Pemerintah Bersiap Distribusikan Vaksin Covid-19

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Amirullah

Minggu, 3 Januari 2021 14:08 WIB

logo tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan mulai mendistribusikan vaksin Covid-19 buatan perusahaan farmasi asal Cina, Sinovac, per hari ini Ahad, 3 Januari 2021. Vaksin langsung didistribusi ke 34 Provinsi.

"Kami mengharapkan di 7 Januari, semua sudah menerima semua di 34 Provinsi," kata Juru Bicara Program Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi, saat dihubungi Tempo, Sabtu, 2 Januari 2020.

Dua gelombang vaksin Sinovac tersebut tiba di Indonesia pada 6 Desember dan 30 Desember 2020 lalu dengan jumlah total 3 juta dosis. Dikawal dengan pengamanan ekstra ketat, vaksin dibawa ke gudang penyimpanan milik Bio Farma di Bandung, Jawa Barat.

Nadia mengatakan Vaksin Sinovac mengharuskan disimpan di tempat penyimpanan dengan kisaran suhu 2 hingga 8 derajat celcius, agar tetap terjaga kualitasnya. Ia menegaskan sarana prasarana ini sudah dimiliki daerah, sejak adanya program imunisasi pada anak dulu. "Artinya secara fasilitas sudah siap untuk menampung vaksin Sinovac," kata dia.

Juru Bicara Bio Farma Bambang Heriyanto, mengatakan meyakini bahwa tak akan banyak kendala dalam distribusi ini. Ia menegaskan Bio Farma tak bergerak sendiri dalam urusan distribusi ini. Mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga unit terkecil akan dilibatkan dalam urusan ini.

Advertising
Advertising

Petugas memuat kontainer vaksin Sinovac yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, 31 Desember 2020. Sebanyak 1,8 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac kembali tiba di Indonesia yang selanjutnya dibawa ke Bio Farma Bandung untuk dilakukan uji klinis. Muchlis Jr/Courtesy of Indonesian Presidential Palace/Handout via REUTERS

"Bahwa fasilitas pelayanan kesehatan kita didukung 10 ribu puskesmas. Semuanya sudah disiapkan untuk rantai dinginnya untuk menerima vaksin ini," kata Bambang dalam konferensi pers, Ahad, 3 Januari 2020.

Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir sebelumnya juga mengatakan sebagai distributor, Bio Farma juga tengah menyusun sistem distribusi vaksin dengan memanfaatkan teknologi. Mulai dari pengemasannya, Bio Farma akan menggunakan sistem track and trace.

"Kami akan memberikan semacam QR code, mulai dari kemasan yang primary, secondary, dan juga tertiary. Sehingga nanti vaksin ini benar-benar bisa kita pastikan akan diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya," kata Honesti dalam diskusi virtual, Senin, 28 Desember 2020.

Untuk menjaga mutu vaksin tetap baik hingga ke masyarakat, Bio Farma juga menyiapkan sistem pemantauan suhu pada kemasannya. Vaksin dalam distribusi berada pada suhu standar, yaitu 2 derajat celcius sampai 8 derajat celcius.

Apabila keamanan di luar itu, notifikasi akan diterima kemudian dilacak lokasinya. GPS pun terpasang pada moda penyebaran. Dengan begitu, publik menerima vaksin dengan layak. Kalau di luar itu, dipastikan ditarik dan diganti yang baru.

Dokter menyiapkan vaksin saat simulasi vaksin Covid-19 Sinovac di Pusat kesehatan Masyarakat Balai Kota Bandung, Rabu, 23 Desember 2020. TEMPO/Prima Mulia

Menurut Honesti, distribusi juga suatu hal yang sangat vital dalam proses vaksinasi. "Ini untuk memberikan jaminan, bahwa mereka mendapatkan vaksin yang bagus," kata dia.

Sebelum proses distribusi, pemerintah terus mempersiapkan agar program vaksinasi berjalan lancar. Salah satunya adalah validasi data sasaran. Daerah-daerah penerima telah diminta untuk mengecek ulang data tenaga kesehatan mereka yang akan menerima vaksinasi. Tenaga kesehatan, adalah prioritas pertama program vaksinasi awal ini.

"Jadi memastikan data tenaga kesehatan itu benar-benar masuk dan diterima kita. Kemudian memastikan bahwa cold chain-nya sudah benar-benar berfungsi," kata Nadia.

Selain itu, Nadia juga mengatakan bahwa Kemenkes telah melakukan pelatihan vaksinator ke seluruh daerah. Program sosialisasi ke tenaga kesehatan di sekitarnya juga telah berjalan.

Setelah vaksin terdistribusi, Nadia mengatakan langkah selanjutnya adalah menunggu emergency use of authorization (EUA) dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap vaksin Sinovac tersebut. Sebelumnya, diketahui BPOM masih menunggu hasil Uji Klinis tahap 3 vaksin tersebut yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat.

Meski begitu, Epidemolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, meminta masyarakat tak bergantung sepenuhnya pada pada vaksin. Upaya memutus rantai penularan Covid-19, ujar dia, tetap bergantung pada 3T (Tracing, Testing, Treatment) dan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak).

"Jangan dikaitkan bahwa vaksin itu sebagai satu-satunya cara mengatasi pandemi. Kita semua termakan oleh pendapat yang karena kegagalan kita menangani pandemi, semuanya bersandar pada vaksin," ujar Pandu dalam diskusi daring, Sabtu, 19 Desember 2020.

EGI ADYATAMA | DEWI NURITA | ANTARA

Berita terkait

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

16 jam lalu

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

Ada sejumlah persoalan yang membuat banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

19 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

2 hari lalu

Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

Presiden Jokowi mengharapkan industri kesehatan dalam negeri makin diperkuat.

Baca Selengkapnya

Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

4 hari lalu

Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

22 April ditetapkan sebagai Hari Demam Berdarah Nasional oleh Kemenkes, meningkatkan kesadaran wargauntuk dapat mencegah penyakit DBD.

Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

7 hari lalu

Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

KPK mengatakan terdapat bukti mark up harga pada kasus korupsi APD di Kemenkes. Harga pengadaan APD sangat jauh dari kewajaran.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

7 hari lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

Pemerintah pusat diminta menjembatani Pemerintah Kabupaten Manggarai dan nakes yang dipecat untuk menemukan solusi bersama.

Baca Selengkapnya

5 Tes Kesehatan yang Perlu Dilakukan Bagi Pasangan Pra Nikah

8 hari lalu

5 Tes Kesehatan yang Perlu Dilakukan Bagi Pasangan Pra Nikah

Tes kesehatan pra-nikah adalah langkah proaktif yang dapat membantu membangun dasar yang kuat untuk pernikahan yang sehat dan bahagia.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

9 hari lalu

Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.

Baca Selengkapnya

Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

9 hari lalu

Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkes soal Isu Batalkan NIK PPPK Bidan Pendidik

10 hari lalu

Penjelasan Kemenkes soal Isu Batalkan NIK PPPK Bidan Pendidik

Sebelumnya, ratusan pelamar D4 Bidan Pendidik dinyatakan lulus seleksi PPPK 2023, Namun, pada April 2024, NI PPPK dibatalkan oleh Kemenkes.

Baca Selengkapnya