Data Kemiskinan Carut Marut, Program Pemerintah jadi Semrawut

Kamis, 2 Juli 2020 14:40 WIB

Logo Te.co Blank

Menurutnya, langkah ambil alih yang dilakukan pemerintah pusat ini perlu diambil agar program bantuan sosial dalam penanganan wabah corona lanjutan ataupun program bansos regular di masa depan bisa lebih tepat sasaran. Karena itu, dia pun meminta tambahan anggaran Rp 425- 875 miliar untuk melakukan verifikasi.

Itupun, kata Juliari, hanya menyentuh para penerima bantuan sosial yang ada di data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebanyak 97,2 juta jiwa tanpa ada perbaruan input data orang miskin baru.

Dalam pengelolaan data kemiskinan, Kementerian Sosial hanya berperan sebagai penampung data dari dinas sosial kota dan kabupaten. Pun, amanat undang-undang juga tak tegas memandatorikan pemerintah daerah untuk rajin memperbarui data berkala karena hanya diberi klausul minimal dua tahun sekali.

Program bantuan sosial yang carut marut dan tidak tepat sasaran sendiri merupakan salah satu poin kemarahan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet 18 Juni lalu. Tak kurang ada lebih 12 juta penerima bansos yang datanya tidak sinkron dan tak bisa disalurkan secara optimal.

Selain itu, Juliari mengatakan, kementerian dan lembaga lain juga memiliki data sektoral yang perlu disinkronkan seperti data pendidikan, data pertanian, hingga data kesehatan. Saat ini, DTKS sedang disandingkan dengan data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang masih ada ketidakcocokan data hingga 12 juta identitas.

“Pak Wakil Presiden sudah panggil saya, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri untuk bikin keputusan bersama untuk bisa meningkatkan kepatuhan daerah seperti sistem penalti transfer daerah,” kata Juliari.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan buruknya pengelolaan data kemiskinan jadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Tanah Air tak optimal. Dia mengatakan, selain malas dikelola, data kemiskinan sering dimanipulasi oleh Kepala Daerah demi kepentingan pemilihan umum semata. “Ketika pemilihan angkanya diturun-turunkan. Giliran ada wabah seperti ini lomba minta sebanyak-banyaknya,” ujar Suharso.

Berita terkait

Seperti Apa Konsep Sekolah Unggul Terintegrasi Ala Prabowo?

1 jam lalu

Seperti Apa Konsep Sekolah Unggul Terintegrasi Ala Prabowo?

Bappenas mengungkap konsep Sekolah Unggul Terintegrasi milik Prabowo Subianto. Menyasar daerah-daerah yang tingkat pendidikannya masih tertinggal

Baca Selengkapnya

Pemberian Pesangon Karyawan Sepatu Bata Dijadwalkan 2 Kali

5 jam lalu

Pemberian Pesangon Karyawan Sepatu Bata Dijadwalkan 2 Kali

PT Sepatu Bata Tbk mengumumkan kebangkrutannya dalam laporan di Bursa Efek Indonesia pada 2 Mei 2024 lalu karena jumlah produksi yang terus menurun.

Baca Selengkapnya

Ketahui Soal PHI untuk Perselisihan Hubungan Industrial, Apa Lagi Selain Tangani Perkara PHK?

7 jam lalu

Ketahui Soal PHI untuk Perselisihan Hubungan Industrial, Apa Lagi Selain Tangani Perkara PHK?

Pada 2005 Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mulai berlaku di Indonesia menangani perselisihan hubungan industrial, seperti PHK.

Baca Selengkapnya

Makan Siang Gratis: Ditanggapi Koperasi Warteg hingga Soal Bujet

8 jam lalu

Makan Siang Gratis: Ditanggapi Koperasi Warteg hingga Soal Bujet

Pemerintah Kota Bandung bersama Indonesia Food Security Review (IFSR) melakukan uji program makan siang gratis bagi pelajar di enam sekolah

Baca Selengkapnya

Bappenas Libatkan TKN Prabowo-Gibran dalam Pembahasan Teknis Makan Siang Gratis

1 hari lalu

Bappenas Libatkan TKN Prabowo-Gibran dalam Pembahasan Teknis Makan Siang Gratis

Menurut Bappenas perencanaan program makan siang gratis akan masuk Rencana Kerja Pemerintah 2025 dan RPJMN 2025-2029

Baca Selengkapnya

Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

2 hari lalu

Berkaca Kasus PHK Pegawai Bata, Apa Hak Karyawan yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja?

Ratusan karyawan pabrik sepatu Bata kena PHK massal. Apa saja hak pegawai baik tetap maupun kontrak yang kena pemutusan hubungan kerja?

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

Pakar menyayangkan apabila Sri Mulyani harus turun untuk mengurus pemerintahan daerah kalau maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesangon 233 Mantan Pekerja Pabrik Sepatu Bata Dibayarkan Senin, Penipuan Oknum Pegawai Bank ke Nasabah Sering Terjadi OJK Bilang Begini

2 hari lalu

Terkini: Pesangon 233 Mantan Pekerja Pabrik Sepatu Bata Dibayarkan Senin, Penipuan Oknum Pegawai Bank ke Nasabah Sering Terjadi OJK Bilang Begini

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Cabang Purwakarta memastikan 233 pekerja pabrik Sepatu Bata yang di PHK akan menerima pesangon pada Senin.

Baca Selengkapnya

Federasi Serikat Pekerja Sebut Pembayaran Pesangon 233 Mantan Pekerja Pabrik Sepatu Bata yang di PHK Senin

3 hari lalu

Federasi Serikat Pekerja Sebut Pembayaran Pesangon 233 Mantan Pekerja Pabrik Sepatu Bata yang di PHK Senin

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia memastikan pesangon 233 pekerja pabrik Sepatu Bata yang terkena PHK dibayarkan Senin.

Baca Selengkapnya

Korban PHK Bata dapat Pesangon 1 PMTK, Ini Artinya

3 hari lalu

Korban PHK Bata dapat Pesangon 1 PMTK, Ini Artinya

Ratusan pekerja PT Sepatu Bata Tbk yang kena PHK akan mendapatkan pesangon sebesar 1 kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK). Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya