TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif.

"Mengenai PPKM 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena kita memiliki indeksnya, sehingga kasus Covid-19 di beberapa provinsi masih naik," kata Jokowi dalam video yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Ahad, 31 Januari 2021.

Berdasarkan laporan Lowy Institute, lembaga think tank asal Australia yang dirilis pertengahan Januari 2021, Indonesia berada di peringkat ke-85 dari total 98 negara yang diteliti. Selandia baru menjadi negara yang ada di peringkat pertama dalam penanganan pandemi ini.

Peringkat ini lebih rendah dari negara-negara ASEAN lainnya, seperti Myanmar (24), Malaysia (16), Singapura (13), Thailand (4), dan Vietnam (2). Negara-negara itu dinilai lebih baik dalam merespons perkembangan pandemi di negaranya.

Jokowi menilai, seharusnya esensi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan adalah mengurangi atau bahkan mencegah mobilitas masyarakat. Karena itu, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Untuk itu, dalam penerapan PPKM jilid II (26 Januari-8 Februari), Presiden menginstruksikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terlibat dalam kebijakan ini.

"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," ujar Presiden.

Jokowi juga meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog dalam Pemberlakuan Pembatasan jilid II. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.

Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman menilai, intervensi pemerintah selama ini jauh dari memadai dan tidak sebanding dengan besarnya masalah yang sedang terjadi.

Baca juga: Jokowi Sebut PPK Tak Efektif, Epidemiolog: Kebijakan Setengah Hati

Ia mengatakan Pemberlakuan Pembatasan tidak akan efektif diberlakukan di Jawa dan Bali. Kebijakan akan efektif jika situasi pandemi belum sebesar seperti sekarang. "Maret akhir saya usulkan PSBB dalam konteks komunitas, skala mikro. Saat itu saya usulkan karena masalah belum sebesar saat ini," katanya.

Adapun di situasi pandemi sekarang, Dicky tak menyarankan PSBB untuk Jawa dan Bali. Tetapi melakukan pembatasan sosial (PSBB) berskala besar sesuai regulasi, dan tidak dimodifikasi seperti yang selama ini diterapkan. Juga penguatan pada 3T, yaitu testing, tracing, treatment.

"PSBB sesuai regulasi UU Karantina Kesehatan itu lah yang dimaksud lockdown versi Indonesia di mana benar-benar tidak ada aktifitas apapun, seperti halnya kota mati. Namun tetap harus ada penguatan 3T," kata dia.

Selain itu, Dicky mengusulkan agar kebijakan harus berbasis data yang valid dan sains. Jika tidak, strategi apapun yang dipilih, termasuk PPKM, akan jauh dari efektifitas dalam menangani pandemi Covid-19.