TEMPO.CO, Jakarta - Ancaman resesi jadi bahan pembicaraan konferensi pers daring Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Rabu, 5 Agustus 2020. Sebab, Badan Pusat Statistik baru saja merilis pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 minus 5,32 persen secara year on year.

Untuk pertama kali sejak triwulan I 1999, pertumbuhan ekonomi terkontraksi pada level negatif. Resesi secara teknis terjadi jika pertumbuhan ekonomi minus dua kuartal secara beruntun.

Namun reaksi pasar tidak terlalu berpengaruh rilis data BPS. Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan hari ini ditutup menguat 52,05 poin atau 1,03 persen ke posisi 5.127,05. Pun dengan nilai tukar rupiah.

Pada akhir perdagangan, mata uang RI itu parkir di level Rp 14.550 per dolar AS atau menguat 0,51 persen atau 75 poin. Bahkan rupiah menjadi yang terbaik di antara pergerakan mata uang Asia lainnya, yaitu tepat di atas ringgit yang naik 0,4 persen dan won yang terapresiasi 0,42 persen.

Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan kontraksi perekonomian Indonesia sesuai dengan ekspektasi dan pasar pun sudah menghargai sentimen pelemahan ekonomi dalam negeri dalam beberapa perdagangan terakhir. “PDB Indonesia yang buruk mungkin sudah diantisipasi sebelumnya oleh pelaku pasar jadi pengaruhnya pada perdagangan saat ini tidak besar,” ujar Ariston kepada Bisnis, Rabu, 5 Agustus 2020.

Kendati IHSG dan rupiah menguat, pemerintah berancang-ancang agar Indonesia tidak masuk pada jurang resesi ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Salah satu cara pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 adalah mendorong konsumsi rumah tangga. "Di tengah global demand yang masih lemah dan ketidakpastian akan investasi masih tinggi, maka solusi biar kita tidak resesi adalah mendorong konsumsi rumah tangga," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir dalam konferensi pers Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.
<!--more-->
Untuk mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah memprioritaskan kebijakan terkait dengan pengembangan UMKM yang memberikan kontribusi pada perekonomian 61 persen. Hal itu juga yang mendorong fokus pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, terkait dengan UMKM. "Salah satunya dengan pembiayaan," kata dia.

Menurutnya, pemerintah memberikan penjaminan untuk kredit-kredit UMKM supaya tetap bisa menjalankan usaha. Seperti, kebijakan terkait Kredit Usaha Rakyat yang tadinya hanya disalurkan untuk beberapa sektor, menjadi bisa disalurkan untuk semua sektor.

Pemerintah juga memberikan subsidi bunga, di mana realisasi mencapai 5,8 juta debitur sebesar Rp 110 triliun. Begitu juga penundaan angsuran pokok yang diberikan kepada UMKM debitur KUR sebanyak 1,38 juta dengan nilai Rp 38,2 triliun. Sedangkan perpanjangan waktu pembayaran bagi 1,37 juta debitur dengan nilai Rp 37,23 triliun.

Dengan adanya pelonggaran dan ditambah modal kerja yang ditempatkan di bank Himbara Rp 30 triliun dan Bank Pembangunan Daerah, maka pemerintah berharapkan UMKM mulai bisa bergerak.

Kendati begitu pemerintah tidak berhenti di UMKM. Menurut Iskandar, pemerintah memberikan penjaminan untuk kredit korporasi yang padat karya agar mencegah terjadi PHK.

Pemerintah juga berharap penyerapan belanja kementerian dan lembaga terus meningkat agar perekonomian bisa tumbuh. "Dari segi ekonomi kita membutuhkan kira-kira per kuartal ada minimal Rp 800 triliun untuk yang dibelanjakan di berbagai sektor," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran langsung Rabu.

Dia mengatakan optimalisasi belanja pemerintah melalui implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), peningkatan daya beli masyarakat dan dukungan di sektor diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi di triwulan III dan IV.
<!--more-->
Pemerintah pun telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pembentukan Komite tersebut akan meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sehingga perencanaan dan eksekusi kedua target kesehatan dan ekonomi dapat berjalan beriringan dan tercapai sekaligus.

Saat ini, upaya akselerasi implementasi modalitas PEN telah dilakukan dalam bentuk restrukturisasi dan penjaminan kredit modal kerja UMKM dan korporasi padat karya, penempatan dana pemerintah di bank umum mitra dan BPD untuk selanjutnya kredit dikucurkan kepada sektor riil, UMKM dan dunia usaha, dukungan bagi pemerintah daerah, salah satunya melalui pinjaman daerah; serta dukungan insentif listrik bagi industri, bisnis, dan sosial.

