Di Balik Safari dan Program Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran

Sabtu, 5 Desember 2020 16:10 WIB

Logo Te.co Blank

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak resmi menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya per 20 November lalu, Inspektur Jenderal Muhammad Fadil Imran sibuk safari maupun menerima kunjungan tamu. Mulai Gubernur DKI, Ketua DPRD, Pangdam Jaya, organisasi masyarakat atau Ormas Betawi, hingga Permadi Arya alias Abu Janda.

Selain untuk silaturahim, pertemuan itu juga digunakan Fadil untuk menyampaikan rencana-rencananya. Seperti tentang pembangunan Kampung Tangguh, yang didiskusikan bersama para pimpinan Dewan, seperti Prasetio Edi Marsudi, M. Taufik, Abdurrahman Suhaimi, serta Misan Samsuri.
"Kami datang ingin meminta dukungan untuk membangun kampung tangguh di Jakarta yang butuh bantuan dukungan biaya," kata Fadil di gedung DPRD DKI Jakarta, pada Kamis, 26 November 2020.

Kampung Tangguh ala Fadil punya dua fungsi utama, yaitu menanggulangi penyebaran Covid-19, sekaligus mengantisipasi bencana banjir. Menurut dia, kampung ini juga bisa mengurangi dampak sosial ekonomi akibat wabah Covid-19 serta memberdayakan UMKM.

"Sehingga distribusi bantuan sosial, sembako maupun BLT bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Mantan Kapolda Jawa Timur itu baru-baru ini juga meluncurkan Tim Pemburu Covid-19. Menggandeng Kodam Jaya dan Pemerintah DKI, tim ini akan menindak pelanggar protokol kesehatan sebelum masalah muncul. Salah satunya dengan mencari orang yang positif Corona tapi masih berkeliaran. Pencarian didasarkan data pada penelusuran dan tes Covid-19.

Advertising
Advertising

"Tim akan mencari dan menjemput, lalu akan dibawa ke Wisma Atlet atau Rumah Sakit rujukan Covid-19," kata Fadil Imran saat acara pelucuran, Jumat, 4 Desember 2020.

Masih seputar pengawasan Covid-19, Fadil bertemu dengan sejumlah pimpinan organisasi masyarakat atau Ormas Betawi di kantornya pada Kamis, 3 Desember 2020. Di antaranya dengan Wakil Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Muhammad Rifky alias Eki Pitung dan Ketua Umum Bang Japar, Fahira Idris.

Menurut Fadil, pertemuan itu dilakukan untuk membahas kerja sama guna membebaskan wilayah Jakarta dari penyebaran Covid-19. "Dan membuat suasana Jakarta menjadi damai dan sejuk," ujar Fadil seusai pertemuan.

Sebenarnya, langkah-langkah Fadil itu bukan hal baru. Pendahulunya, Inspektur Nana Sudjana sudah meresmikan Kampung Tangguh atau Kampung Jawara di wilayah Marga Jaya, Serpong Utara pada Juli 2020. Tujuanya sama, mencegah penyebaran Covid-19. "Kampung Jawara Tangerang Selatan merupakan salah satu kampung percontohan yang ditunjuk oleh Mabes Polri untuk mewakili Polda yang lain sebagai percontohan," kata Nana, Kamis 9 Juli 2020.

Tim Pemburu Covid-19 ala Fadil Imran juga mirip dengan Tim Penegak Disiplin Protokol Covid-19 yang diluncurkan Nana pada September 2020. Waktu itu, Nana melibatkan puluhan komunitas pengojek daring ke dalam tim.

Nana juga sudah melibatkan organisasi massa dalam grup Tim Penegak. Grup yang salah satunya diisi oleh anggota Pemuda Pancasila ini bertugas mengawasi pemakaian masker masyarakat. Namun, Nana tetap dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya, diduga buntut dari kerumunan yang muncul dalam acara-acara yang melibatkan pimpinan Fron Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Tugas penyidikan kerumunan ini selanjutnya diemban Fadil Imran. Ketika ditunjuk menggantikan Nana yang 'gagal' karena Rizieq, Fadil Imran disambut oleh para simpatisan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Senin, 23 November 2020, Abu Janda bersama Muannas Alaidid dan Forum Mubalikh Nusantara menemuinya untuk menyampaikan dukungan guna menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan dalam kerumunan acara Rizieq Shihab di Petamburan

"Mudah-mudahan dengan ditunjuknya beliau menjadi Kapolda Metro Jaya itu Jakarta akan menjadi lebih baik, lebih tertib dan lebih disiplin terutama tentang protokoler kesehatan," ujar Juru Bicara Forum Mubalikh Nusantara Muhammad Rofi'i Mukhlis di Polda Metro Jaya saat itu.

Pengamat politik Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menilai pertemuan antara Abu Janda Cs dengan Fadil berlebihan. Alasannya, Abu Janda berseberangan secara politik dengan Rizieq Shihab yang sedang disidik oleh Kepolisian dalam kasus kerumunan.

"Bukan karena kunjungannya yang gak boleh, tapi karena waktunya kurang tepat. Karena bakal dimaknai orang sebagai persaingan, perbedaan politik antara dua pihak ini," kata Ray, Selasa, 24 November 2020.

Menurut Ray, Abu Janda dan Kapolda Metro Jaya seharusnya bisa memilih waktu yang lebih tepat jika ingin bertemu. Sehingga, kata dia, tidak memancing reaksi dari orang-orang yang berseberangan secara politik.

"Polisi mestinya tidak perlu menerima (Abu Janda Cs), karena ini sebenarnya kritik terhadap mereka, terhadap kelambanan mereka," kata dia.

M YUSUF MANURUNG | ZULNIS FIRMANSYAH | M KURNIANTO | ANTARA

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

14 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

19 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Pengunjuk Rasa Sengketa Pilpres 2024 Bubar, Kapolda Berharap Tidak Ada Konflik di Akar Rumput

21 hari lalu

Pengunjuk Rasa Sengketa Pilpres 2024 Bubar, Kapolda Berharap Tidak Ada Konflik di Akar Rumput

Massa pengunjuk rasa sengketa Pilpres 2024 di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha telah membubarkan diri pada pukul 17.00 WIB.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

26 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

36 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Operasi Ketupat Jaya, Kapolda Metro Jaya Kerahkan 4.105 Personel Gabungan untuk Pengamanan Lebaran di 1.036 Lokasi

42 hari lalu

Operasi Ketupat Jaya, Kapolda Metro Jaya Kerahkan 4.105 Personel Gabungan untuk Pengamanan Lebaran di 1.036 Lokasi

Dalam Operasi Ketupat Jaya, Kapolda Metro Jaya mengedepankan pendekatan pre-emtif dan preventif dalam pengamanan Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

47 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

53 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

55 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

58 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya