Ragu-ragu Rem Darurat Anies Baswedan dan Marak Pelanggaran Protokol Kesehatan
Reporter
Lani Diana Wijaya
Editor
Dwi Arjanto
Jumat, 4 September 2020 17:46 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Warga Jakarta yang terinfeksi virus Corona terus meningkat setiap hari seiring dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Lonjakan tinggi pasien positif Covid-19 di Jakarta menembus lebih dari seribu orang terjadi di masa PSBB transisi sepekan terakhir.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan pemerintah DKI akan sulit kembali memperketat PSBB. Pemerintah pusat disebut banyak mencampuri kebijakan daerah, sehingga pemerintah DKI pun tak leluasa memutuskan.
"Di DKI masalahnya pelik. Campur tangan pusat sangat besar," kata dia saat dihubungi, Selasa, 25 Agustus 2020.
Padahal, dia melanjutkan, pemerintah pusat seharusnya menjadi koordinator kebijakan antar daerah atau kementerian. Menurut Pandu, faktor ekonomi juga membuat pemerintah DKI sulit menarik kebijakan rem darurat alias emergency brake policy.
Salah satu pengetatan yang bisa dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan hanya menghentikan aktivitas hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di sejumlah lokasi selama PSBB transisi.
Lalu menutup kantor swasta yang karyawannya positif Covid-19 untuk sementara waktu. Sayangnya, tidak demikian dengan kantor atau kementerian milik pemerintah pusat. Pandu berujar, DKI tidak punya kewenangan menutup kantor pemerintah pusat.
Baca juga : Dikritik, Jakarta Timur Stop Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Masuk Peti Mati
"Hanya bentuk pengetatan seperti itu yang bisa dilakukan. Tidak mungkin DKI menutup kembali kantor hingga pusat perbelanjaan seperti pada awal PSBB kemarin," ujarnya.
Pasien dari klaster perkantoran merupakan salah satu penyumbang penambahan kasus baru di Ibu Kota. Dinas Kesehatan DKI mencatat ada 246 klaster perkantoran dengan 1.552 kasus pada 4 Juni-17 Agustus 2020. Jumlah ini berkontribusi 6,8 persen dari total 22.949 pasien positif Corona untuk periode waktu yang sama.
<!--more-->
Jumlah pasien positif tertinggi datang dari kementerian sebanyak 462 orang. Selanjutnya, 338 orang dari kantor swasta, 234 orang dari petugas lapangan DKI, 182 orang dari badan atau lembaga, 136 orang dari BUMN, 121 orang dari kantor pemerintah DKI, 45 orang dari BUMD, dan 34 orang dari kepolisian.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, Syarif, pesimistis pemerintah DKI bakal menarik kebijakan rem darurat. Sebab, dia menilai, tidak ada faktor yang mendukung kebijakan tersebut.
Misalnya, keuangan daerah tidak mampu menopang kebutuhan yang diperlukan apabila Jakarta kembali ke PSBB. Psikososial warga juga tidak mendukung.
Syarif menganalogikannya dengan mengerem mobil yang tengah melaju kencang. Untuk menarik rem dalam kondisi ini, pengemudi harus memastikan penumpangnya sudah memakai sabuk pengaman dan tertib. Dengan begitu, seluruh penumpang di dalam mobil akan aman.
"Rem darurat kan menimbulkan dua kemungkinan, bisa menyelamatkan para penukmpangnya, bisa juga menjungkirbalikkan penumpang," ujar dia saat dihubungi.
Data pemerintah DKI per 4 September 2020 pukul 10.00 WIB memperlihatkan, total pasien positif Covid-19 mencapai 44.604 orang. Persentase pasien positif atau positivity rate dalam sepekan terakhir menyentuh 13 persen.
"Sekarang positivity rate kita di atas 10 persen ini angka yang sangat mengkhawatirkan," ujar Anies dalam diskusi virtual, Jumat 4 September 2020.
Pemerintah DKI tak juga menarik rem darurat. Anies terus memperpanjang masa PSBB transisi fase I yang dimulai sejak 5 Juni 2020. PSBB transisi fase I yang kelima pun berlaku 28 Agustus-10 September 2020.
Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menuturkan tak mudah mengambil pilihan, khususnya menarik rem darurat. Jika pemerintah DKI mencabut PSBB transisi, tutur dia, khawatirnya seluruh kegiatan termasuk pelayanan turut terhenti akibat pembatasan diperketat.
LANI DIANA | IMAM HAMDI | TAUFIQ SIDDIQ
