Tantangan Dirut Transjakarta Baru Menjelang Kenormalan Baru
Reporter
Taufiq Siddiq
Editor
Dwi Arjanto
Sabtu, 30 Mei 2020 15:47 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menunjuk Sardjono Jhony Tjitrokusumo sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Dirut Transjakarta, setalah jabatan tersebut diisi oleh pelaksana tugas sejak Januari lalu.
Anies menetapkan Sardjono sebagai Dirut Transjakarta melalui rapat umum pemegang saham yang ditanda tangani pada Kamis 28 Mei 2020 lalu.
Sardjono merupakan mantan pilot maskapai dalam negeri dan internasional, pada 2017 lalu dia ditunjuk sebagai Direktur Hubungan Internasional dan Pengembangan Usaha Angkasa Pura I.
Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Jakarta Riyadi menjelaskan Sardjono ditunjuk jadi Direktur Utama Transjakarta karena dinilai memiliki kompetensi serta rekam jejaknya di menjabat di berbagai korporasi.
“Dia juga punya pengalaman di korporasi karena pernah menjadi direksi di perusahaan negara,” katanya seperti dikutip Koran Tempo, Jumat, 29 Mei 2020.
Riyadi mengatakan sebagai Dirut Transjakarta, Sardjono mendapatkan tugas dari Anies untuk meningkatkan pelayanan Transjakarta. Terutama kata dia, mempercepat integrasi angkutan umum di Ibu Kota dalam program JakLingko.
Ditunjuk sebagai Direktur Utama Transjakarta di tengah pandemi dan kebijaknan pembatasan sosial berskala besar yang merambah ke tranportasi publik, Sardjono memiliki berbagai tantangan yang berat, ditambah dengan rencana pemerintah untuk transisi menuju tatanan kenormalan baru alias new normal.
Menurut Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Agung Wicaksono, mengatakan Direktur Utama Transjakarta yang baru, Sardjono, mempunyai tantangan berat dalam menghadapi konsep new normal atau kenormalan baru di sektor transportasi publik.
<!--more-->
Agung menyebutkan, Sardjono mempunyai tantangan untuk memastikan masyarakat tetap bisa menggunakan transportasi publik di tengah pandemi Corona ini dengan aman dari ancaman Covid-19. "Protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan," kata Agung, yang juga pernah menjabat sebagai Dirut Transjakarta.
Dalam upaya menekan penyebaran Covid19 dengan pembatasan layanan traportasi publik, Transjakarta sempat menjadi sorotan di awal pandemi lalu. Antrean penumpang meumpuk di di jam sibuk membludak hingga di luar halte-halte Transjakarta usai dilakukan pembatasan operasi pada 15 Maret lalu.
Menurut Agung, Sardjono harus memastikan protokol kesehatan diterapkan di lapangan, seperti ketersediaan fasilitas kebersihan seperti hand sanitizer untuk penumpang dan rutin membersihkan armada dengan disinfektan. Selain itu, mantan Dirut Merpati Nusantara Airlines tersebut juga mesti memastikan jaga jarak fisik antara penumpang di halte maupun bus diterapkan.
Agung menambahkan, salah satu upaya untuk menjaga jarak penumpang adalah dengan cara menambah headway atau waktu tunggu armada. "Diperlukan aliran armada atau headway yang cukup tinggi agar penumpang tidak menumpuk," ujarnya.
Tantangan bagi Sardjono lainnya adalah anggaran Transjakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang ikut tergoncang akibat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2020 berkurang karena pandemi Covid 19. Berdasarkan rapat badan anggaran DPRD DKI bersama pemerintah DKI APBD 2020 turun hingga 53,66 persen, dari Rp 87,95 triliun diperkirakan hanya akan mencapai Rp 47,18 triliun.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyampaikan, pendapatan daerah hingga akhir tahun diprediksikan terjun bebas 53,65 persen. Menurut Suhaimi, prediksi tersebut masih bisa berubah tergantung pada perkembangan angka penularan virus Corona di DKI.
"Artinya, kalau kondisinya semakin tinggi (artinya buruk) otomatis kondisinya semakin rumit kan. Tapi kalau menurun, ya berarti bisa naik lagi APBD-nya," katanya.
Dalam rapat pimpinan gabungan DPRD bersama Pemerintah DKI Jakarta pada 5 Mei lalu, dalam rangka penyesuian APBD, Eksekutif mengusulkan pemotongan anggaran untuk subsidi transportasi sebesar 50 persen, termasuk untuk Transjakarta.
