TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng lima rumah sakit swasta untuk menjadi RS rujukan Covid-19 di Ibu Kota. Penambahan fasilitas kesehatan itu dilakukan untuk mengantisipasi kasus aktif Covid-19 yang semakin tinggi.

"Yang lima sedang berproses. Semuanya rumah sakit swasta," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti di Balai Kota DKI, Kamis, 29 Januari 2021.

Saat ini jumlah RS rujukan Covid-19 di DKI Jakarta telah mencapai 101. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta per 24 Januari kemarin, persentase keterisian tempat tidur isolasi di 101 rumah sakit telah mencapai 86 persen dan unit perawatan intensif atau ICU 84 persen.

Adapun jumlah tempat tidur isolasi telah terisi 6.954 dari total 8.055 tempat tidur. Sedangkan tempat tidur unit perawatan intensif (ICU) telah terisi 921 dari 1.097 tempat tidur atau terisi 84 persen.

Selain menambah rumah sakit rujukan, Dinas Kesehatan juga tengah berupaya terus menambah kapasitas tempat tidur di rumah sakit rujukan yang sudah ada. Masalahnya, ketersediaan sumber daya manusia juga terbatas.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah merekrut tenaga kesehatan dari seluruh Indonesia. Namun, pendistribusian di lapangan kerap terjadi kendala. "Katakan lah kemarin RSUD Cengkareng sudah dialokasinya 40 orang, ternyata yang akhirnya oke bergabung baru enam," kata Widyastuti.

<!--more-->

Dengan keterbatasan itu, Dinas Kesehatan DKI pun melirik belasan rumah sakit swasta di Jakarta yang dianggap layak menjadi RS rujukan Covid-19.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Iing Ichsan Hanafi mengatakan kebutuhan bangsal isolasi dan ICU untuk pasien Covid-19 di DKI memang tinggi. Pasien terus bertambah setiap hari. "Belum ada penurunan. Masih di atas 80 persen meski sudah ada penambahan kamar perawatan," kata Iing.

Iing mengatakan saat ini sebagian rumah sakit telah menerapkan sistem antrean karena sudah penuh oleh pasien Covid-19. Sistem antrean pasien sudah terjadi sejak awal Januari kemarin di banyak rumah sakit.

Untuk mengantisipasi rumah sakit kolaps di masa pandemi, Iing mendukung pemerintah menambah kapasitas tempat isolasi dan ICU. Namun, kata dia, penambahan bangsal isolasi dan ICU di rumah sakit tidak mudah. Rumah sakit harus lebih dulu menyiapkan sistem zonasi dan infrastruktur hingga sumber daya manusianya.

"Menambah fasilitas perawatan hanya jangka pendek dan bukan jadi solusi terbaik," ujarnya.

Iing mengatakan belasan rumah sakit swasta masih bisa dijadikan rujukan penanganan pasien Covid-19 di DKI Jakarta. Saat ini sebanyak 70 dari 130 rumah sakit swasta telah menjadi rumah sakit rujukan Covid-19. "Maksimal masih bisa ditambah sekitar 10-20 lagi."

<!--more-->

Ketua komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria meminta Pemprov DKI mempercepat penambahan unit perawatan intensif pasien Covid-19 karena rumah sakit nyaris kolaps. Pemprov DKI Jakarta pun disarankan untuk terus menambah RS rujukan Covid-19.

"Kami meminta DKI cepat mengantisipasi lonjakan pasien. Karena angkanya sudah sangat mengkhawatirkan," kata ketua komisi yang membidangi kesehatan itu.

Jika kondisi sudah sangat mendesak, Iman menyarankan Pemprov DKI Jakarta menambah hotel untuk tempat isolasi pasien Covid-19. Menurut dia, saat ini banyak hotel bintang dua dan tiga yang sepi karena pandemi.

"Kami melihat rumah sakit kita sudah diambang kolaps. Sebab sudah di ambang batas dengan keterisian lebih dari 85 persen. Jadi perlu antisipasi dengan penambahan tempat isolasi," ujarnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap Kementerian Pariwisata bisa menambah jumlah hotel untuk dijadikan tempat isolasi pasien Covid-19 dengan gejala ringan.

Pada Rabu malam, 27 Januari 2020, Riza bersama Menteri Pariwisata Sandiaga Uno meninjau tempat isolasi terkendali di Twin Plaza Hotel. Sejak pandemi tahun 2020, pemerintah pusat telah menyediakan Wisma Atlet dan 17 Hotel sebagai lokasi isolasi bagi pasien Covid-19.

<!--more-->

"Sebanyak 12 Hotel sebagai tempat akomodasi para tenaga kesehatan yang memang belum diperkenankan pulang ke rumah. Kemudian lima hotel menjadi tempat isolasi mandiri bagi OTG (orang tanpa gejala)," ujarnya.

Relawan tim BantuWargaLaporCovid19, dr.Tri Maharani, mengatakan pemerintah tidak hanya harus menambah rumah sakit untuk mengantisipasi lonjakan pasien, tetapi juga wajib memperbaiki sistem rujuk antar fasilitas kesehatan yang tidak berjalan dengan baik.

"Sistem informasi kapasitas rumah sakit tidak berfungsi. Banyak warga yang memerlukan penanganan kedaruratan kesehatan akibat terinfeksi Covid-19 tidak mengetahui harus ke mana," ujarnya. "Kami mendorong agar diperbarui secara real time."

Ia mengatakan peningkatan pasien Covid-19 hingga membuat banyak rumah sakit penuh terjadi dalam waktu singkat sejak akhir Desember 2020 hingga awal Januari 2021. Bahkan, LaporCovid19 mendapatkan total 23 laporan kasus pasien yang ditolak rumah sakit karena penuh, pasien yang meninggal di perjalanan, serta meninggal di rumah karena ditolak rumah sakit.

"Misalnya, salah seorang keluarga pasien di Depok melaporkan, pada 3 Januari 2021, anggota keluarganya meninggal di taksi daring setelah ditolak di 10 rumah sakit rujukan Covid-19," ujarnya.

Menurut dia situasi layanan kesehatan sudah genting. Tanda-tanda rumah sakit kolaps sebenarnya sudah terindikasi sejak bulan September 2020, yang kemudian mereda pada periode pemberlakuan PSBB di Jakarta. "Menjelang pertengahan November 2020, saat pelaksanaan pilkada serentak dan libur Nataru, memperburuk ketidakmampuan RS menampung pasien.”

Baca juga: Pusat Harus Perkuat RS Covid-19 Daerah, Epidemiolog: Jangan Semua Rujuk ke DKI

Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengingatkan penambahan RS Rujukan Covid-19 cukup mendesak saat ini. Sebabnya, penambahan kasus konfirmasi sangat tinggi saat ini. Bahkan per hari di DKI, bertambah lebih dari 3 ribu kasus dalam beberapa pekan terakhir. "Kalau tidak segera ditambah akan meningkatkan risiko kematian karena pasien tidak tertangani," ujarnya.