Sekretaris I Komite Penanganan Covid-19, Raden Pardede menekankan belanja pemerintah harus digenjot. Caranya, kata dia, setiap hari Kementerian Keuangan akan menyisir satu per satu Kementerian atau Lembaga untuk memastikan belanja KL, maupun belanja PEN yang sebesar Rp 695,2 triliun harus diserap habis.

"Diharapkan juga ada progres sampai di lapangan. Sehingga kaum yang membutuhkan, yaitu golongan kelas menengah bawah ada tambahan daya beli," ujar Raden.

Namun, kata dia, itu tidak cukup karena harus ada kepercayaan dari kelas menengah atas juga untuk belanja. Karena itu, pemerintah juga berupaya memastikan belanja kesehatan didorong lebih cepat.

Adapun secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I-2020 dibandingkan dengan semester I-2019 terkontraksi 1,26 persen. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto(PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II 2020 mencapai Rp 3.687,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 2.589,6 triliun.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kewaspadaan perlu ditingkatkan bagi seluruh pemangku kebijakan maupun pelaku ekonomi. "Kondisi pandemi sangat mempengaruhi ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. KSSK melihat, stabilitas sistem keuangan pada kuartal kedua tahun 2020 yakni periode April Mei Juni adalah dalam kondisi normal meskipun kewaspadaan terus ditingkatkan," kata Sri Mulyani.

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyebutkan jebloknya pertumbuhan ekonomi nasional minus 5,32 persen di kuartal kedua tahun ini adalah kontraksi ekonomi pertama sejak krisis terparah 1998 silam.

"Karena pertumbuhan pada triwulan pertama hanya 2,97 persen, maka pertumbuhan kumulatif sampai semester pertama tahun ini pun terkontraksi sebesar 2,95 persen," ujar Faisal Basri seperti dikutip dari blognya, Rabu.

Faisal Basri menyebutkan konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar dalam PDB dengan kontribusi 58 persen, akhirnya merosot atau mengalami kontraksi sebesar 5,51 persen.

Kejadian ini, menurut dia, hampir sama parahnya dengan krisis 1998 ketika pertumbuhan konsumsi rumah tangga minus 6,17 persen. "Di era Orde Lama sejak 1960, konsumsi rumah tangga hanya dua kali mengalami kontraksi, yaitu tahun 1963 sebesar 3,95 persen dan tahun 1966 sebesar 1,46 persen," ucapnya.

Oleh karena itu, menurut Faisal Basri, suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN berupa bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan serta terdampak pandemi Covid-19 sangat diperlukan untuk membantu menahan kemerosotan lebih dalam.

Sedangkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan seiring dengan implementasi kebijakan kenormalan baru yang di berbagai daerah, akselerasi pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi diharapkan berjalan dengan percepatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Di triwulan III dan IV, belanja pemerintah sebesar Rp1.670,8 T terus digenjot untuk mendorong konsumsi pemerintah dan juga mendorong konsumsi rumah tangga melalui belanja perlindungan sosial," kata Febrio dalam keterangan tertulis hari ini.

Dia menuturkan program belanja perlindungan sosial sudah berjalan sebesar Rp 85.51 triliun dan akan diperluas dan ditambah antara lain dengan Bantuan Beras untuk Penerima PKH Rp 4,6 triliun(mulai cair bulan September), Bantuan Tunai Rp 500 ribu untuk penerima Kartu Sembako di luar PKH Rp 5 triliun (akan
cair bulan Agustus), Ketahanan Pangan dan Perikanan Rp 1,5 triliun, Bantuan Produktif untuk 12 juta UMKM (Rp2,4 jt per UMK) sebesar Rp 28 triliun, dan Bantuan Gaji Rp 600 ribu untuk empat bulan bagi 13 juta pekerja, sebesar Rp 31,2 triliun.

Menurutnya, insentif sektoral juga harus diintensifkan. Insentif perpajakan seperti PPh 22 Impor, PPh 25, PPh Final PP 23, dan Restitusi PPN dipercepat, telah dinikmati oleh 404.554 wajib pajak dengan nilai manfaat sebesar Rp 16,56 triliun. Manfaat paling tinggi dinikmati oleh sektor perdagangan, industri pengolahan dan transportasi dan pergudangan.

Aktivitas perekonomian di daerah juga harus terus didukung. Program pinjaman daerah yang dianggarkan sebesar Rp 15 triliun telah diluncurkan dan dimulai dengan Pemda Jawa Barat Rp 1,9 triliun dan DKI Jakarta Rp 4,5 triliun. Program ini diharapkan bisa menggerakkan aktivitas perekonomian di daerah.

HENDARTYO HANGGI