TEMPO.CO, Jakarta - Program Kartu Prakerja kini jadi sorotan publik. Pelaksanaan program janji kampanye Presiden Joko Widodo yang diubah menjadi jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Covid-19 ini ditengarai sarat penyimpangan.

Di parlemen, partai ramai-ramai mengkritik pelaksanaan program Prakerja dengan anggaran Rp 20 triliun itu. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat heran program dengan anggaran sebesar itu digarap oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kementerian koordinator melaksanakan pekerjaan teknis? “Ada apa ini? Bisa saja muncul prasangka-prasangka tidak baik," kata anggota DPR dari Partai Amanat Nasional, Saleh Partaonan Daulay, Ahad, 3 Mei 2020.

Kementerian Koordinator Perekonomian tak memiliki mitra kerja di DPR. Pengawasan terhadap pelaksanaan Prakerja pun dinilai akan sulit dilakukan. "Ini keanehannya. Program dengan anggaran Rp 20 triliun diletakkan pada Kemenko Perekonomian yang tidak punya mitra," kata anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, Netty Prasetiyani.

Program Prakerja mulai ramai dikritik setelah ketahuan melibatkan Ruangguru, perusahaan milik mantan Staf Khusus Presiden Jokowi, Adamas Belva Syah Devara sebagai penyedia layanan pelatihan daring.

Direktur Utama Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari mengatakan Ruangguru serta tujuh penyedia layanan lainnya ditunjuk pemerintah tanpa melalui tender atau lelang. Untuk pelatihan daring ini, negara menganggarkan Rp 1 juta untuk setiap peserta atau Rp 5,6 triliun dari total anggaran Rp 20 triliun.

Pemerintah awalnya mengklaim mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 akan menjadi target program Kartu Prakerja. Namun belakangan, seleksi peserta terbukti amburadul. Pendiri portal Gresnews, Agustinus Edy misalnya, lolos menjadi peserta meski mencantumkan masih memiliki pekerjaan saat mengisi form pendaftaran.

Agustinus mengaku hanya ingin menguji bahwa program Kartu Prakerja tak lebih dari transaksi jual-beli konten dengan menggunakan anggaran negara. Mengambil paket pelatihan jurnalistik menulis naskah berita seharga Rp 220 ribu di Skill Academy, Agustinus melompat ke bagian tes tanpa mengikuti kelas video. Ia mendapatkan certificate of excellence yang ditandatangani CEO Ruangguru, Belva Devara.

Publik ditambah geram dengan jenis-jenis kelas yang ada di program pelatihan daring. Sebut saja kelas memancing dan kelautan yang dibanderol Rp 799 ribu, kelas menjadi Youtuber bagi pemula, pelatihan pengelolaan masjid, pengetikan dasar Ms.Word, dan lainnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra P.G. Talattov mengatakan program pelatihan daring tak relevan diberikan kepada korban pandemi Covid-19. "Sayang sekali dana sebesar Rp 5,6 triliun untuk pelatihan itu terbuang begitu saja dalam jangka pendek." Ia menyarankan dana pelatihan dialihkan menjadi bantuan langsung tunai atau bantuan sosial.

Belakangan, di media sosial beredar data pengguna program pelatihan yang ditengarai berasal dari Kemenko Perekonomian. Dari total 456.265 penerima Prakerja gelombang I dan II, sebanyak 231.975 peserta telah membeli pelatihan daring.

Total nilai transaksinya mencapai Rp 120 miliar dengan harga rata-rata per transaksi Rp 520 ribu. Dikutip dari Majalah Tempo edisi 4 Mei 2020, data ini dibenarkan seorang pengelola provider pelatihan. Namun sejumlah pejabat di Kemenko Perekonomian tak berkomentar serta tak merespons konfirmasi Tempo.

Ruangguru ditengarai meraup untung paling besar, merujuk data itu. Perusahaan Belva itu mendapat Rp 89,9 miliar atau 68,9 persen dari keseluruhan transaksi. Adapun jumlah transaksi Ruangguru ialah sebanyak 121.286 transaksi.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan data itu menunjukkan Ruangguru paling diuntungkan dengan adanya program Kartu Prakerja. Dia menghitung, dengan asumsi 20 persen komisi dari Rp 5,6 triliun, maka ada Rp 1,12 triliun yang akan masuk ke provider.

Jika dari Rp 1,21 triliun sebanyak 68,9 persennya masuk ke Ruangguru, maka di akhir pelaksanaan program Prakerja keuntungan mereka bisa mencapai Rp 771 miliar. "Dari awal sudah bisa ditebak ada yang ganjil dalam proses kerja sama platform Kartu Prakerja," kata Bhima kepada Tempo.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA | MAJALAH TEMPO | KORAN TEMPO