Dinilai Berisiko, Pemerintah Diminta Tunda Pemindahan Ibu Kota

Rabu, 17 Juni 2020 17:37 WIB

Logo Te.co Blank

Adanya proyek ibu kota baru, menurut Sri Mulyani, bisa memulihkan ekonomi masyarakat sehingga dapat dimasukkan dalam program pemerintah tahun mendatang. "Tapi kalau dia berdasarkan tingkat kemampuan kita untuk membiayai dan kondisi kita karena beban covid-19 ini harus masuk di dalam perhitungan kita," ujar Sri Mulyani. Ia memastikan perihal tersebut akan disampaikan presiden kepada DPR saat menyampaikan Rencana APBN 2021.

Terkait RAPBN 2021, Sri Mulyani mengatakan pemerintah kemarin telah mendapat masukan mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebujakan Fiskal untuk merancang anggaran tahun depan. "Jadi ini kami formulasikan saja. Nanti,assessment untuk 2021 berdasarkan situasi 2020 akan menentukan bagaimana langkah ke depan."

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan pemerintah tetap akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Namun, saat ini rencana tersebut masih melalui tahap-tahap pematangan.

"Keputusan pemerintah untuk pemindahan ibu kota sudah solid. Bahkan sebelum pandemi, pemerintah melakukan percepatan-percepatan," ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ridwan Djamaluddin dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Senin, 15 Mei 2020.

Ridwan menjelaskan, saat ini pemerintah memang sudah memiliki gambaran teknis terkait pembangunan ibu kota. Begitu pula dengan perencanaan kota cerdas yang konsepnya telah tergambar dalam bentuk visual.

Namun, ia menyebut proses ini masih perlu pendalaman. Sebab, kata dia, beberapa data masih diragukan dan perlu dikaji ulang. Di samping itu, pemerintah juga masih memilah investasi untuk proyek konstruksi klaster-klaster yang akan di bangun di ibu kota baru. Penempatan investasi tersebut terus dirundingkan hingga Mei lalu. "Mana yang akan disediakan pemerintah, mana yang akan mengundang investor swasta," ucap Ridwan.

Menteri Korodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, sebelumnya menyebutkan, pemerintah mungkin akan menunda proyek pemindahan ibu kota negara. Hal ini merupakan imbas pandemi corona.

"Ke depan tidak menutup kemungkinan juga beberapa proyek pembangunan, termasuk Ibu Kota Negara baru bisa ditunda sampai situasi berjalan normal kembali,” ujar Jodi, 6 April lalu.

HENDARTYO HANGGI | CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY

Berita terkait

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

15 jam lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

1 hari lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

1 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

1 hari lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

1 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Selengkapnya

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

2 hari lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

2 hari lalu

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

2 hari lalu

Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

Sri Mulyani mengungkapkan pertemuannya dengan SBY membahas berbagai hal

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

3 hari lalu

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Bea Cukai Masih Kebanjiran Kecaman, Sri Mulyani Kembali Gelar Rapat Pimpinan

3 hari lalu

Bea Cukai Masih Kebanjiran Kecaman, Sri Mulyani Kembali Gelar Rapat Pimpinan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat dengan pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait maraknya kritik terhadap lembaga tersebut.

Baca Selengkapnya