TEMPO.CO, Jakarta - Kedatangan 1,2 juta vaksin Covid-19 buatan Sinovac Life Science Corporate Ltd., Cina, pada Ahad malam pekan lalu hingga kini terus menjadi topik hangat masyarakat di Tanah Air. Sekitar pukul 21.30 WIB pemerintah sudah menyiarkan langsung datangnya vaksin dari negeri Tirai Bambu di Bandara Soekarno-Hatta.

Mulai dari kedatangan pesawat Garuda GIA810 di Cengkareng, hingga proses penurunan dan pemeriksaan kontainer berisi vaksin itu disiarkan hingga menjelang tengah malam. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun menyambut kedatangan vaksin itu dengan sebuah video.

"Kita amat bersyukur alhamdulilah vaksin sudah tersedia, artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah Covid-19," ujar Jokowi dalam tayangan video, Ahad, 6 Desember 2020.

Tak hanya pada malam itu, berturut-turut pemerintah pun menggelar konferensi pers mengenai vaksin yang baru tiba itu. Hampir saban hari sejak kedatangan vaksin tersebut, pemerintah menggelar webinar mengenai perkembangan rencana vaksinasi di Indonesia. Bahkan lima juru bicara pun ditunjuk pemerintah untuk berbicara mengenai vaksin Covid-19.

Kedatangan vaksin Covid-19 memang digadang-gadang pemerintah sebagai pengubah permainan alias game changer setelah ekonomi melambat dilanda dampak pagebluk. Anggapan itu sempat dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Munculnya vaksin menjadi penting, ini menjadi game changer buat kita. Karena Covid-19 adalah game changer buat kita, maka vaksin menjadi game changer kita," ujar Sri Mulyani dalam webinar, Selasa, 8 Desember 2020.

Karena itu, pemerintah pun sudah menyiapkan kebijakan fiskal demi memudahkan importasi vaksin ke Indonesia. Untuk kedatangan 1,2 juta dosis vaksin saja, ia memperkirakan fasilitas fiskal yang diperoleh adalah sebesar Rp 50,95 miliar.

"Untuk pembebasan bea masuk sebesar Rp 14,56 miliar dan pajak dalam rangka impor Rp 36,39 miliar," ujar dia dalam konferensi video, Senin, 7 Desember 2020.

<!--more-->

Fasilitas fiskal itu didasari oleh PMK 188/PMK.04/2020 mengenai pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan atas impor pengadaan vaksin di dalam rangka penanganan Covid-19. Fasilitas yang diberikan antara lain berupa pembebasan bea masuk atau cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah serta dibebaskan pemungutan Pajak Penghasilan 22.

Setelah datangnya 1,2 juta dosis vaksin itu, pemerintah kini mengupayakan untuk mendatangkan 1,8 juta dosis vaksin jadi lainnya pada Januari 2021. Di samping vaksin jadi, pemerintah juga berencana mendatangkan vaksin dalam bentuk bahan baku curah sebanyak 15 juta dosis pada bulan ini dan 30 juta dosis di 2021.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan vaksin yang sudah tiba itu nantinya akan didistribusikan kepada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali.

Seiring dengan kedatangan vaksin, sasaran vaksinasi akan diperluas ke tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di 27 provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali. Berikutnya, vaksin itu juga akan didistribusikan secara bertahap ke daerah. Pendistribusian vaksin dilakukan secara berjenjang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

“Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 akan dilaksanakan segera setelah vaksin Covid-19 mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM dalam rangka menjamin keamanan, kualitas dan efikasi vaksin,” ujar Terawan.

Meskipun hingga kini kepastian waktu penyuntikan vaksinasi masih belum dipastikan pemerintah, datangnya vaksin tersebut terus mengerek indeks harga saham di pasar modal. Dilansir dari Bisnis.com, selama dua hari awal perdagangan pekan ini saham-saham sektor farmasi seakan bergerak liar. Dari 12 saham farmasi yang melantai di bursa, 7 diantaranya ditutup pada zona hijau pada perdagangan Selasa, 8 Desember 2020.

Penguatan saham farmasi dipimpin oleh emiten pelat merah PT Indofarma Tbk. (INAF) dengan kenaikan sebesar 11,58 persen diikuti dengan emiten farmasi swasta PT Tempo Scan Pacific Tbk. (TSPC) sebesar 10,79 persen.

Saham emiten pelat merah lainnya yakni PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) juga mengekor dengan penguatan sebesar 8,58 persen. Bersamaan dengan itu pula, saham emiten farmasi swasta PT Pyridam Farma Tbk. (PYFA) juga naik 6,09 persen.

