TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyampaikan kekhawatirannya atas lonjakan kasus Covid-19 usai libur panjang akhir Oktober. Dan rupanya dalam dua pekan terakhir pasien Covid-19 yang masuk ke rumah sakit rujukan di Ibu Kota mulai meningkat.

Sebelum libur panjang Maulid Nabi Muhammad pada 28 Oktober sampai 1 November kemarin, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu sempat mengingatkan pemerintah pusat untuk membatalkan cuti bersama itu.

Baca Juga: Kasus Covid-19 di Petamburan Meningkat, Kapolda Metro: Kami Siap Bantu

“Tapi pemerintah pusat sudah memutuskan tetap jalan libur panjang. Ya sudah. Keputusan pemerintah pusat itu sekarang kita jalani. Antisipasi semua side effectnya,” ujar Anies di Polda Metro Jaya pada Senin, 26 Oktober 2020.

Adapun Anies menyampaikan soal pembatalan libur panjang itu tiga minggu sebelum waktu libur panjang.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyoroti kenaikan kembali persentase keterisian sejumlah rumah sakit atau fasilitas kesehatan di DKI Jakarta dalam dua pekan terakhir.

Doni memaparkan bahwa pada 1 November 2020 keterpakaian tempat tidur untuk isolasi dan ICU rumah sakit rujukan di Jakarta masing-masing sebesar 52 persen dan 58 persen. "Namun dua minggu terakhir meningkat sampai 63 persen dan 68 persen," kata dia saat konferensi pers virtual hari ini, Sabtu, 14 November 2020.

Sedangkan, Dinas Kesehatan DKI mencatat tingkat keterisian tempat tidur isolasi telah mencapai 78 persen dari 6.200 tempat tidur per 28 November 2020. Sedangkan tingkat keterisian ICU telah mencapai 79 persen dari 860 tempat tidur. Pada awal November kemarin tingkat keterisian kamar ICU rumah sakit rujukan Covid-19 terisi 58 persen dan rawat inap atau isolasi 50 persen.<!--more-->

Anies menuturkan peningkatan akumulasi kasus konfirmasi positif di DKI Jakarta setiap dua pekan mulai menunjukkan kenaikan sebesar 11,62 persen pada 7-11 November. Padahal sebelumnya menunjukkan tren penurunan dalam pertambahan kasus yaitu 18,03 persen pada 26 September-10 Oktober, 14,57 persen pada 10-24 Oktober, dan 9,87 persen pada 24 Oktober-7 November 2020.

"Artinya penularan kasus di Jakarta mulai sedikit meningkat dalam dua pekan terakhir setelah melambat di pekan-pekan sebelumnya. Ini waktunya kita semakin waspada dan disiplin dengan protokol kesehatan," kata Anies melalui keterangan tertulisnya pada Minggu, 22 November kemarin.

Bersamaan keterangan tertulisnya itu, Anies mengumumkan memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar alias PSBB Transisi jilid II selama 14 hari. Masa transisi diperpanjang terhitung sejak 23 November hingga 6 Desember 2020.

Mantan rektor Universitas Paramadina itu pun menyatakan bahwa Pemerintah DKI Jakarta dapat menerapkan kebijakan rem darurat atau emergency brake policy apabila terjadi kenaikan kasus secara signifikan atau tingkat penularan yang mengkhawatirkan sehingga membahayakan pelayanan sistem kesehatan.

Rem darurat pernah dilakukan Pemerintah DKI imbas lonjakan kasus Covid-19. Bersama wakilnya, Ahmad Riza Patria, Anies mengumumkan menghentikan PSBB Transisi jilid I pada 9 September 2020 lalu. Rem darurat diinjak Anies karena fasilitas kesehatan mulai kritis dengan tingkat keterisian di atas 80 persen, baik Isolasi maupun ICU.

Berkaca pada libur panjang bulan Agustus, kata Anies, terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 dua pekan setelahnya. Hal yang sama terjadi pada libur panjang di bulan Mei. "Kami sepakat tarik rem darurat dan kita akan menerapkan PSBB seperti awal lagi," kata Anies saat itu.

Anies menuturkan penularan kasus di Jakarta mulai sedikit meningkat dalam dua pekan terakhir setelah melambat di pekan-pekan sebelumnya. Anies mengajak warganya semakin waspada dan disiplin dengan protokol kesehatan.

“Artinya penularan masih terjadi dan kita harus semakin waspada," ucapnya.<!--more-->

Satgas Penanganan Covid-19 menyebut cuti bersama dan libur panjang akhir tahun bisa berpotensi menyebabkan kasus Covid-19 meningkat signifikan.

"Perlu diingat, masa libur panjang akhir tahun 2020 memiliki durasi yang lebih panjang dan dikhawatirkan berpotensi menjadi manifestasi perkembangan kasus menjadi dua bahkan tiga kali lipat lebih besar dari masa libur panjang sebelumnya," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual, Selasa, 24 November 2020.

Wiku mengulas balik perbandingan tren kenaikan kasus positif Covid-19 pasca libur panjang sebelumnya. Terdapat tiga periode libur panjang yang menjadi bahan evaluasi pemerintah. Pertama, libur panjang Idul Fitri pada 22-25 Mei 2020 yang berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 69-93 persen pada 28 Juni 2020.

Kemudian, libur panjang HUT RI pada 17 Agustus, 20-23 Agustus 2020 yang berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 58-118 persen pada pekan 1-3 September 2020. Lalu, libur panjang 28 Oktober-1 November 2020, yang berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 17-22 persen pada 8-22 November 2020.

"Untuk itu, pemerintah saat ini sedang mengkaji periode masa libur panjang akhir tahun, karena berdasarkan analisa setiap liburan panjang pada masa pandemi memakan korban," ujar Wiku.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan cuti bersama Hari Raya Natal pada tanggal 24 Desember 2020. Lalu pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah pada 28, 29, 30 dan 31 Desember 2020. Adapun 25 Desember merupakan libur nasional Hari Raya Natal dan 1 Januari 2020 merupakan Tahun Baru 2020 Masehi.

Total ada dua hari libur nasional dan lima hari cuti bersama. Bila ditambah dengan hari Sabtu dan Minggu, total hari libur tanpa jeda sebanyak 11 hari. Pemerintah saat ini tengah mengkaji pengurangan jatah libur panjang tersebut. "Kemungkinan begitu (dikurangi). Keputusannya Kamis," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy lewat pesan singkat kepada Tempo, Selasa, 24 November 2020.

Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan libur panjang akhir tahun bakal membawa dampak lonjakan kasus Covid-19 kembali. Namun pemerintah bakal sulit mencegah warga untuk libur panjang pada akhir tahun ini.

"Yang bisa dilakukan pemerintah adalah cegah kerumunan dan pastikan warga terapkan protokol kesehatan di mana pun."

Menurut Tri, pemerintah harus bertindak tegas terhadap tempat wisata yang mengabaikan protokol kesehatan. Selain itu, jangan sampai warga yang berkunjung tidak dibatasi. "Tantangan berat pemerintah ada di pengawasan sekarang. Kalau mau cegah orang liburan bakal sulit."

IMAM HAMDI | LANI DIANA | DEWI NURITA