TEMPO.CO, Jakarta - Banjir awal 2020 lalu masih teringat betul di benak Gubernur DKI Anies Baswedan. Saat memberi penghargaan Muhammad Husni Thamrin ke-46, Anies berkisah soal banjir yang melanda sekujur Jakarta itu.

Anies mengatakan banjir itu disebabkan curah hujan tertinggi sepanjang sejarah, yakni 377 milimeter per hari. "Belum pernah dalam sejarah ada curah hujan sampai 377 milimeter per hari dalam 24 jam," kata dia dalam pidatonya di depan petinggi media itu.

Gubernur Anies Baswedan saat memberikan keterangan pers di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Jumat, 6 November 2020. Tempo/Adam Prireza

Anies beralasan, sistem drainase Ibu Kota dirancang hanya untuk menampung air sebanyak 100-150 milimeter per hari.

Anies pun mengumpamakan soal daya tampung tersebut dengan sebuah gelas. Kata Anies, air 100 cc tak akan tumpah jika ditempatkan dalam gelas berkapasitas 200 cc. Namun jika dimasukkan air satu liter maka air pasti akan tumpah. "Karena itu, kalau hujan di bawah 100 milimeter dan banjir, berarti kami salah," kata Anies.

Meski demikian, saat itu kritik bertebaran menunjuk Anies yang dianggap tak mampu atasi banjir Jakarta.

Anies kemudian melakukan berbagai terobosan untuk menuntaskan masalah klasik Ibu Kota ini. Berbagai program ia gencarkan seperti pengerukan lumpur dan normalisasi situ.

Anies juga bersiap untuk menghadapi banjir di musim penghujan yang mulai menyapa Jakarta pada akhir tahun ini. Ia kemudian mengumpulkan seluruh jajarannya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI dan Polri dalam apel kesiapsiagaan menghadapi banjir di Jakarta.

Dalam apel tersebut, Anies mengingatkan bahwa tantangan pada musim hujan kali ini bertambah akibat adanya fenomena La Nina. Fenomena ini disebut membuat curah hujan yang turun di Indonesia meningkat.

Dalam apel itu pula Anies memberi target kepada aparatnya untuk menuntaskan masalah banjir dengan cepat. "Satu, memastikan seluruh warga selamat. Jangan ada korban. Indikator kedua adalah genangan bisa surut dalam waktu kurang dari enam jam," ujar dia di Tanjung Priok, Rabu, 4 November 2020.

<!--more-->

Anies sebelumnya telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 52 Tahun 2020.

Regulasi itu mengatur soal Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim yang ditetapkan pada 15 September 2020.

"Dengan terjadinya peningkatan intensitas hujan akibat perubahan iklim, diperlukan percepatan peningkatan pengendalian banjir Jakarta yang responsif, adaptif, dan memiliki resiliensi atas risiko banjir yang dihadapi saat ini dan di masa yang akan datang, baik dari segi peningkatan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial," tulis pembukaan Ingub tersebut.

Ingub memuat ihwal pembangunan sistem deteksi dan peringatan dini, percepatan program penanganan banjir, hingga memastikan infrastruktur pengendalian banjir yang sudah ada beroperasi dalam kapasitas optimal.

Menanggapi keinginan Anies agar banjir surut dalam waktu kurang dari 6 jam, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, sangsi dengan target ini. Dia menganggap, menyurutkan banjir kurang dari enam jam sulit dilakukan.

Sebabnya, saluran air atau drainase hanya mampu menampung 100-150 milimeter air. Sementara curah hujan di Jakarta serta daerah penyangganya terus meningkat, tertinggi 377 milimeter pada Januari 2020. Apalagi, dia mengutarakan, hanya 33 persen saluran air yang berfungsi cukup baik.

"Sisanya masih tersumbat lumpur, sampah, limbah, dan jaringan utilitas yang tumpang tindih, serta belum terhubung baik antar saluran dan dengan sungai atau situ-danau terdekat," kata dia.

Untuk itu, Nirwono menekankan pentingnya pengelolaan air hujan dengan membangun atau memperbaiki sejumlah fasilitas penunjang. Misalnya, merevitalisasi atau menambah kapasitas daya tampung situ, danau, embung, dan waduk eksisting.

Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) sebagai daerah resapan untuk menampung cadangan air. Dengan begitu, tutur dia, air yang mengalir ke saluran, sungai, dan laut bisa berkurang.

<!--more-->

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan potensi peningkatan hujan karena anomali iklim La Nina yang terdeteksi telah berkembang di Samudera Pasifik Ekuator.

Suhu muka laut Samudera Pasifik dekat Indonesia itu dapat menyebabkan peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia hingga 40 persen di atas normal.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Herizal, dalam keterangan tertulis, Sabtu 3 Oktober 2020 menyatakan dampak peningkatan curah hujan bisa terjadi hingga Februari tahun depan.

Anies mengatakan, pemerintah DKI akan fokus dalam pengadaan lahan untuk meningkatkan kapasitas kali dan waduk serta membenahi pompa. Sedangkan untuk tahun depan, kata Anies, pemerintah DKI akan membangun sistem pompa yang mendukung desain sistem polder.

Pemerintah juga akan membangun sodetan dan tanggul laut untuk penyelesaian menyeluruh masalah banjir. “Akan dilaksanakan secara tahun tunggal maupun tahun jamak,” kata Anies, Jumat, 6 November 2020.

Anggaran penanggulangan banjir Ibu Kota dalam APBD Perubahan 2020 ditetapkan sebesar Rp 1,8 triliun. Ada 10 kegiatan penanggulangan banjir antara lain pembebasan lahan, pengelolaan rumah pompa atau pompa stasioner dan pintu air, mengadakan dan memasang pompa pengendali banjir, hingga membangun prasarana kali atau sungai.

Kemudian revitalisasi sistem polder aliran tengah; pengadaan dan pemeliharaan alat berat dan penunjang lainnya; membangun sumur resapan; mengerjakan normalisasi sungai, waduk, situ, dan embung; membangun tanggul pengaman pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD); dan pengelolaan Hepldesk Command Center.

<!--more-->

Namun, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritik anggaran pengendalian banjir dalam APBD-P 2020 yang menurun. Anggaran untuk membangun rumah pompa misalnya merosot dari Rp 185 miliar menjadi Rp 43,8 miliar. Begitu juga dengan anggaran untuk pembangunan tanggul laut NCICD Fase A sistem aliran barat dipotong dari Rp 50 miliar menjadi Rp 3,39 miliar.

"Kami menyayangkan pemotongan anggaran pembangunan pompa, karena masih banyak wilayah permukiman yang sangat membutuhkan rumah pompa," ujar anggota PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 6 November 2020.

IMAM HAMDI | EGI ADYATAMA | M YUSUF MANURUNG | ADAM PRIREZA