<!--more-->

Selain saham emiten farmasi, saham emiten distributor alat kesehatan yang memiliki produk jarum suntik sekali pakai, PT Itama Ranoraya Tbk. (IRRA) juga ikut-ikutan menguat 6,6 persen.

Berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Senin, 7 Desember 2020, saham INAF, KAEF, PYFA dan IRRA mencatatkan kenaikan harga saham signifikan hingga diberi label auto reject atas oleh otoritas karena menguat sampai mencapai 25 persen.

Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee mengatakan sentimen positif itu sangat terasa di pasar modal. Kondisi tersebut agak berbeda dengan pasar uang, di mana rupiah masih mengalami sedikit tekanan. "Karena di pasar modal didorong oleh investor ritel," ujar dia.

Pergerakan positif emiten farmasi itu, menurut Hans, disebabkan oleh ekspektasi masyarakat bahwa kedatangan vaksin bisa menyetop masalah pandemi Covid-19. Sehingga, ketika vaksin tersebut tiba di Tanah Air, sentimennya pun menjadi sangat positif.

Namun, Hans mengingatkan bahwa saat ini vaksin yang tiba pun menyisakan berbagai catatan. Catatan itu antara lain adalah fakta bahwa Sinovac masih belum merilis hasil uji klinis fase ketiga. Uji klinis vaksin bersama Bio Farma itu diperkirakan baru kelar pada Januari-Februari 2021.

"Kemudian harus ke BPOM dulu penggunaan darurat, mungkin baru awal kuartal II vaksinasi. Artinya masih butuh waktu," ujar Hans. Di samping itu, pasar juga masih mempertanyakan efektivitas dan harga dari vaksin buatan produsen Cina tersebut.

Moncernya saham-saham sektor farmasi, menurut Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir, menunjukkan kepercayaan pasar bahwa vaksin bisa menjadi pengubah permainan dalam pemulihan ekonomi nasional. Karena itu, Honesti mengatakan perusahaannya terus berupaya agar suplai vaksin ke Indonesia bisa dilakukan secara cepat dan dalam jumlah signifikan.

Honesti berujar vaksinasi itu dikejar untuk diberikan kepada 70 persen dari penduduk Indonesia untuk menciptakan herd immunity dan ujung-ujungnya bisa memulihkan kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia memperkirakan setidaknya butuh dua tahun hingga 2022 untuk bisa mencapai target tersebut, mengingat distribusi vaksin tersebut menjadi salah satu tantangannya. "Indonesia kan negara kepulauan."

<!--more-->

Hingga akhir tahun depan, ujar Honesti, sedikitnya Indonesia baru bisa mengamankan 125 juta dosis vaksin dari Sinovac. Karena itu, perseroan berupaya mencari akses dari produsen vaksin lainnya. Selain Sinovac, Indonesia juga sudah sempat menjalin komunikasi dengan Sinopharm, Novavax, Pfizer, hingga AstraZeneca.

Sembari menunggu datangnya suplai-suplai vaksin dari produsen lain, Honesti menuturkan perseroan akan memaksimalkan dulu vaksinasi pada kuartal I 2021. Pada periode tersebut, ia menargetkan vaksinasi bisa dilakukan untuk 16,5 juta penduduk.

"Dari rencana produksi kami sendiri di Bio Farma kita Q1 ada 30 juta dosis yang bisa diproduksi, artinya untuk 15 juta orang, dan ada 3 juta yang vaksin jadi untuk 1,5 juta orang. Artinya 16,5 juta orang di Q1," kata Honesti.

Direktur Riset Center of Reform on Economics Piter Abdullah sepakat bahwa vaksin bisa menjadi pengubah permainan dalam hal pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Namun, ia menilai ada sejumlah faktor yang akan memengaruhi pemulihan ekonomi tersebut, misalnya mengenai efektivitas vaksin, serta kecepatan distribusi vaksin di Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa kehadiran vaksin tidak boleh membuat masyarakat lalai akan protokol kesehatan. Vaksin, ujar dia, harus juga didukung dengan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan.

"Sampai saat ini vaksin baru memunculkan euforia di pasar keuangan. Tetapi belum berdampak ke sektor riil. Sektor riil baru akan bangkit ketika vaksin sudah menunjukkan efektivitasnya Dan pandemi benar-benar berakhir," ujar Piter.

Baca: Vaksin Covid-19 Gratis Tak Bisa Diberikan ke Seluruh Peserta BPJS Kesehatan