Tanpa pembatasan ganjil-genap ditambah dengan tidak diberlakukannya lagi Surat Izin Keluar Masuk Jakarta, pemerintah DKI tidak memiliki instrumen untuk pembatasan. Pengaturan shift kerja, menurut dia, tak berpengaruh banyak terhadap kepadatan lalu lintas. Alasannya, warga yang bekerja dari rumah kerap bepergian.

Kebijakan ganjil genap diharapkan dapat membatasi warga yang seharusnya berada di rumah agar tidak bepergian untuk keperluan yang tidak penting sehingga volume lalu lintas turun. “Dan paling utama adalah tak ada penumpukan di pusat-pusat kegiatan atau tempat keramaian karena adanya pergerakan orang yang gak penting,” tutur dia.

Saat kebijakan ini kembali diterapkan, jam operasional transportasi umum, seperti Transjakarta, MRT, maupun LRT akan kembali normal. Dinas juga telah mengantisipasi potensi kepadatan masyarakat, misalnya di halte Transjakarta, sebagai dampak dari peralihan ke transportasi umum.

Dinas Perhubungan telah menyiapkan bus sapu jagad sebagai cadangan untuk mengurai kepadatan di halte Transjakarta. Syafrin bus sapu jagad disiagakan di halte yang berpotensi terjadi kepadatan penumpang. Bus itu merupakan cadangan yang memang disiapkan untuk mendukung operasional bus reguler.

Bus akan terus-menerus menjemput penumpang sehingga headway dapat kurang dari 3 menit. Menurut Syafrin, skema serupa telah diterapkan di Halte Pinang Ranti, Cawang UKI, dan Klender. Saat masa awal PSBB transisi diberlakukan, ketiga halte itu kerap dipadati masyarakat. “Sekarang sudah tidak ada keluhan antrean.” Meski begitu, Dinas Perhubungan, kata dia, tetap memantau ketiga halte itu untuk mengantisipasi kepadatan antrean.

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya