TEMPO.CO, Jakarta - Hingga Selasa malam lalu, 19 Januari 2021, Syarifuddin Kadir masih berkomunikasi dengan sejumlah pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Mereka berbicara soal banjir yang melanda sejumlah titik di Kalimantan Selatan atau Banjir Kalsel.

Syarifuddin sepakat dengan pernyataan KLHK di hari yang sama, bahwa banjir ini lebih disebabkan curah hujan yang tinggi pada 9-13 Januari 2021. Tapi ia menyampaikan ke KLHK bahwa persoalan lahan juga menjadi salah satu faktor penyebab banjir ini.

"Tidak mungkin banjir kalau tutupan lahannya optimal," kata Syarifuddin yang juga merupakan guru besar Ilmu Manajemen Hutan, Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 20 Januari 2021.

Obrolan mereka terus berlanjut sampai hari ini. Syarifuddin mengaku telah dihubungi kembali oleh tim KLHK untuk membantu menyiapkan kajian soal penanganan banjir di Kalimantan Selatan ini ke depannya.

Banjir Kalsel menjadi topik yang ramai diperbincangkan sejak Ahad pekan lalu, 18 Januari 2021. Dari catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 10 kabupaten/kota terdampak banjir. Angka ini terus bertambah dari posisi sebelumnya yang hanya 7 daerah.

Total, 24 ribu rumah terendam dan 35 ribu lebih warga mengungsi. Sementara, 15 orang tewas akibat banjir. Adapun rincian daerah terdampak banjir yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten Tapin (582 rumah, 382 orang mengungsi)
2. Kabupaten Banjar (6.670 rumah, 11.269 orang)
3. Kota Banjar Baru (2.156 rumah, 3.690 orang)
4. Kota Tanah Laut (8.506 rumah, 13.062 orang)
5. Kabupaten Balangan (1.154 rumah, 17.501 orang)
6. Kabupaten Tabalong (407 rumah, 770 orang)
7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah (11.200 jiwa mengungsi dan 64.400 jiwa terdampak)
8. Kabupaten Hulu Sungai Selatan (387 rumah dan 6.690 orang)
9. Kota Banjarmasin (716 jiwa terdampak)
10. Kabupaten Batola (517 rumah dan 28.400 orang)

Di hari yang sama, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mengumumkan banjir ini salah satunya disebabkan oleh penyempitan kawasan hutan selama 10 tahun terakhir.

<!--more-->

Menurut LAPAN, penyusutan luas kawasan hutan terjadi di hutan primer, sekunder, sawah, dan semak belukar. Masing-masing 13 ribu hektare (ha), 116 ribu ha, 146 ribu ha, dan 47 ribu ha. Meski demikian, faktor cuaca juga ikut berpengaruh.

Sehari kemudian, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK MR Karliansyah mengatakan banjir ini lebih disebabkan oleh tingginya curah hujan, bukan soal luas hutan.

Menurut dia, terjadi peningkatan 8-9 kali lipat curah hujan dari biasanya. Sehingga, air masuk ke Sungai Barito di Kalimantan Selatan sebanyak 2,08 miliar meter kubik (m3). "Sementara, kapasitas sungai kondisi normal hanya 238 juta m3," kata Karliansyah.

Ini persis dengan apa yang disampaikan Jokowi saat turun ke lokasi bencana di Kabupaten Banjar pada Senin 18 Januari 2021. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono menyindir Jokowi. "Kalau hanya menyalahkan hujan mending enggak usah ke sini," kata Kisworo.

Belakangan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim Presiden Jokowi sangat paham dengan kondisi yang terjadi sehingga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 pada 10 September 2020 lalu. Perpres ini dinilai sudah cukup memadai sebagai upaya mitigasi bencana.

"Dari sini sebenarnya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif. Tapi kenyataannya kok masih ada bencana? Iya, bencana tidak bisa dikendalikan. Tetapi yang paling penting adalah pemerintah telah menyiapkan perangkatnya, soft instrument-nya maupun kesiapan dari suprastrukturnya," ujar Moeldoko di kantornya, Rabu, 20 Januari 2021.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menyatakan bencana alam berupa banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan adalah yang terbesar selama 50 tahun terakhir. "Sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di provinsi Kalimantan Selatan,” katanya ketika meninjau lokasi banjir di Kalimantan Selatan, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 18 Januari 2021.

Curah hujan yang sangat tinggi selama hampir 10 hari berturut-turut, tutur kepala negara, menyebabkan daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik tidak lagi mampu menampung debit air yang mencapai sebesar 2,1 miliar kubik air.

<!--more-->

Sementara itu, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Belinda Arunarwati Margono, membenarkan penurunan luas tutupan lahan ini. Salah satunya di DAS Barito di Kalimantan Selatan.

