Sengkarut Sengketa Turki dan Yunani di Laut Mediterania
Reporter
Non Koresponden
Editor
Eka Yudha Saputra
Selasa, 1 September 2020 14:30 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pada 31 Agustus 2020 Turki mengumumkan eksplorasi Oruc Reis di Laut Mediterania akan diperpanjang hingga 12 September, sebuah tindakan yang bisa memprovokasi negara tetangga Yunani.
Turki dan Yunani, dua sekutu NATO, masing-masing mengklaim hak atas eksplorasi sumber daya hidrokarbon di wilayah tersebut di tengah perseteruan batas wilayah di perairan yang sebagian besar dihiasi dengan pulau-pulau Yunani.
Kedua belah pihak telah mengadakan latihan militer di Mediterania timur, menyoroti potensi perselisihan tentang sejauh mana landas kontinen mereka meningkat.
Dilaporkan Reuters, 1 September 2020, angkatan laut Turki mengeluarkan peringatan yang mengatakan Oruc Reis akan terus bekerja hingga 12 September, yang sebelumnya telah dijadwalkan untuk beroperasi hingga 1 September.
Riwayat konflik Turki dan Yunani
Secara historis, memanasnya hubungan antara Yunani dan Turki sebagian besar berpusat di Siprus.
Selama berabad-abad kekuasaan Kekaisaran Ottoman, orang Turki datang dan menetap di pulau yang sebagian besar berbahasa Yunani. Ketika Siprus memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1960, ketegangan antara Siprus Yunani dan minoritas Turki sering memicu bentrokan, dikutip dari Euronews.
Pada bulan Juli 1974, junta militer yang berkuasa di Yunani melakukan kudeta di Siprus untuk mencaploknya. Sebagai tanggapan, Turki menyerbu dan merebut bagian utara negara itu. Junta militer di Yunani runtuh setelah tiga hari bertempur, memberi jalan kepada pemerintahan yang demokratis.
Menyusul kegagalan negosiasi perdamaian di Jenewa, Turki memulai invasi kedua pada 14 Agustus dan memperluas keuntungannya dari invasi pertama hingga mencakup lebih dari sepertiga pulau itu.
Gencatan senjata yang didukung PBB akhirnya dideklarasikan dengan zona penyangga yang berjalan melalui negara yang masih berlaku hingga hari ini.
Turki mengakui Siprus Utara, yang menempati sekitar 37 persen daratan pulau itu, sebagai Republik Turki Siprus Utara. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakuinya sebagai wilayah Republik Siprus yang saat ini berada di bawah pendudukan Turki.
Siprus dan Turki tidak memiliki hubungan diplomatik formal sejak 1974.
Saling klaim kedaulatan maritim
Turki dan Yunani bersaing untuk mendapatkan supremasi di Mediterania timur. Turki, pada bagiannya, menunjukkan bahwa klaim Yunani di wilayah tersebut akan sama dengan mengepung di negara itu dengan memberikan wilayah yang tidak proporsional kepada Yunani, menurut TRT World.
Yunani berpendapat bahwa pulau-pulau di Laut Aegea dapat memberikan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka sendiri yang memungkinkan Yunani menjelajahi 200 mil laut perairan Mediterania.
Turki menilai bahwa pulau-pulau tidak dapat memiliki ZEE mereka sendiri dan ZEE Yunani harus dimulai dari daratan, bukan dari ratusan pulau.
Seperti yang ditunjukkan peta di atas, Turki, yang memiliki garis pantai yang signifikan, akan ditolak haknya atas perairan yang hanya berjarak beberapa kilometer dari daratan.
Zona Ekonomi Eksklusif diatur oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang ditandatangani pada 1982. Turki tidak pernah menandatangani Perjanjian tersebut, meskipun telah menggunakan prinsip-prinsip tertentu darinya untuk menyelesaikan semua klaim maritim dengan Laut Hitam negara bagian.