Pada APBD 2020, Pemerintah DKI menganggarkan dana subsidi untuk Transjakarta sebesar Rp 3,29 triliun, kemudian dipangkas sebesar 50 persen yaitu Rp 658 juta. Sehingga dana subsidi untuk Transjakarta pada tahun menjadi Rp 1,97 triliun. Selain Transjakarta, Pemerintah DKI juga mengusulkan pemotongan subsidi untuk MRT dari Rp 825 miliar menjadi Rp 412,5 miliar. Subsidi LRT menurun dari Rp 439,62 miliar menjadi Rp 219,81 miliar.
<!--more-->
Menurut Agung, Sardjono mesti menjamin pendanaan Transjakarta terpenuhi untuk menyediakan fasilitas tambahan saat menghadapi konsep kenormalan baru, meksi pendanaan Transjakarta akan berkurang dengan adanya rencana pemotongan dana subsidi.
Agung mengatakan, pemotongan kewajiban pelayanan publik pemerintah itu akan mengganggu kinerja Transjakarta. "Ini masalah pemotongan anggaran yang paling tidak masuk akal dan menjadi masalah jangka pendek yang harus diselesaikan Dirut yang baru," ujarnya.
Agung yang juga pernah menjabat sebagai Dirut Transjakarta menilai bahwa rencana pemotongan tersebut tidak tepat, karena pada saat ini Transjakarta sudah memangkas jumlah penumpang di dalam armada hingga 50 persen. Walhasil, perusahaan daerah itu harus berusaha menambah armada untuk menghindari penumpukan penumpang saat penerapan kenormalan baru nantinya.
"Jadi tidak tepat jika PSO dikurangi dengan kondisi ingin menghadapi new normal." imbuhnya.
Menurut dia, Transjakarta bisa menyiasati pendaan dari pendapatakn non tiket. "Sardjono nanti juga diharapkan bisa mengembangkan pendanaan dari non tiket atau non farebox. Kemarin untuk NFB (non farebox) sudah ada kerja sama. Tinggal dieksekusi."
Agung berharap rekam jejak Dirut Transjakarta yang baru ini sebagai Direktur Hubungan Internasional dan Pengembangan Usaha Angkasa Pura I bisa memastikan pendanaan dari pemerintah tidak terhenti.
Sardjono Jhony Tjitrokusumo akan mengisi kursi Dirut Transjakarta yang sebelumnya diisi oleh pelaksana tugas Yoga Adiwinarto.
Yoga selaku Direktur Teknik dan Fasilitas Transjakarta waktu itu ditunjuk sebagai Plt untuk menggantikan Donny Andy Saragih yang batal menjadi Direktur Transjakarta karena tersandung kasus penipuan. Donny sendiri saat itu menggantikan dirut sebelumnya yaitu Agung Wicaksono yang mengundurkan diri.
Dalam pelantikan sebagai Direktur Transjakarta 29 Mei kemarin, Sardjono menyatakan mendapat arahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyiapkan Transjakarta menghadapi kenormalan baru di tengah pandemi Covid-19.
Sardjono mengatakan telah menyiapkan sejumlah langkah bagi Transjakarta ke depannya terutama dalam menghadapi kenormalan baru di tengah pandemi Covid-19.
Setidaknya Sardjono telah menyusun lima arah kebijakan untuk mengembangkan perusahaan daerah itu. "Paling tidak ada ada lima yang ingin kami capai melalui strategic inisiatif," kata Sardjono melalui pesan singkat, Jumat, 29 Mei 2020.
Strategi pertama, kata mantan Dirut Merpati Airlines ini, adalah peningkatan pelayanan armada Transjakarta di tengah pagebluk ini. Saat ini selama penerapan PSBB, Transjakarta hanya mengurangi layanan mulai dari pengurangan rute hingga jam operasional yang melayani 06.00 sampai, 20.00 WIB.
Sardjono menambahkan srategi yang kedua adalah digital monetization atau menerapkan metode-metode untuk menghasilkan dana dari konten yang dikelola dari sumber-sumber pendapatan perusahaan baru. Ketiga adalah BMI/BDMI cost effective.
Kemudian lanjut Sardjono adalah go green policy atau kebijakan yang peduli atau ramah lingkungan. Pada tahun ini. Salah satu program ramah lingkungan Transjakarta saat ini adalah bus berenergi listrik, yang masih dalam proses uji coba sebelum beroperasi reguler.
Surdjono mengatakan dalam mengembangakan Transjakarta juga diperlukan sinergi dengan badan usaha milik daerah di DKI. "Kasih saya waktu untuk secara detail cerita soal arah kebijakan," ujarnya.
TAUFIQ SIDDIQ | IMAM HAMDI | LADI DIANA