TEMPO.CO, Jakarta - Setelah berminggu-minggu menunggu, pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin, 23 November 2020, akhirnya ‘membersihkan jalan’ agar presiden terpilih Joe Biden mengambil alih transisi pemerintahan.

Trump memberikan akses kepada Biden untuk memberikan pengarahan dan pendanaan, namun saat yang sama perjuangan Trump untuk membuktikan hasil pemilu presiden (pilpres) AS, tidak surut.

Biden memenangkan 306 suara elektoral atau lebih dari 270 suara yang dibutuhkan untuk lolos sebagai orang nomor satu di AS. Sedangkan Trump, yang berasal dari Partai Republik, mendapatkan 232 suara.

Dengan sikap Trump yang membolehkan Biden mengambil alih pemerintahan, maka tim bentukan Biden sekarang bisa mendapatkan pendanaan federal dan sebuah kantor untuk menjalankan pemerintahan transisi hingga Biden secara resmi dilantik pada 20 Januari 2020.

Joe Biden sekarang ini sudah mulai memilih-milih nama yang akan masuk dalam timnya (kabinet), diantaranya ajudan terpercayanya Anthony Blinken sebagai calon orang nomor satu di Kementerian Luar Negeri AS.

Nama lain yang disebut dalam tim Biden adalah Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, seorang perempuan kulit hitam. Dia juga dikenal sebagai diplomat veteran AS.

Sejumlah analis menilai, dengan pemilihan Thomas-Greenfield diharapkan bisa membantu Washington menjadi negara pemimpin dunia, yang saat ini memudar. Thomas-Greenfield juga diharapkan bisa membuat AS lebih tegas dalam menghadapi Cina.

Jika prediksi analis ini benar, maka Thomas-Greenfield akan menjadi Duta Besar AS untuk PBB kedua kalinya setelah di pemerintahan Trump dia dipercaya untuk menduduki posisi tersebut usai ditinggalkan Nikki Haley.

Thomas-Greenfield, 35 tahun, adalah veteran di Layanan Luar Negeri AS yang sudah bertugas di empat benua, yang sebagian besar di benua Afrika.

“Ibu saya mengajarkan kekuatan kebaikan dan kasih sayang untuk membuat dunia menjadi sebuah tempat yang lebih baik,” kata Thomas-Greenfield.

Joe Biden. REUTERS/Kevin Lamarque

Biden pada Senin, 23 November 2020, waktu setempat, juga mengungkap orang yang bakal dipilihnya untuk duduk di kursi Kepala Keamanan Nasional (DHS), yakni Alejandro Mayorkas.

Mayorkas yang kelahiran Kuba adalah mantan Wakil Menteri DHS, yang Biden sekarang nominasikan untuk memimpin departemen itu. Dia nantinya akan mendapat tugas untuk membangun ulang sebuah badan yang di era pemerintahan melakukan kebijakan-kebijakan keras pada imigran, diantaranya pemisahan keluarga di wilayah perbatasan Meksiko – AS

"Alejandro Mayorkas adalah sebuah pilihan bersejarah dan dia orang yang berpengalaman untuk memimpin sebuah badan yang amat membutuhkan reformasi," kata Julián Castro, mantan Menteri Perumahan Rakyat dan Urbanisasi AS.

Menurut Castro, Mayorkas adalah seorang imigran dan pencetus program DACA sehingga dipandang cocok untuk memperbaiki kerusakan yang dibuat Trump dan membantun sebuah agenda imigrasi yang lebih masuk akan dan berbelas kasih.

Biden juga bakal memilih Avril Haines, sebagai Direktur Intelijen Nasional AS. Haines adalah seorang perempuan dan mantan pejabat tinggi CIA serta Wakil Penasehat Keamanan Nasional AS. Semua nama-nama yang disorongkan Biden itu, jika disetujui Senat akan mencetak sejarah.

Para penjaga pantai Venice, Los Angeles antre untuk memilih presiden Amerika Serikat (5/11). Foto: AP/Reed Saxon

Biden bergerak cepat untuk menyusun pemerintahannya yang akan datang meskipun Trump terus berupaya untuk membalikkan hasil pemilihan dan memperparah transisi. CNN melaporkan berdasarkan sumber, Biden diharapkan menunjuk Janet Yellen sebagai Menteri Keuangan. Jika nanti terpilih, Yellen akan menjadi perempuan pertama di AS yang menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Apa yang sebenarnya akan disasar oleh Biden lewat pemilihan menteri-menterinya itu, belum ada yang tahu pasti jawabnya. Namun dari beberapa nama yang muncul, terlihat Biden memilih orang-orang yang bisa dipercaya olehnya dan kapabel untuk mengatasi permasalahan yang saat ini terjadi.

Sebelumnya, Suzie S Sudarman dosen di Jurusan llmu Hubungan Internasional FISIP dan Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia berpandangan secara ekonomi, Biden mungkin bakal memberlakukan pajak tinggi pada perusahaan-perusahaan sehingga dampaknya bisa mendorong banyak perusahaan lari ke luar negeri.

Biden adalah politikus yang berasal dari Partai Demokrat, dan Suzie menilai pemerintahan Partai Domokrat modelnya kompromi atau tidak mengancam-ancam. Dengan begitu, Biden mungkin akan meminta konsesi ke Cina agar jangan sampai Amerika dirugikan. Saat yang sama, Biden juga mungkin akan mempertahankan sikap kritisnya pada Cina, tetapi dia tidak akan berperang dengan Cina.

Sumber:

https://www.reuters.com/article/us-usa-election/biden-names-team-to-steer-u-s-foreign-policy-in-post-trump-era-idUSKBN2830EB

https://edition.cnn.com/2020/11/23/politics/joe-biden-foreign-policy-national-security-cabinet/index.html

https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-un-analysis/analysis-bidens-pick-for-u-n-envoy-will-find-waning-american-influence-idUSKBN2832VX