AS, Peru, dan Kolombia adalah beberapa negara yang juga belum meratifikasi perjanjian UNCLOS.
Ketegangan di Mediterania Timur bukanlah hal baru, dengan sekutu dan tetangga NATO Yunani dan Turki berada di ambang perang karena berbagai masalah tidak kurang dari tiga kali sejak tahun 1970-an.
Upaya bersaing atas hak pengeboran di suatu wilayah, yang telah mengalami lonjakan eksplorasi minyak dan gas dalam dekade terakhir, hanyalah yang terbaru dari serangkaian sengketa selama empat dekade.
Eksplorasi sumber daya alam
<!--more-->
Insiden terbaru adalah tabrakan antara kapal perang Turki dan Yunani pada pertengahan Agustus 2020, di mana dua hari sebelumnya Turki meluncurkan eksplorasi energi yang dikawal kapal perang.
Menurut Foreign Policy, sengketa dua negara di Mediterania Timur bisa memancing konflik multinasional yang lebih besar antara kawasan blok Uni Eropa dan MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara).
Titik baliknya adalah penemuan ladang gas alam besar Zohr pada Agustus 2015 di wilayah maritim Mesir oleh Eni, jurusan energi Italia. Penemuan gas Mediterania Timur terbesar Zohr membuat wilayah tersebut tiba-tiba memiliki volume gas alam yang dapat dipasarkan.
Eni, yang juga merupakan operator utama dalam pengembangan gas alam Siprus, mulai mempromosikan rencana untuk mengumpulkan gas Siprus, Mesir, dan Israel, serta menggunakan pabrik pencairan Mesir untuk memasarkan gas di kawasan itu dengan biaya yang efektif ke Eropa sebagai gas alam cair (LNG). Perusahaan Italia itu juga merupakan pemegang saham utama di salah satu dari dua kilang LNG Mesir.
Skema pemasaran LNG yang berbasis di Mesir menghancurkan rencana Turki untuk menjadi pusat energi regional. Pada tahun 2018, raksasa energi Prancis Total, perusahaan terbesar ketiga UE berdasarkan pendapatan, memberikan pukulan lain ke Turki dengan bermitra dengan Eni dalam semua operasi pengembangan gas perusahaan Italia di Siprus, menempatkan Prancis di tengah-tengah sengketa energi Mediterania timur. Pada waktu yang sama, Siprus secara resmi setuju untuk memasok kilang LNG Mesir untuk ekspor. Setelah Siprus menandatangani kesepakatan itu, Israel, yang sebelumnya telah mempertimbangkan untuk membangun pipa gas bawah laut Israel-Turki, ikut menandatangani kontrak untuk menjual gasnya ke Mesir juga.
Turki menyatakan ketidaksenangannya atas perkembangan ini dengan terlibat dalam serangkaian latihan diplomasi kapal perang, mengirim eksplorasi dan kapal bor ke perairan Siprus, masing-masing dengan pengawalan angkatan laut.
Dengan setiap aksi Turki, front Mesir-Israel-Siprus-Yunani semakin mendapat dukungan militer dari Prancis, Italia, dan Amerika Serikat, yang masing-masing memiliki investasi ekonomi yang signifikan di gas Mediterania Timur. Bagi Turki, dukungan sekutu NATO-nya terhadap kelompok ini adalah pengkhianatan yang tidak dapat ditolerir.
Turki pertama kali mengirim kapal pengeboran ke Mediterania pada Mei 2019 di mana Turki melakukan survei seismik dan pengeboran eksplorasi di lepas pantai utara Siprus, membuat negara kepulauan itu mengutuk tindakan Turki sebagai tindakan ilegal, Euronews melaporkan.
Sebagai tanggapan, Uni Eropa memberi sanksi kepada Turki pada Juli 2019, mengurangi bantuan keuangan ke negara itu untuk tahun 2020 sebesar 145,8 juta euro (Rp 2,5 triliun) dan menghentikan pembicaraan bilateral tingkat tinggi.
