Menteri Jokowi Soroti Bansos DKI: Data dan Dana

Jumat, 8 Mei 2020 17:08 WIB

Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi penjelasan soal temuan maladministrasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Ombudsman, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2018. Foto: Istimewa

Usai disoal tiga menteri terkait dengan pendistribusian bansos, Anies Baswedan pun mengeluarkan rilis soal anggaran yang dikucurkan untuk menanggulangi virus corona di Ibu Kota. Anies mengungkap bahwa Pemprov DKI telah menyediakan Rp 5,032 triliun anggaran untuk menanggulangi pandemi virus corona. Anggaran tersebut tersedia dalam bentuk belanja tidak terduga.

"Anggarannya bisa digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutubkan jumlahnya juga dapat ditambah," kata Anies dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 7 Mei 2020. Anies berujar anggaran yang telah disiapkan tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yakni kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial, termasuk Bansos.

Pemprov DKI Jakarta, kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu, sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua. Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT/RW. "Kami juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta."

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah memperkirakan ada sekitar dua juta kepala keluarga (KK) atau lebih yang bakal menerima bansos tahap dua berbekal data yang diperbaharui. Pada tahap I penyaluran bansos, Pemprov DKI Jakarta menargetkan 1,2 juta kepala keluarga (KK), namun hingga 28 April 2020, berdasarkan data dari laman web COVID-19, tercatat penerima bansos tahap satu senilai Rp 149.500 itu, mencapai 1.178.173 KK.

Warga menunjukan buku tabungan dan kartu ATM berisi uang Rp600ribu usai melakukan pencairan bantuan sosial (bansos) yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak pandemi virus Corona dari Pemerintah Provinsi Banten di Serua, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, 6 Mei 2020. Sebanyak 62.668 kepala keluarga (KK) di Tangerang Selatan mendapatkan bantuan sosial dengan rincian 10.924 KK mendapatkan bansos uang tunai sebesar Rp600ribu dan 62.668 KK mendapatkan bansos paket sembako. ANTARA/Muhammad Iqbal

Namun, sejauh ini Dinsos DKI belum memutuskan bentuk bansos tahap dua bagi masyarakat terdampak kebijakan pembatasan ini. Sejumlah kalangan memberikan masukan agar bantuan tahap kedua diberikan secara tunai.

"Itu yang kami masih tunggu. Kan yang pasti kalau dari pusat bentuknya itu tahap kedua ini beras dari bulog 25 kilogram. Itu yang disampaikan Pak Mensos, hanya beras saja 25 kg, tapi mungkin itu senilai Rp 300 ribu," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2020.

HENDARTYO HANGGI | LANI DIANA WIJAYA

Berita terkait

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

5 jam lalu

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

Presiden Jokowi menerapkan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan klaim pihak rumah sakit sudah siap.

Baca Selengkapnya

Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

6 jam lalu

Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

Nahdlatul Wathan (NW) menjadi organisasi massa Islam pertama yang membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN). Begini profilnya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

9 jam lalu

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

Dalam Pilpres 2024, pemberian bansos beras oleh Jokowi dikritik lawan politik hingga kelompok sipil sebagai upaya cawe-cawe.

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Bilang 8 Nama Besar Cagub Pilkada Jakarta Sudah di Kantong Mega

9 jam lalu

Hasto PDIP Bilang 8 Nama Besar Cagub Pilkada Jakarta Sudah di Kantong Mega

PDIP menyebut 8 nama besar cagub di Pilkada Jakarta sudah ada di kantong Mega. Siapa saja? Bagaimana pula dengan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

9 jam lalu

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?

Baca Selengkapnya

PDIP Puji Sri Mulyani soal Potensi Cagub Jakarta 2024: Beliau Level Dunia

10 jam lalu

PDIP Puji Sri Mulyani soal Potensi Cagub Jakarta 2024: Beliau Level Dunia

PDIP menyebut Sri Mulyani sebagai salah satu tokoh potensial untuk cagub Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

11 jam lalu

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

Keterangan tertulis Sekretariat Presiden menyebut Jokowi disambut lautan masyarakat saat meninjau Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

12 jam lalu

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

Jokowi resmi menghapus sistem kelas melalui Perpres Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

12 jam lalu

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

13 jam lalu

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

Partai Negoro yang didirikan Faizal Assegaf dan kawan-kawan diluncurkan kemarin. Program jangka pendek mereka minta penegak hukum adili Jokowi.

Baca Selengkapnya