TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan sedang mengebut pembahasan stimulus penerbangan untuk menyelamatkan bisnis penerbangan domestik yang sudah di ujung tanduk. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto, mengatakan rencana untuk pelaku aviasi bisa saja berupa bantuan yang berasal dari anggaran negara, bisa pula hanya berupa kelonggaran regulasi tertentu.

“Bentuknya masih dbahas, belum bisa dipastikan, tapi kami perjuangkan bisa membantu,” ucapnya kepada Tempo di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Rabu 15 Juli 2020.

Usulan yang muncul, menurut Novie, bukan barang baru. Rencana yang digodok kementerian beragam, mulai dari rencana dukungan dana untuk pembiayaan rapid test calon penumpang yang kini dibiayai sendiri oleh maskapai, program potongan kewajiban parkir pesawat, termasuk diskon pungutan jasa kenavigasian.

Bantuan ini jadi urgensi untuk mencegah timbulnya dampak berlapis jika maskapai telanjur kolaps, seperti hilangnya konektivitas ke daerah strategis atau lumpuhnya kegiatan pengiriman barang ekspress.

“Kita bersyukur belum ada yang bangkrut, makanya kalau insentifnya tembus (disetujui), ya bagus,” ucapnya. Selama pandemi Covid-19 hingga masa transisi menuju skema kegiatan baru alias new normal, pemerintah sudah menaikkan batasan keterisian pesawat yang semula hanya separuh menjadi 70 persen.

Lewat persetujuan Kementerian Keuangan, ada juga keringanan pajak penghasilan (Pph) pasal 21, 23, dan 25, juga pelonggaran kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terhadap pelaku usaha yang terdampak pandemi. Maskapai milik negara, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, juga rencananya dikucuri dana talangan hingga Rp 8,5 triliun untuk mempertahankan bisnisnya.

<!--more-->

Belum cukup mendongkrak volume penumpang, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, juga membuka kembali arus perjalanan dinas ke daerah, setelah dibekukan hampir tiga bulan lamanya.

Kegiatan yang digeber sejak Juli hingga November nanti itu dinilai sebagai dukungan tak langsung untuk bisnis okupansi pesawat dan jasa akomodasi di daerah. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan stimulus penerbangan ini sudah direncanakan sejak awal pendemi merebak. “Soal skemanya apa, nanti saja deh,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Indonesia (INACA), Bayu Sutanto, mengatakan segmen perjalanan dinas aparatur sipil mencapai 20-25 persen dari total pangsa pasar penerbangan. Namun, porsi itu hanya menggambarkan volume dari rute tingkat kabupaten ke ibu kota provinsi. “Porsi itu bukan pada perjalanan ke destinasi wisata,” ucapnya kepada Tempo.

Menurut dia, pemerintah harus bisa memastikan urgensi penugasan pegawai ke daerah karena masih tingginya risiko penularan Covid-19. “Efektif tidaknya kebijakan tergantung kepada confidence ASN,” tuturnya. “Sejauh mana perjalanan dinas tersebut tidak melanggar aturan.”

Presiden Direktur Lion Air, Edward Sirait, mengakui seluruh operator penerbangan, apalagi swasta, membutuhkan sokongan dari pemerintah. Lion kini berjuang armada dan frekuensi penerbangan yang hanya sekitar 20 persen dari kapasitas normal.

<!--more-->

Di masa awal transisi pasca pembatasan, Lion Grup pun sempat beberapa kali membekukan operasi karena kesulitan mengerak penumpang, “Pemerintah tahu cara membantu maskapai seperti apa, kita lihat saja.”

• 1
• 2
• Selanjutnya