Setelah terseret ke dalam perselisihan yang melibatkan dua negara anggotanya, Uni Eropa terus menunjukkan solidaritas yang kuat dengan Yunani dan Siprus, secara konsisten memperingatkan Turki untuk menahan diri dari kegiatan pengeboran selama setahun terakhir.
Namun kementerian luar negeri Turki merilis pernyataan yang mengatakan sanksi UE tidak akan mempengaruhi tekad Turki untuk melanjutkan aktivitas hidrokarbonnya di Mediterania Timur.
Alih-alih mengurangi situasi, Turki telah mengerahkan kapal pengeboran lebih lanjut ke Mediterania Timur tahun ini yang dikawal kapal angkatan laut, untuk mengakses perairan Siprus yang diklaim Turki sebagai haknya.
Pada bulan Juni, Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Dendias bertemu dengan Perwakilan UE untuk Urusan Luar Negeri, Josep Borrell, untuk mengutuk Turki dan mencela diplomasi kapal perang ilegalnya.
Pada akhir Agustus, Yunani dan Turki sama-sama menempatkan pasukan mereka dalam siaga tinggi, mengerahkan angkatan laut mereka masing-masing di Mediterania dan melakukan latihan di laut antara Kreta dan Siprus.
Menanggapi krisis yang sedang berlangsung, Yunani juga mengumumkan pada 26 Agustus bahwa mereka akan memperluas perairan teritorialnya dari enam mil laut menjadi 12 mil laut di sepanjang perbatasannya dengan Italia.
Apa selanjutnya?
Meski Uni Eropa mendukung Yunani dan Siprus, blok tersebut terpecah tentang bagaimana menangani krisis saat ini.
Menurut Foreign Policy, enam negara Uni Eropa Mediterania terpecah rata terkait krisis ini. Yunani, Siprus, dan Prancis menganjurkan tindakan keras terhadap Turki sementara Italia, Malta, dan Spanyol, yang semuanya memiliki kepentingan komersial yang signifikan dengan Turki di Mediterania tengah dan barat, menahan diri.
Jerman, yang memegang jabatan presiden Uni Eropa sejak Juli, berupaya untuk memecah kebuntuan.
Meskipun Jerman biasanya menolak Prancis atas kebijakan Mediterania, keduanya ingin agar Turki sedekat mungkin dengan Uni Eropa.
Pada Agustus 2020, cakupan operasi pengeboran eksplorasi Turki diperluas hingga mencakup perairan di lepas pantai selatan Siprus dan wilayah laut yang lebih luas di Mediterania Timur antara Siprus dan Yunani. Yunani mengklaim bahwa wilayah tersebut berada di atas landasan kontinennya sendiri dan dengan demikian memiliki hak eksklusif atas potensi cadangan gas dan minyak.
Yunani akan terus mengupayakan kesepakatan maritim dengan tetangganya di kawasan itu, berdasarkan hukum internasional dan hukum Laut, kata Kementerian Luar Negeri Yunani, dikutip dari Reuters. Pekan lalu, Yunani meratifikasi kesepakatan tentang perbatasan laut dengan Mesir.
Pada hari Sabtu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan Oruc Reis akan terus bekerja selama 90 hari ke depan karena secara bertahap semakin dekat ke provinsi Antalya di Turki.
Survei seismik adalah bagian dari pekerjaan persiapan untuk eksplorasi hidrokarbon potensial. Turki juga telah mengeksplorasi sumber daya hidrokarbon di Laut Hitam dan menemukan ladang gas 320 miliar meter kubik.
Secara terpisah, Turki juga mengatakan akan mengadakan latihan militer di lepas pantai barat laut Siprus hingga 11 September.
Sumber:
https://www.trtworld.com/magazine/turkey-greece-tensions-eastern-mediterranean-claims-in-maps-39358
