TEMPO.CO, Jakarta - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. menghadapi negosiasi yang alot dalam mengakhiri kontrak atau early termination sewa pesawat Bombardier CRJ 1000. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir bercerita para petinggi Garuda Indonesia telah berembuk panjang dengan pemimpin perusahaan leasing pesawat, Nordic Aviation Capital (NAC), namun belum menemui kesepakatan.

“Proses negosiasi sudah terjadi berulang antara Garuda dan NAC. Tentu ini niat baik kami. Sayangnya early termination belum dapat respons dari mereka (NAC),” ujar Erick dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Rabu, 10 Februari 2021.

Keinginan Garuda menghentikan operasi Bombardier berhubungan dengan langkah efisiensi perusahaan selama pandemi Covid-19. Manajemen melaporkan perusahaan menghadapi kerugian hingga US$ 30 juta atau sekitar Rp 419,5 miliar (asumsi kurs Rp 13.982 per dolar AS) sejak menerbangkan pesawat pabrikan Montreal, Kanada itu delapan tahun lalu.

Secara karakteristik, pesawat berkapasitas 96 kursi ini tidak cocok dengan tipikal masyarakat Indonesia. Armada yang menerbangi rute-rute Indonesia timur tersebut memiliki bagasi yang terbatas. Sedangkan penumpang domestik umumnya membawa barang dalam jumlah besar.

Dari sisi perawatan dan biaya parkir, pengoperasian Bombardier membutuhkan ongkos hingga US$ 50 juta atau sekitar Rp 699,13 miliar. Sedangkan total biaya sewa pesawat tak jauh berbeda dengan armada berbadan lebar lainnya, yakni US$ 27 juta atau sekitar Rp 377,53 miliar per tahun.

Selain alasan komersial, Kementerian BUMN mempertimbangkan kasus hukum yang membelit Bombardier. Perusahaan ini diduga melakukan suap kepada pejabat Garuda Indonesia pada pengadaan pesawat 2011 lalu. Kasus ini sedang diusut lembaga pemberantasan korupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), sejak November 2020.

<!--more-->

Perkara dugaan suap Bombardier terkuak setelah KPK menjatuhkan sanksi pidana terhadap mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, Mei 2020 lalu. Emirsyah terbukti terlibat kasus suap pengadaan pesawat dan manufaktur yang melibatkan perusahaan Airbus dan Rolls Royce.

Erick Thohir mengatakan Kementeriannya akan mengevaluasi secara keseluruhan penggunaan pesawat Garuda Indonesia usai pemutusan kontrak sewa dengan Bombardier. Menurut dia, jenis pesawat yang terlalu beragam dengan merek serta mesin yang bermacam-macam justru akan meningkatkan ongkos perawatan.

Selain mengevaluasi pesawat, Erick akan meninjau ulang kontrak-kontrak kerja sama dengan lessor yang ditengarai merugikan. “Ini sedang dipelajari perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam dinamika industri pesawat di dunia saat ini. Kami harus sampaikan ke pemegang saham, jangan sampai dengar dari tempat lain. Ini keputusan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan pemegang saham publik,” katanya.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan negosiasi dengan NAC tidak menemui titik temu karena lessor menetapkan nilai pemutusan kontrak dini yang terlalu besar. NAC, kata Irfan, mensyaratkan biaya denda atas pengembalian pesawat dengan nilai yang lebih tinggi dari perhitungan sisa kontrak.

“Kami minta negosiasi dengan harga yang lebih rendah dari itu, karena harga ini yang enggak ketemu. Tapi permintaan mereka (NAC) enggak masuk akal, bukannya turun malah naik,” kata Irfan.

Garuda Indonesia telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak NAC pada Januari terkait dengan keputusan final untuk menyetop operasi seluruh pesawat yang disewa dari perusahaan lessor tersebut. Selama ini, kontrak dengan NAC dilakukan dengan skema operating lease.

<!--more-->

Seandainya NAC menyetujui terminasi atau penghentian kontrak dini, manajemen dapat menghemat biaya operasi hingga US$ 220 juta atau sekitar Rp 3,08 triliun. Penghematan dihitung sampai akhir masa kontrak.

Selain menyudahi kontrak dengan NAC, Garuda Indonesia tengah melakukan negosiasi bersama perusahaan leasing Export Development Canada atau EDC. Garuda saat ini memiliki enam pesawat dari hasil kontrak sewa dengan EDC. Kontrak itu diteken dengan skema financial lease dengan masa sewa hingga 2024.

Saat ini Garuda Indonesia sedang menunggu jawaban dari EDC atas penawaran perusahaan untuk melakukan cash settlement atau pembayaran tunai sebesar US$ 5 juta dari total kewajiban sebesar US$ 46 juta. Jika disetujui, Garuda akan mengoperasikan enam pesawat CRJ 1000 seoptimal untuk mendukung operasional perusahaan.

Pengamat penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia, Gerry Soejatman, mengatakan maskapai Garuda Indonesia bisa saja membatalkan sewa pesawat Bombardier CRJ 1000 kepada lessor dengan denda ringan. Kondisi ini memungkinkan bila maskapai mengantongi bukti-bukti pengadaan pesawat yang merugikan perusahaan.

“Selama masih investigasi, kalau memang ada bukti-bukti yang merugikan Garuda, Garuda bisa minta renegosiasi atau membatalkan lease dengan denda ringan,” katanya.

Gerry berpendapat Garuda saat ini dapat mengganti rute-rute pesawat yang diterbangi Bombardier dengan armada yang dimiliki perusahaan. Ia menyarankan maskapai pelat merah ini untuk tidak melakukan pengadaan pesawat lagi selama pandemi masih berlangsung.

Setelah kondisi perekonomian pulih dan keuangan perusahaan kembali membaik, Garuda dapat memesan jenis pesawat lain yang lebih irit untuk menggantikan Bombardier. Misalnya pesawat Airbus A220 berkapasitas lebih dari seratus penumpang.

Baca: Garuda Setop Sepihak Pakai Bombardier, Erick Thohir: Kita Enggak Mau Dilecehkan