Sejak 1990 hingga 2019, penurunan luas hutan alam DAS Barito ini mencapai sebesar 62,8 persen, "Dengan penurunan hutan terbesar terjadi pada periode 1990-2000 yaitu sebesar 55,5 persen," kata Belinda.

Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional, Melky Nahar, menduga banjir Kalimantan Selatan terjadi akibat alih fungsi hutan menjadi tambang dan sawit. "Akibat tata guna lahan yang amburadul," katanya.

Lewat akun twitter resmi @jatamnas, Jatam menyampaikan luas Kalimantan Selatan saat mencapai 3,7 juta hektare. Mayoritas atau 70 persen di antaranya atau 2,6 juta hektare lahan itu telah beralih menjadi area industri ekstraktif.

Rinciannya yaitu luas izin tambang 1,2 juta hektare dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam 234 ribu hektare. Kemudian, IUPHHK-Hutan Tanaman 567 ribu hektare dan Hak Guna Usaha (HGU) 620 ribu hektare.

Jatam mencatat ada beberapa perusahaan tambang yang berdiri di daerah lokasi banjir. Sejumlah nama besar perusahaan itu adalah PT Adaro Indonesia milik Adaro Energy Tbk, hingga PT Arutmin Indonesia, milik PT Bumi Resources Tbk.

Salah satunya, Jatam menyinggung Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar, serta paling banyak memiliki titik banjir adalah DAS Balangan-Tabalong. Jatam menyebut 9 titik banjir Sungai Tabalong berada di sekitar konsesi PT Adaro Indonesia.

PT Adaro Indonesia adalah perusahaan pertambangan terbesar milik PT Adaro Energy Tbk. Ini merupakan grup perusahaan tambang yang dipimpin oleh Garibaldi Thohir alias Boy Thohir yang merupakan kakak kandung Menteri BUMN Erick Thohir.

<!--more-->

Adaro melakukan kegiatan penambangan di daerah Wara, Tutupan, dan Paringin. Daerah-daerah ini berada di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Dikutip dari laporan keuangan terakhir yang dirilis 28 April 2020, perusahaan menyatakan rehabilitasi DAS sebenarnya telah berjalan sejak 2016.

Sebagai pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), tulis pihak perusahaan, Adaro Indonesia wajib merehabilitasi DAS di luar wilayah PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara).

Selama tahun 2019, Adaro Indonesia menyatakan bahwa mereka telah merehabilitasi
DAS IPPKH Tahap 3 seluas 1.516,61 hektar. Menurut perusahaan, rehabilitasi DAS ini telah berdampak langsung untuk mengurangi bencana hidrologis, yang salah satunya banjir.

Tempo mencoba mengkonfirmasi data yang dimiliki oleh Jatam ini kepada Head of Corporate Communication Division Adaro, Febriati Nadira. Ia telah menyampaikan akan memberikan tanggapan resmi perusahaan. Tapi, hingga berita ini ditayangkan, Tempo belum menerima balasan lagi.

Ketimbang mempersoalkan ujung pangkal masalah banjir bandang ini, Syarifuddin menilai perlu ada solusi yang berkelanjutan. Untuk masalah tutupan lahan, misalnya, ia menilai tutupan lahan yang tidak optimal memang akibatnya banyaknya industri ekstraktif di provinsi ini.

Ketika tutupan lahan tidak optimal kata dia, kapasitas filtrasi air hujan tidak maksimal. Walhasil, aliran air di permukaan tanah menjadi lebih tinggi karena tidak ada akar vegetasi yang menahannya. Oleh karena itu, perlu solusi vegetatif untuk pemulihan DAS tersebut.

Syarifuddin menjelaskan, Kalimantan Selatan sebetulnya sudah punya sederet peraturan daerah terkait lahan kritis hingga pengolahan DAS. Masalahnya, sederet regulasi itu belum berjalan optimal. "Perlu diaktifkan lagi," kata dia.

Tapi itu saja tidak cukup. Menurut dia, perlu ada solusi sipil teknis untuk pembangunan bendungan. Terutama di DAS Barito yang sekarang memang menjadi lokasi banjir. "Jadi harus ada solusi vegetatif dan teknis."

Sementara itu, Karliansyah meski tetap berpendapat Banjir Kalsel ini disebabkan curah hujan yang tinggi, KLHK berjanji tetap akan menyelesaikan persoalan DAS dan tambang ini. Salah satunya lewat Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) untuk percepatan pemulihan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. "Sedang proses difinalisasi," katanya.

FAJAR PEBRIANTO | FRISKI RIANA | DEWI NURITA

Baca: Tinjau Lokasi, Jokowi: Banjir Besar Lebih dari 50 Tahun Tak Terjadi di Kalsel