TEMPO.CO, Jakarta - Hari masih gelap saat Tatmadaw atau militer Myanmar bergerak pada Senin, 1 Februari 2021 kemarin. Mereka menangkap dan menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Mynt, serta sejumlah tokoh partai penguasa National League for Democracy (NLD).

Beberapa jam kemudian, militer mengumumkan status daruat selama setahun dan menyerahkan kekuasaan kepada Panglima Militer Min Aung Hlaing. Mereka berdalih pengambilan kekuasaan ini lantaran pemerintah sipil gagal menindaklanjuti klaim kecurangan pemilihan umum serta tidak menunda pemilu meski ada pandemi virus corona.

Nama Min Aung Hlaing pun menjadi sorotan. Ia mulai terkenal pada 2009 ketika memimpin serangan terhadap pemberontak Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar di daerah Kokang. Ia berhasil mengambil alih militer pada 2011 saat transisi menuju demokrasi dimulai.

Bersamaan dengan masa jabatan pertama Aung San Suu Kyi pada 2016, Min Aung Hlaing berubah dari tentara yang pendiam menjadi politikus dan tokoh masyarakat. Hal ini ditengarai sebagai upayanya menjadi presiden Myanmar.

Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi menghadiri sesi pembukaan KTT ASEAN ke-31 di Manila, Filipina, 13 November 2017.[REUTERS / Athit Perawongmetha / File Foto]

Namanya kembali disorot bersamaan dengan dugaan penindasan yang dilakukan militer terhadap Muslim Rohingya pada 2017. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat pun menjatuhkan sanksi kepada Min Aung Hlaing dan tiga pemimpin militer lainnya pada tahun 2019.

Lembaga Justice for Myanmar mengatakan kudeta militer ini memiliki motif untuk menyelamatkan kerajaan bisnis Min Aung Hlaing dan keluarganya. Pasalnya Juni mendatang ia pensiun lantaran akan berumur 65 tahun (batas usia pensiun militer yang diatur dalam undang-undang).

Justice for Myanmar mencatat Min Aung Hlaing memiliki jabatan tinggi atas dua perusahaan militer Myanmar, Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL). Dia adalah kepala Grup Pelindung MEHL dan salah satu pemegang saham terbesar, yang mengawasi kepentingan bisnis di seluruh Myanmar.

"Bisnis-bisnis ini dibangun melalui korupsi sistemik kediktatoran militer dan pencurian aset publik, yang diperluas di bawah kepemimpinan Jenderal Senior Min Aung Hlaing," bunyi keterangan Justice for Myanmar dikutip dari laman resminya, Selasa, 2 Februari 2021.

Selain itu, menurut Justice for Myanmar, Min Aung Hlaing diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan keluarganya, yang mendapat keuntungan dari akses mereka ke sumber daya negara dan impunitas total militer.

Sosok Min Aung Hlaing kembali disorot bersamaan dengan dugaan penindasan yang dilakukan militer terhadap Muslim Rohingya pada 2017. Penyelidik PBB mengatakan operasi militer Myanmar termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan geng dan pembakaran yang meluas dan dilakukan dengan niat genosida. REUTERS/Ann Wang

Aung Pyae Sone, putra Min Aung Hlaing, menjalankan sejumlah bisnis ternama di Myanmar mulai dari industri medis, restoran, resort, dan hotel. Sementara istrinya Pyae Sone, Myo Yadanar Htaik, menguasai bisnis pengembangan real estate di Yangon.

Putri Min Aung Hlaing, Khin Thiri Thet Mon, memiliki Seventh Sense, bisnis produksi media yang membuat film beranggaran besar dan memiliki kontrak eksklusif dengan Nay Toe dan Wut Hmone Shwe Yi. Nay Toe menonjol dalam pemasaran untuk Mytel, operator seluler yang didirikan oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing bersama MEC, dianugerahi bagian pemerintah dalam usaha tersebut. Khin Thiri Thet Mon juga memiliki Everfit, rangkaian pusat kebugaran mewah.

"Selama militer tetap berada di luar pengawasan demokratis dan Jenderal Senior Min Aung Hlaing dapat terus menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, tidak mungkin mengukur kekayaan dan aset keluarga yang sebenarnya," menurut Justice for Myanmar.

Min Aung Hlaing memberikan suaranya dalam pemilu Myanmar pada 8 November 2020. Selain kontroversinya terkait pelanggaran HAM, nama Aung Hlaing juga kerap terlibat dalam sejumlah dugaan tindakan korupsi terkait beberapa usaha keluarganya yang berpotensi memiliki konflik kepentingan. REUTERS/Thar Byaw/File Photo

Profesor Fakultas Hukum Universitas New South Wales di Sydney, Australia, Melissa Crouch, mengatakan Min Aung Hlaing telah lama memendam ambisi menjadi presiden. Namun kekalahan Union Solidarity and Development Party (USDP), partai yang didukung militer, pada pemilu November kemarin berpotensi menjegal ambisinya itu.

Seperti diketahui, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi berhasil menang telak dengan meraih lebih dari 80 persen suara.

Konstitusi Myanmar mengatur bahwa 25 persen atau 166 kursi di parlemen dialokasikan untuk militer. Bila ingin menjadikan Min Aung Hlaing sebagai presiden, maka USDP perlu menguasai 167 kursi lagi.

Sayangnya dari hasil pemilu kemarin, USDP hanya mampu meraih 33 dari 498 kursi yang tersedia, sedangkan NLD mengambil 396 kursi. Hasil pemilu ini yang kemudian dipermasalahkan oleh militer dengan alasan banyak kecurangan.

"Untuk mendapatkan kembali jabatan presiden Myanmar di tangan mereka, mereka harus bertindak di luar hukum," kata Crouch dikutip dari Aljazeera.

ALJAZEERA | REUTERS | JUSTICE FOR MYANMAR

https://www.aljazeera.com/news/2021/2/1/who-is-min-aung-hlaing

https://www.justiceformyanmar.org/stories/who-profits-from-a-coup-the-power-and-greed-of-senior-general-min-aung-hlaing