TEMPO.CO, Jakarta - Mahendra Siregar punya pesan khusus kepada kalangan usaha. Wakil Menteri Luar Negeri ini meminta ke Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk ikut mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mengecualikan sejumlah sektor industri saat kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.

“Di-push (dorong) saja ke Pemprov untuk pengecualian sekaligus menjadi benchmark. Kalau enggak, saya betul-betul khawatir terhadap kesinambungan kita di jangka menengah dan jangka panjang ,” tutur Mahendra, dalam Rakornas Kadin secara virtual, Kamis, 10 September 2020.

Mahendra menyatakan, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menerapkan sejumlah pengecualian dengan belajar dari PSBB jilid pertama. Sejumlah sektor industri maupun ataupun sektor usaha lainya yang dikecualikan adalah yang telah melakukan langkah-langkah protokol kesehatan dengan ketat.

Ia lalu mencontohkan beberapa perusahaan sudah bergerak menyiapkan transportasi bagi pegawainya atau memberlakukan aturan supaya pekerja tidak menggunakan angkutan massal. Kadin dan lembaga lain juga bisa merumuskan pemeringkatan untuk entitas-entitas yang patuh terhadap protokol. Pemeringkatan itu kemudian diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi acuan pengecualian PSBB

Bukan tanpa alasan, pesan Mahendra ini berangkat dari kekhawatirannya bahwa penerapan PSBB total dan menganggap semua sektor usaha seragam hanya akan berdampak terhadap tumbangnya sejumlah industri.“Saya khawatir kalau dipukul rata, dan lagi-lagi enggak realistis kalau berpandangan pandemi selesai dalam jangka pendek, maka tidak ada (industri) yang tahan,” ucapnya.

Lebih jauh, Mahendra mengatakan PSBB akan mendorong munculnya faktor-faktor baru yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Proyeksi pertumbuhan yang semula diyakini positif pada kuartal pamungkas di 2020 diperkirakan bisa bergeser seumpama tidak dilakukan langkah-langkah tertentu.

Oleh karena itu, dia mengatakan perlu pendekatan khusus untuk memitigasi dampak penurunan kinerja ekonomi akibat pembatasan sosial. Ia khawatir penurunan pertumbuhan ekonomi karena PSBB pada kuartal sebelumnya bisa terulang.

PSBB yang diberlakukan April hingga Mei membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia ambruk di level -5,3 persen. Negara juga menghadapi ancaman resesi lantaran pada kuartal III, gerik perekonomian belum menunjukkan gejala positif.

<!--more-->

Meski begitu, Mahendra meminta agar penanganan kesehatan dan ekonomi tidak dipertentangkan. Sebab, keduanya sama-sama penting untuk menjaga keberlangsungan. “Karena pandemi membunuh manusia, tapi krisis ekonomi membunuh kehidupan,” ucapnya.

Hal senada diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Bahkan Airlangga menduga PSBB menjadi sumber melemahnya pasar modal hari ini. "Hari ini indeks masih ada ketidakpastian akibat announcement gubernur DKI tadi malam hingga pagi tadi indeks sudah di bawah 5.000," ujarnya.

Padahal, indeks di beberapa hari terakhir menunjukkan perbaikan bila disandingkan dengan data per April lalu. Ia mengatakan sektor yang menunjukkan perbaikan adalah industri kimia, pertanian, keuangan, pertambangan, dan konsumer.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintah setempat akan menerapkan PSBB pada 14 September 2020 setelah kasus penyebaran virus Corona terus menanjak. PSBB pernah diberlakukan pada April lalu, namun Pemprov melakukan relaksasi, Juni lalu.

Dengan kembali berlakunya PSBB, kegiatan perkantoran, sekolah, dan rumah ibadah ditutup. Seluruh aktivitas tetap berjalan dari tempat masing-masing.

Pemerintah pusat langsung menggelar rapat dengan Anies untuk menyusun skema teknis pelaksanaan pembatasan skala jumbo. “Sedang dikaji dan dikoordinasikan dengan Pemda DKI,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir, saat dihubungi.

Meski PSBB akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, Iskandar yakin pelemahannya tidak akan seburuk yang terjadi pada kuartal lalu. “Mengingat tidak seketat PSBB pertama,” katanya.

Adapun Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio berharap Pemerintah DKI Jakarta memberikan ruang bagi industri perhotelan, restoran, dan ekonomi kreatif untuk ‘bernapas’. Dia meminta pelaku usaha di sektor paling terdampak pandemi untuk menjalankan usahanya di masa PSBB tanpa mengabaikan protokol kesehatan.

