TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah wilayah di Jawa dan Pulau Bali sedang menjalani pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM Jawa Bali) dalam sepekan terakhir. Namun penambahan kasus harian Covid-19 di Indonesia belakangan justru malah menjadi-jadi. Dalam tiga hari terakhir, jumlah kenaikan kasus Covid-19 terus mencatatkan rekor baru.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, berdalih meningkatnya kasus harian Covid-19 terjadi karena pemasukan data dari daerah yang terlambat. Keterlambatan, kata dia, terjadi karena sistem data terintegrasi yang belum dapat berjalan sempurna. "Setelah verifikasi dilakukan oleh Kemenkes maka data tersebut diumumkan oleh Satgas atas data yang berasal dari Kemenkes," kata Wiku saat dihubungi Tempo, Ahad, 17 Januari 2021.

Lonjakan angka kasus harian Covid-19 bukan main-main. Rekor penambahan kasus terbanyak awalnya terjadi pada 13 Januari 2021 dengan 11.278 kasus. Esoknya, rekor kembali pecah dengan 11.557 kasus.

Angka ini kembali dipecahkan pada 15 Januari dengan 12.818 kasus, hingga akhirnya melonjak tajam pada 16 Januari dengan 14.224 kasus. Penambahan ini didapatkan dari kisaran 70 ribuan spesimen yang diperiksa setiap harinya.

Beberapa pihak banyak menyoroti kenaikan ini. Terlebih sejak awal disebutkan pekan ini menjadi waktu waspada pemerintah karena bertepatan dengan 14 hari pasca libur panjang. Libur panjang kerap menjadi pemicu ledakan jumlah kasus harian Covid-19 sebagaimana terjadi pada beberapa libur panjang tahun lalu.

Meski menyebut lonjakan kasus ini sebagai bagian dari keterlambatan data, Wiku tak menampik bahwa angka penularan masih tinggi. "Itu juga merupakan refleksi dari tingkat penularan yang masih tinggi," tutur Wiku.

Empat hari lalu, saat kasus belum memecahkan rekor beruntun, Wiku telah mengatakan penanganan Covid-19 di Indonesia memang sudah memasuki pekan yang berat. Ia mengatakan per 10 Januari terjadi kenaikan sebesar 20,6 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

"Ini angka yang cukup besar. Sebelumnya juga naik, tapi cuma 7,9 persen. Hal ini dikontribusikan kasus harian yang sangat besar," kata Wiku.

<!--more-->

Ia mengatakan kenaikan ini berimbas pada efektifitas penanganan Covid-19 di negara Indonesia. Pasalnya, keterisian di rumah sakit meningkat tajam dan bertambahnya beban para tenaga kesehatan. Bahkan ia menyebut hal ini jika dibiarkan terus bisa berpotensi menaikan angka kematian.

"Sistem kesehatan kita bisa lumpuh. Tak hanya merugikan penderita Covid semata, tapi juga masyarakat umum yang membutuhkan perawatan akibat penyakit lain selain Covid, utamanya mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan esensial, seperti penderita penyakit paru dan jantung," kata Wiku 12 Januari 2021 lalu.

Meski begitu, pemerintah tetap berharap banyak dari penerapan PPKM Jawa Bali selama dua minggu ini. Apalagi PPKM Jawa Bali berjalan bersamaan dengan program vaksinasi nasional. "Semoga dengan PPKM dapat menurunkan penularan yang ada. Masyarakat dihimbau agar selalu mematuhi protokol kesehatan dan peraturan PPKM di daerahnya masing-masing," kata Wiku.

Lapor Covid-19 dan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) juga ikut menyerukan bahwa pelayanan kesehatan khususnya di Pulau Jawa dalam kondisi genting. Lonjakan kasus harian Covid-19 yang tak terkendali membuat rumah sakit tak mampu menampung pasien.

Bahkan Relawan tim Bantu Warga Lapor Covid-19, Tri Maharani mengatakan, tanda-tanda kolapsnya layanan kesehatan sebenarnya sudah terindikasi sejak September 2020. Tanda-tanda ini disebutnya mereda saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

"Menjelang pertengahan November saat pelaksanaan pilkada serentak dan libur Nataru memperburuk ketidakmampuan RS menampung pasien," kata Tri Maharani dalam keterangan tertulis, Jumat, 15 Januari 2021.

<!--more-->

Indikasi peningkatan kasus Covid-19 ini telah coba diantisipasi dengan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejak 11 Januari hingga 25 Januari di sejumlah wilayah di Jawa dan Bali. Ketentuan ini didasarkan pada data Satgas yang mencatat angka penyumbang jumlah kasus tertinggi berasal dari lima daerah di Jawa.

Namun penerapan PPKM ini pun menuai tanda tanya. Epidemolog dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo menilai Indonesia sudah kehilangan golden periode, untuk penanganan pandemi, yakni di saat kasus masih kecil. Upaya PSBB hingga terakhir PPKM, kata dia, juga dilakukan dengan setengah hati. Pasalnya secara aturan, masih banyak sektor non esensial yang masih dibuka.

"Lihat rencananya, pusat perbelanjaan masih bisa buka sampai jam 7 malam. Orang masih bergerak dong ke mall. PSBB harusnya orang tak bergerak. Yang bergerak hanya yang esensial, yaitu kebutuhan pokok energi. Ini enggak, rumah ibadah masih masih boleh, tempat makan masih boleh," kata Windhu.

Ia juga menyoroti soal penerapan kriteria daerah yang ditetapkan melaksanakan PPKM Jawa Bali. Empat kriteria yang ditetapkan pemerintah, yakni tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau 3 persen, tingkat kesembuhan Covid-19 di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu 82 persen. Lalu tingkat kasus aktif di bawah kasus aktif nasional yaitu 14 persen, dan tingkat okupansi rumah sakit untuk ICU dan isolasi di atas 70 persen, dinilai Windhu sebenarnya sudah representatif.

Namun dalam penerapannya hal ini tidak dijalankan. Ia mencontohkan di Jawa Timur yang memiliki 38 Kabupaten/Kota itu nyaris semua, wilayah itu rasio fatalitas kasus Covid-19 jauh di atas nasional. "Yang di bawah angka nasional cuma 2 Kabupaten saja, Pacitan dan Tulungagung. Tapi yang diminta PSBB hanya Surabaya dan Malang. Kriteria dibuat sendiri tapi tak konsisten," kata Windhu.

Baca juga: Kasus Harian Covid-19 Per 16 Januari 2021 Catat Rekor Baru: Bertambah 14.224

EGI ADYATAMA | BUDIARTI UTAMI PUTRI