TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan pemerintah membuka kembali transportasi umum untuk keperluan tertentu di tengah masa darurat wabah Covid-19 dinilai membingungkan masyarakat. Sebab, kebijakan yang berlaku mulai hari ini, Kamis, 7 Mei 2020, itu dianggap melonggarkan larangan mudik yang telah lebih dahulu diterapkan.

Kritik melayang salah satunya dari Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan. Menurutnya, meski kebijakan ini diberlakukan untuk kebutuhan khusus, pemerintah dinilai tak konsisten dalam menekan penyebaran virus corona.

Irwan khawatir kebijakan ini justru akan memperpanjang masa pandemi Corona. Bahkan, ia was-was bila izin operasional angkutan penumpang dibuka, hal ini akan memicu pertambahan jumlah pasien positif Covid-19. Khususnya di daerah non-Jabodetabek yang saat ini berpotensi menjadi zona merah penyebaran wabah.

Dia menilai relaksasi yang diberikan pemerintah untuk sebagian masyarakat yang memiliki kepentingan khusus ini tidak berorientasi terhadap kesehatan. Melainkan sekadar untuk penyelamatan ekonomi. Di samping itu, keputusan-keputusan terkait penanganan Covid-19 belakangan dinilai telah membuat masyarakat bingung.

"Sekarang A, besok C, sekarang kedelai, besok tempe. Apa sih kita ini? Sudah berbulan-bulan keputusan berubah-ubah," ujar Irwan dalam rapat antara anggota dewan bersama Kementerian Perhubungan, Rabu kemarin.

Dalam rapat tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan pemerintah akan kembali membuka izin operasi angkutan penumpang komersial untuk seluruh moda mulai 7 Mei 2020. Namun, masyarakat yang boleh bepergian lintas wilayah itu dibatasi dengan kriteria dan syarat tertentu. Misalnya, pegawai yang berdinas ke daerah lain, pasien yang perlu perawatan khusus, atau untuk mendampingi keluarga yang wafat.

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya