TEMPO.CO, Jakarta - Dua lembaga pendidikan milik dua ormas Islam terbesar di Indonesia menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengurus Pusat Muhammadiyah lebih dulu menyatakan mundur pada Rabu, 22 Juli 2020, disusul Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama.

Kedua organisasi ini mempertanyakan proses seleksi ormas-ormas yang menjadi peserta program peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan sumber daya manusia itu. “Kami melihat organisasi masyarakat yang terpilih itu indikasinya tidak jelas,” kata Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Kasiyarno, saat dihubungi Tempo, Kamis, 23 Juli 2020.

Kemendikbud mengumumkan ada 183 proposal dari 156 organisasi yang lolos seleksi POP. Ormas-ormas tersebut akan mendapatkan bantuan yang dibagi berdasarkan tiga kategori, yaitu kategori Gajah yang memperoleh bantuan maksimal Rp 20 miliar per tahun. Kategori Macan memperoleh maksimal Rp 5 miliar per tahun. Kijang memperoleh bantuan maksimal Rp 1 miliar per tahun.

Kasiyarno mengungkapkan ada ormas yang levelnya hanya bimbingan belajar, paguyuban dan forum yang lolos verifikasi untuk menerima bantuan dana Gajah. “Apa mereka punya rekam jejak yang bagus?” kata dia.

Berdasarkan dokumen berisi daftar ormas yang lolos evaluasi proposal POP Kemendikbud, Tempo melakukan pencarian organisasi bernama Yayasan Nurhidayah. Yayasan ini mengajukan proposal bernama Baby Method English dan mendapatkan bantuan kategori Gajah.

Ketika ditelusuri, yayasan ini berlokasi di Jalan Kh. Hasyim Asyari, Dusun Krajan, Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Namun foto yang ditampilkan Google Maps adalah deretan warung-warung.

Keberadaan yayasan serta judul proposal yang diajukan juga dipertanyakan Dewan Pengawas Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti. Ia mengaku heran proposal dengan judul bahasa Inggris untuk bayi bisa lolos untuk program pelatihan guru. “Asal-asalan melakukan seleksi. Harusnya Kemendikbud menyertakan juga pendirian dan alamat,” kata dia.

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim juga menilai penentuan ormas yang lolos POP ini tidak proporsional. Ia menyebutkan Muhammadiyah, LP Ma’arif NU dan Ikatan Guru Indonesia mendapatkan bantuan kategori Gajah, dan memiliki sasaran utama program di puluhan kota dan kabupaten.

Namun, ada organisasi yang juga menerima bantuan maksimal Rp 20 miliar per tahun tetapi sasaran utama programnya hanya di satu provinsi dan beberapa kota atau kabupaten saja. Misalnya, Forum Paud Terpadu Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan Gajah dengan sasaran utama program di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Medan.

Kemudian, Yayasan Kepulauan Sukses Mandiri juga menerima bantuan Gajah dengan sasaran utama program hanya di Kota Ternate, Maluku Utara. “Ini yang kami katakan ada potensi ketidakefektivan sasaran pembiayaan POP,” ujar Satriwan.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang belakangan ikut mundur dari peserta POP, berpendapat kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak tidak jelas. PGRI pun meminta pelaksanaan POP ditunda. “Kami mengharapkan kiranya program POP untuk tahun ini ditunda dulu,” kata Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi.

Banyaknya kritikan terhadap POP, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pun akhirnya merespons dengan keputusan terbaru, yaitu melakukan evaluasi lanjutan bagi ormas yang lolos seleksi.

“Kemdikbud telah memutuskan untuk melakukan proses evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan POP,” kata Nadiem dalam webinar, Jumat, 24 Juli 2020.

Dalam proses evaluasi ini, founder Gojek itu akan memastikan organisasi yang lolos seleksi POP memenuhi aspek akuntabilitas, berintegritas, transparansi, dan program-programnya bisa dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19.

Rencananya, evaluasi lanjutan akan dilaksanakan selama 3-4 pekan. Menurut Nadiem, evaluasi akan melibatkan pihak eksternal, seperti lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat yang sudah puluhan tahun berdedikasi di bidang pendidikan, dan para pakar pendidikan. “Kami sangat inginkan opini, pendapat, dan dukungan dari mereka,” ujarnya.