TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah terus berupaya mengantisipasi bencana banjir Jakarta.

Menurut Wagub DKI Riza, intensitas hujan yang tinggi di awal tahun ini meningkatkan potensi terjadinya bencana tersebut. Meski begitu, dia mengklaim pemerintah saat ini lebih siap menghadapi banjir ketimbang tahun lalu.

Selain berbagai upaya seperti perbaikan pompa, pembuatan codetan sungai, serta kolam olakan, program “Gerebek Lumpur” kerap disebut-sebut oleh Riza. Dalam program tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeruk tumpukan lumpur di dasar sungai, waduk, dan embung untuk meningkatkan kapasitas daya tampung airnya.

Menurut Riza, saat ini ada 25 alat berat dan lebih dari 260 truk yang dikerahkan pemerintah untuk program tersebut. Pekerjaan (pengerukan) direncanakan menjadi dua shift,” kata Riza pada Jumat, 5 Februari 2021.

Riza Patria mengatakan Pemprov DKI rutin menggelar rapat terkait antisipasi banjir. Riza kerap mengatakan saat ini kesiapan pemerintah mengantisipasi banjir telah jauh lebih baik ketimbang tahun lalu, di mana Ibu Kota kala itu dilanda banjir besar.

Adapun program Grebek Lumpur sudah berlangsung sejak tahun 2020. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan sejak tahun lalu pihaknya telah mengeruk 23 waduk dengan volume pengerukan 446.402,95 m3. Sedangkan untuk kali yang sudah dikeruk berjumlah 93 lokasi dengan volume pengerukan 29.967,493 m3. “Saluran penghubung yang sudah dikeruk sebanyak 390 saluran, dengan volume pengerukan 121.002,6 m3 untuk tahun 2020," kata Dudi.

Di samping menanggulangi pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memang tengah getol melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebelumnya pernah mengatakan puncak cuaca ekstrem di wilayah Indonesia ada pada bulan Februari 2021. Berkaca pada awal tahun lalu, Jakarta saat itu dilanda banjir besar.

<!--more-->

Selain program Grebek Lumpur, Dinas SDA juga terus berupaya membangun sumur resapan atau drainase vertikal. Sampai dengan 31 Desember 2021, Dinas SDA telah membangun 2.974 titik sumur resapan di 777 lokasi, seperti RPTRA, gedung pemerintah daerah, sekolah, taman kota, dan masjid.

Dudi mengatakan pihaknya juga telah menentukan lokasi prioritas pembangunan tanggul pantai dalam rangka antisipasi banjir Rob melalui National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Lokasi prioritas yang rawan banjir rob tersebut yaitu Kamal Muara, Kali Blencong, Kali Adem-Muara Angke, Pantai Muara, Sunda Kelapa, dan Tanjung Priok. “Saat ini telah terbangun sepanjang 12,6 Km tanggul pantai dan akan terus dilanjutkan pembangunannya,” ucap Dudi.

Baca juga : BMKG Sebut Puncak Musim Hujan di Jakarta Sampai Awal Februari, Jabodetabek?

Upaya lain untuk menghadapi potensi banjir Jakarta yang telah dilakukan Dinas SDA adalah penyiapan 487 pompa stasioner di 178 lokasi, 175 pompa mobile di 5 wilayah, 257 alat berat, 465 dump truck, 36 pintu air, dan 8.101 personel pasukan biru.

Dinas Sumber Daya Air tahun ini berencana membangun lima rumah pompa baru di kawasan rawan banjir di kawasan Pulomas, Jakarta Timur; Kelapa Gading, Jakarta Utara; Jati Pinggir, Jakarta Pusat; serta Green Garden dan Kamal, Jakarta Barat.

Mereka juga berencana membuat waduk di lima lokasi. Empat dari lima waduk itu antara lain Waduk Brigif dan Waduk Lebak Bulus di Jakarta Selatan serta Waduk Pondok Ranggon dan Waduk Kampung Rambutan di Jakarta Timur.

Waduk tersebut diperuntukkan mencegah banjir memasuki kawasan hunian penduduk. Sodetan di sungai pun akan dibuat agar luapan air mengalir ke waduk. Dengan begitu, debit air sungai yang berpotensi membanjiri hunian penduduk diharapkan akan berkurang.

Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta telah menyiapkan 1.243 lokasi pengungsian banjir di 26 wilayah kelurahan Ibu Kota. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD DKI Jakarta Sabdo Kurnianto mengatakan jumlah itu 2-3 kali lebih banyak daripada tahun lalu. Sabdo mengatakan lokasi pengungsian itu telah ditata dengan mengikuti aturan protokol kesehatan yang berlaku.

BPBD DKI akan membagi penempatan tenda pengungsi dengan memisahkan tenda pengungsi umum, tenda kelompok rentan, dan tenda kontak erat atau suspek Covid-19.

<!--more-->

Adapun kelompok rentan adalah masyarakat yang merupakan ibu hamil dan lansia. Di tempat pengungsian juga akan disediakan area pemantauan kesehatan, tes swab, dan toilet. Petugas atau relawan kesehatan serta gugus tugas penanganan Covid-19 setempat juga telah diinstruksikan untuk mensterilisasi lokasi pengungsian secara teratur dan menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan.

Meski begitu, DKI Jakarta tak bebas banjir pada awal tahun ini. Beberapa kali hujan deras mengakibatkan sejumlah wilayah digenangi air, meski tak se-dahsyat tahun lalu.

Misalnya, pada 25 Januari 2021 lalu, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, tergenang banjir setinggi 50 sentimeter (cm). Namun, kondisi itu tak berlangsung lama. Tak sampai satu jam air pun telah surut.

Teranyar, pada Jumat kemarin sekitar 25 Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Selatan, dilanda banjir sejak dini hari. Berdasarkan data yang diberikan Lurah Kampung Melayu Setyawan , ada 137 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 437 jiwa terdampak genangan akibat luapan Sungai Ciliwung di Kelurahan Kampung Melayu .

Ada RT yang mulai tergenang sejak pukul 02.30 WIB, namun ada pula yang baru kebanjiran pukul 07.00 WIB. Ketinggian banjir pun beragam antara 10-60 cm. “Tidak ada warga yang mengungsi,” kata Setyawan.

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif telah meminta pemerintah fokus pemeliharaan drainase untuk mengantisipasi potensi banjir Jakarta pada puncak musim hujan. Syarif menilai sejauh ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berusaha mengantisipasi banjir dengan melakukan berbagai upaya.

Namun, ia menilai upaya Pemprov belum maksimal menangani saluran mikro di permukiman warga. Padahal saluran mikro atau drainase itu yang juga menyumbang banjir. "Di beberapa kawasan permukiman itu terjadi banjir karena banyak drainase yang tidak berfungsi," ujar dia.

Untuk memperbaiki saluran drainase dalam kaitan mengantisipasi banjir Jakarta, kata dia, Dinas Sumber Daya Air tidak bisa mengerahkan alat berat. Syarif pun meminta Dinas SDA memfokuskan petugasnya yang disebut pasukan biru untuk membersihkan sampah yang menumpuk di saluran mikro. Menurut dia, jika sampah sudah mengendap itu menjadi tanggung jawab SDA, sementara yang mengapung akan dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup.

ADAM PRIREZA | IMAM HAMDI | LANI DIANA