TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah situasi kedaruratan bencana akibat pandemi Covid-19 di Indonesia, kepolisian mengambil langkah represif terhadap masyarakat. Kritik sejumlah warga terhadap pemerintah juga dijawab dengan kriminalisasi oleh polisi, bentuk lain dari represi, dalam beberapa hari belakangan.

"Setidaknya terdapat empat pola yaitu intimidasi, peretasan, kriminalisasi, dan pengawasan," kata Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Wahyu A Perdana dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 26 April 2020. Intimidasi berupa kedatangan aparat kepolisian ke lokasi langsung. FRI menilai langkah kepolisian ini sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

Belakangan, teror banyak dilakukan dalam bentuk peretasan atau percobaan peretasan gawai melalui akun media sosial maupun aplikasi pesan.

Yang paling ramai dibicarakan belakangan, adalah kasus penangkapan peneliti kebijakan publik Ravio Patra pada 22 April 2020. Sebelum ditangkap atas tudingan menyebar kebencian, diduga kuat WhatsApp Ravio diretas dan menyebarkan pesan palsu berisi sebaran provokasi.

"Saya katakan motif penyebaran itu adalah plotting untuk menempatkan Ravio sebagai salah satu yang akan membuat kerusuhan," kata Direktur Eksekutif Safenet, Damar Juniarto, saat dihubungi pada Kamis, 23 April 2020.

Ravio akhirnya dibebaskan setelah ditahan selama 33 jam. Namun statusnya tetap sebagai saksi. Polisi masih menunggu analisa digital forensik dari Labfor untuk memenuhi dua alat bukti yang cukup.

Polisi membantah penangkapan terhadap Ravio adalah tindakan mencari-cari kesalahan. Ia menegaskan penyelidikan kasus ini berjalan sesuai prosedur hukum. "Semua langkah penyidik untuk membuat jelas berdasarkan kejadian dan saksi, bukan karena mencari-cari (kesalahan)," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Prabowo Argo Yuwono.

• 1
• 2
• Selanjutnya