TEMPO.CO, Jakarta - Tiga tahun Anies Baswedan menjadi nahkoda Ibu Kota. Beberapa janji politiknya ada yang sudah terealisasi, namun sejumlah kritik dilontarkan kepada gubernur yang awalnya dilantik bersama wakilnya Sandiaga Uno pada 16 Oktober 2017 ini. Lalu diganti Ahmad Riza Patria pada April 2020.

Kritikan datang dari sejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) misalnya yang menyoroti transparansi anggaran. Anggota Fraksi PSI DPRD, William Aditya Sarana, menilai Anies belum bisa meningkatkan sistem transparansi anggaran setelah menjabat tiga tahun.

Baca Juga: DPRD DKI dan Gubernur Tak Harmonis, Pengamat: Apalagi Ada PSI yang Anti Anies

"Saya melihat ada kemunduran transparansi anggaran. Itu menjadi perhatian kami," kata dia dalam diskusi daring bertema tiga tahun pemerintahan Anies Baswedan, Kamis, 15 Oktober 2020.

Ketidakterbukaan ini justru membuat masyarakat sulit mengawasi. Dia berujar, saat ini masyarakat seakan hanya diminta untuk menerima anggaran yang telah dibahas dengan pemerintah dan DPRD saja.

Padahal, menurut dia, gubernur sebelumnya telah membuka pembahasan anggaran DKI sejak pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sementara di pemerintahan Anies, DKI baru mengunggah rencana penggunaan anggaran setelah KUA-PPAS disahkan.

Sementara itu, Fraksi PKB-PPP meminta Anies fokus menangani banjir di sisa masa kepemimpinannya. Ketua Fraksi PKB-PPP Hasbiallah Ilyas mengingatkan jangan sampai banjir kembali meluluhlantakkan Ibu Kota seperti awal 2020 ini.

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya