilakukan, sementara hal merupakan tanggung jawab Pemprov DKI, bukan pemerintah pusat.

“Tetapi untuk memindahkan warga, membebaskan lahan itu kan sudah disepakati, tanggung jawabnya pemerintah DKI Jakarta. Kan ditandatangani, disepakati, lalu kemudian ketika berganti pimpinan, pimpinan merasa tidak perlu membebaskan lahan, ya kami pemerintah pusat kan nggak bisa memaksa. Kami nggak bisa memaksa,” ujarnya saat rapat bersama legislator Kebon Sirih di gedung DPRD DKI pada 19 Oktober 2020

<!--more-->

Saat rapat, ia juga sempat mengkritik Pemprov DKI terkait pembebasan lahan untuk normalisasi sungai yang tak kunjung dilakukan. Ia mempertanyakan niat Pemprov DKI karena menurutnya tidak kunjung mengambil langkah-langkah signifikan dalam penanganan banjir walaupun punya anggaran dan kapasitas fiskal yang besar.

“Kenapa saya salahkan DKI? Kapasitas fiskal yang dimiliki DKI itu melebihi yang dimiliki oleh termasuk Kementerian PUPR untuk Dirjen SDA sekalipun. Tapi kalau kemudian DKI tidak bergerak hanya untuk membebaskan lahan yang totalnya 40,67 hektare, saya nggak punya jawaban. Tanya ke gubernurnya,” ujar Firdaus.

Ia pun mendorong DPRD agar mendesak Pemprov DKI untuk segera melaksanakan tugas dan rencananya dalam penanganan banjir, sekaligus memberikan hukuman berupa penangguhan anggaran di tahun selanjutnya jika tugas teresebut tidak terlaksana.

“Saya minta mereka dengan kapasitas fiskal yang mereka miliki, mereka harus tekan. Kalau nggak dikerjain, tahun depan jangan dikasih budget, simpel kan. Harus ada punishment, dong, orang nggak mengerjakam tugasnya begitu. Dibandingkan hanya sibuk berpolemik, bernarasi, begitu kan,” ujar Firdaus Ali kepada wartawan usai rapat tentang kebijakan redam banjir (Gubernur Anies Baswedan).

IMAM HAMDI | LANIANA | FAIZ IBNU | ACHMAD HAMUDI ASSEGAF