TEMPO.CO, Jakarta - Pemasangan internet gratis oleh Pemerintah DKI melalui program Jakwifi disambut gembira siswi kelas VI SD, Meidina, di dekat rumahnya di RW05 Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, pada Jumat, 28 Agustus 2020. "Seneng banget, manfaat banget ya. Kalau ada zoom meeting sering kehabisan kuota internet.”

Kepada Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi, Meidina mengaku senang karena tak lagi khawatir kehabisan kuota saat belajar jarak jauh. “Kalau paket habis, bisa pakai wifi gratis," ujar dia

Belajar jarak jauh dengan memanfaatkan internet menjadi jalan keluar sejak pandemi Covid-19 melanda. Gubernur DKI memutuskan menerapkan kebijakan belajar dari rumah sejak 16 Maret lalu. Banyak yang mengeluh karena kebijakan itu karena siswa membutuhkan gawai dan kuota internet untuk dapat mengikuti pelajaran dari sekolah.

Selama proses belajar jarak jauh diterapkan, kesulitan akses internet juga dirasakan Meidina. Ia mengaku sering kehabisan kuota data. Terutama saat sekolah mengharuskan murid menggunakan aplikasi yang memakan banyak data.

Ibu Meidina, Yatini mengatakan belajar dari rumah memang menjadi beban tersendiri selama pandemi. Ia harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp 55 ribu hingga Rp 80 ribu untuk membeli kuota internet untuk anaknya.

"Kadang enggak cukup kalau sudah beli paketan, isi lagi enggak sampai sebulan. Video juga boros kuota," ujar Yatini.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan pola pembelajaran jarak jauh memang banyak mendapat tanggapan negatif dari siswa dan orang tua murid. Belajar jarak jauh dianggap terlalu banyak masalah dan tak bisa menjangkau seluruh lapisan siswa.

Survei KPAI, dengan 1.700 responden dari 34 provinsi, faktor fasilitas menjadi persoalan paling mencolok. "Hasilnya cukup mengejutkan, kuota yang paling tinggi, 43 persen," ujar Retno dalam diskusi secara daring pada Jumat, 8 Agustus 2020. Yang tak punya alat mencapai 39 persen. Dan yang tidak memiliki semuanya 16 persen.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional atau F-PAN DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyediakan akses internet gratis khususnya bagi anak sekolah penduduk permukiman kumuh. "Ini harus dipikirkan Pemerintah DKI, wifi gratis untuk orang-orang miskin dan tidak mampu untuk anak mereka belajar."

Menurut dia, tak semua orangtua di Jakarta mampu menyediakan paket internet untuk anak belajar di rumah. Dia meminta Anies menggandeng penyedia jasa atau provider internet agar menyediakan wifi gratis untuk anak-anak yang membutuhkan. “Masih banyak pemukiman kumuh di Jakarta.”

Warga permukiman kumuh terdampak pandemi Covid-19, sedangkan mereka masih harus membeli paket internet untuk anak agar tetap belajar. Menurut Lukmanul, ini menjadi persoalan baru, karena sedang kesulitan ekonomi. “Tetapi, ada tuntutan daring sekolah anaknya dan harus beli paket (internet) setiap hari," kata anggota Komisi A Bidang Pemerintahan ini.

Untuk mengatasi masalah warganya dalam mengakses layanan Internet, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan program Jakarta Wifi atau Jakwifi di Balai Kota DKI, Jumat, 28 Agustus 2020. Program itu kebijakan pemasangan wifi gratis untuk warga ibu kota.

Anies mengakui bahwa kebutuhan internet memang semakin tinggi selama pandemi ini. Kegiatan belajar, bekerja hingga usaha semakin tergantung pada akses internet. "Karena itu sekarang kami luncurkan program WiFi gratis untuk warga yang harapannya nanti ini bisa diperluas," kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi DKI Atika Nur Rahmania menuturkan pemerintah menargetkan pemasangan 9 ribu titik internet gratis dalam dua bulan mendatang. Program pemasangan internet gratis ini terdapat tiga skema.

Pertama, internet yang disediakan pemerintah. Saat ini, Pemerintah DKI telah memiliki 2.691 titik akses yang masih bisa diperluas. "Satu titik minimum paling tidak bisa digunakan oleh 50 pengguna secara bersamaan dan maksimal."

Skema kedua adalah dengan menyediakan 1.200 titik akses internet baru di kawasan pemukiman padat dan kumuh. Sedangkan, skema terakhir adalah kerja sama dari tanggung jawab sosial dari perusahaan di DKI.

Asosiasi penyelenggara jaringan telekomunikasi atau APJATEL telah menyumbang 50 titik wifi gratis. Bali Tower memberikan 6 ribu titik akses internet gratis baik di dalam maupun di luar ruangan.

"Kami ingin akses merata di seluruh provinsi.” Targetnya sembilan ribu titik sudah bisa dinikmati masyarakat dalam dua bulan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud juga berencana mensubsidi kuota internet untuk Pendidikan Jarak Jauh atau PJJ mulai September 2020. Kuota direncanakan diberikan langsung ke nomor telepon seluler siswa dan guru. Siswa akan diberi 35 gigabyte per bulan, guru sebesar 42 gigabyte dan dosen 50 gigabyte per bulan.

"Pemberian kuota internet gratis itu langsung diberikan ke nomor telepon seluler siswa dan guru," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Sutanto, dalam webinar Percepatan Penyaluran Dana BOS Reguler Tahap III Tahun 2020 di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020.

Utut, guru prakarya di salah satu SMP Negeri di Jakarta Timur menganggap kebijakan kementerian ini dapat membantu siswa maupun guru, kendati ia khawatir tentang keberlanjutan subsidi ini. “Subsidi ini dinilainya cukup membantu selama konsisten hingga akhir pembelajaran jarak jauh,” kata Utut kepada Tempo, Jumat 28 Agustus 2020. Namun ia khawatir program ini sekedar wacana.

Erma, pegawai administrasi di salah satu sekolah swasta di Jakarta mengatakan kebijakan ini akan membantu banyak orang tua murid. Terlebih, sekolah tempat ia bekerja didominasi oleh kelas menengah ke bawah. “Dengan subsidi kuota ini pemerintah telah memperhatikan anak didik kita yang selama ini dikeluhkan oleh para orang tua,” kata dia kepada Tempo, Jumat 28 Agustus 2020.

IMAM HAMDI | LANI DIANA | RAFFI ABIYU | ANTARA