<!--more-->

“Saya berharap agar sektor-sektor atau pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang selama ini telah berupaya menjalankan protokol kesehatan dengan baik agar mendapatkan apresiasi dari Pemda DKI sehingga bisa tetap bangkit,” kata Wishnutama saat dihubungi Tempo.

Dari kacamata pengusaha, PSBB bak wujud nyata ketidakpastian yang sewaktu-waktu bisa muncul di tengah pandemi. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldi Ilham Masita meminta pemerintah memberikan stimulus tambahan kepada industri karena PSBB akan mendorong kinerja perusahaan menurun akibat permintaan terhadap kargo menciut.

“Dengan PSBB, artinya akan ada penurunan kebutuhan logistik lagi karena pabrik-pabrik dan retail ditutup,” tutur Zaldi saat dihubungi.

Dalam situasi demikian, perusahaan membutuhkan upaya ekstra untuk tetap bertahan di tengah kemungkinan melemahnya perekonomian. Bila tak disokong pemerintah, Zaldi menyatakan gelombang pengangguran bakal membesar.

Pada kuartal II 2020, sektor logistik mengalami kontraksi tertinggi mencapai minus 30,84 persen secara year on year. Kontraksi terbesar sektor logistik terjadi untuk angkutan udara sebesar 80,23 persen year on year. Lalu diikuti oleh angkutan rel 63,75 persen; angkutan pergudangan dan jasa penunjang angkutan pos dan kurir 38,69 persen; angkutan sungai, danau, dan penyeberangan 26,66 persen; angkutan darat 17,65 persen; dan angkutan laut 17,48 persen.

Sementara itu, Vice President Corporate Secretary PT Angkasa Pura I (Persero) Handy Heryudhitiawan mengatakan perusahaannya sedang menghitung dan mengevaluasi efek PSBB Jakarta bagi industri. Setelah PSBB dilonggarkan pada Juni lalu, Angkasa Pura I mencatatkan pertumbuhan yang membaik.

Bahkan maskapai sudah berani kembali mereaktivasi rute-rute kecil. Misalnya Balikpapan – Berau, Makassar – Selayar, dan Makassar – Toraja.

Ketua Umum Asosi Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja berharap kegiatan penerbangan tetap beroperasi di masa pandemi. Sebab, penerbangan merupakan salah satu bisnis esensial yang penting untuk turut serta menggerakkan perekonomian.

<!--more-->

“Yang penting selama PSBB kami tetap menerapkan protokol kesehatan di semua ekosistem,” katanya. Ia yakin penyebaran virus Corona di dalam maskapai rendah karena armada terbang memiliki filter HEPA. Filter ini menyaring virus hingga 99 persen.

Meski diperkirakan PSBB akan memberi dampak pada menurunnya okupansi, ia memiliki keyakinan stabilitas ekonomi tetap bisa terjaga. “Jangan sampai karena PSBB kita berhenti kegiatan ekonominya,” ucap Denon.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan PSBB jilid II tentu membawa dampak bagi berkurangnya aktivitas ekonomi secara drastis. Pelemahan pertumbuhan di sisa triwulan 2020 pun dinilai bukan lagi bayangan karena telah kentara di depan mata. “Jadi fase resesi semakin nyata. Tadinya kita berharap program dimaksimalkan untuk pemulihan ekonomi di kuartal III,” ucapnya.

Ia menduga kontraksi berlanjut sampai akhir tahun, meski pemerintah memproyeksikan pertumbuhan di kuartal IV akan berada di level positif. Tauhid mengatakan PSBB DKI Jakarta bisa jadi menyumbang pelemahan ekonomi karena kontribusinya terhadap PDB nasional 17 persen.

Sebagai pilihan terakhir untuk mempertahankan sektor industri, Tauhid mengatakan pemerintah harus ekstra menebar jaring bantuan. Skema pemberian stimulus lantaran bantuan sebelumnya dinilai tak efektif harus dikaji ulang. “Keringanan pajak tidak efektif, bantuan sosial banyak yang tidak terjangkau. Pukulan kedua akan lebih berat dan proses recovery butuh waktu yang lebih panjang,” ucapnya.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR

Baca: Anies Baswedan Terapkan Lagi PSBB, Airlangga: Kantor Tetap Buka 50 Persen