TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah ekonom meminta pemerintah berhati-hati dalam menyiapkan data penerima manfaat bantuan jaring pengamanan sosial di masa pandemi virus corona. Penghimpunan data tersebut mesti dikawal serius lantaran rawan ditunggangi penumpang gelap.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bima Yudhistira, menilai risiko penumpang gelap muncul karena penghimpunan data saat ini dilakukan secara kilat. Ia mencontohkan program kartu prakerja. Berdasarkan pengamatannya, pemerintah hanya memiliki waktu sekitar sepekan untuk mengakurasi nama-nama yang layak menerima bantuan untuk program anyaran ini.

Padahal, target penerima manfaat kartu tersebut tergolong besar, yakni mencapai 164 ribu orang per pekan atau 5,6 juta pendaftar selama 2020. "Memang ini proyek bandung bodowoso. Deadline data disetor tanggal 1 April dan tanggal 7 April sudah rencana dijalankan," ujar Bhima kepada Tempo, Kamis, 9 April 2020.

Bhima khawatir penghimpunan data kilat ini tidak disertai dengan akurasi berlapis sehingga ke depan akan berisiko memunculkan masalah terkait validitas data penerima kartu. Di samping itu, ia memandang pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran dalam penanganan masalah virus corona juga terbatas.

Musababnya, lembaga keuangan negara ditengarai akan kebal hukum karena dilindungi oleh Pasal 27 Peraturah Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020. Dalam pasal itu disebutkan, lembaga keuangan negara tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.

Pandangan seragam juga disampaikan Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal. Faisal mengatakan pemerintah perlu memiliki skema yang jelas dalam mendata penerima program bantuan sosial, khususnya kartu prakerja yang tergolong baru. Ia menyebut, dalam hal ini, pemerintah pusat harus berkoordinasi secara insentif dengan pemerintah daerah.

Sebab pemerintah daerah nantinya akan menjadi pelaksana dalam realisasi pemberian bantuan ini. "Pengawasan paling penting sebetulnya dari pusat ke pemda karena yang tahu kondisi lapangan adalah pemda," ucapnya.

Pemerintah sebelumnya mengumumkan akan memberikan stimulus kepada masyarakat yang rentan terdampak wabah virus corona. Berdasarkan catatan Tempo, pemerintah akan memberikan program kartu prakerja, terutama untuk pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK, kepada 5,6 juta penerima manfaat sepanjang 2020.

Jumlah ini naik drastis lantaran semula, pemerintah hanya menargetkan 2 juta pengguna. Penambahan jumlah penerima bantuan tersebut berdampak terhadap kenaikan kebutuhan anggaran dari semula Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun.

Selanjutnya, pemerintah juga akan memberikan stimulus berupa keringanan hingga penggratisan pembayaran listrik untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Insentif ini akan dikucurkan selama tiga bulan, yakni mulai April, Mei, hingga Juni mendatang.

Tak hanya itu, pemerintah bakal memberikan keringanan pembayaran kredit berupa penangguhan bunga dan pokok untuk kredit usaha rakyat atau KUR selama enam bulan. Pemberian stimulus itu telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/PJK.03/2020. Kebijakan restrukturisasi ini berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terimbas dampak virus corona.

<!--more-->

Dari sisi bantuan tunai dan sembako, pemerintah telah memiliki pelbagai model yang akan dikembangkan, baik dari sisi kuantitas penerima maupun kualitas bantuannya. Pertama, bantuan untuk program keluarga harapan atau PKH.

Saat ini, pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 37,4 triliun untuk pos pemberian bantuan kepada penerima manfaat PKH. Anggaran tersebut naik dari alokasi yang disiapkan dalam APBN 2020 sebesar Rp 29,13 triliun.

Kenaikan anggaran ini terjadi karena pemerintah menambah jumlah penerima manfaat yang semula 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga. Di samping itu, pemerintah juga menambah besaran anggaran untuk masing-masing penerima manfaat.

Besaran anggaran per tahun untuk ibu hamil, misalnya, yang semula Rp 3 juta menjadi Rp 3,75 juta. Kemudian anak usia dini yang tadinya Rp 3 juta menjadi Rp 3,5 juta. Kemudian, siswa SD yang tadinya Rp 900 ribu menjadi Rp 1,25 juta.

Sedangkan siswa SMP yang semula Rp 1,5 juta menjadi Rp 1,87 juta Siswa SMA yang semula Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta; disabilitas yang semula Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta; dan lansia yang semula Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta.

Kedua, pemerintah menyiapkan pemberian kartu sembako bagi 20 juta keluarga. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya 15,6 juta keluarga dengan durasi penerimaan selama sembilan bulan. Per bulan, masing-masing penerima manfaat akan memperoleh bantuan sembako senilai Rp 200 ribu atau naik dari sebelumnya Rp 150 ribu. Adapun pemberian sembako itu membutuhkan anggaran Rp 43,6 triliun.

Selanjutnya, ketiga, pemerintah akan menyiapkan program bantuan langsung tunai atau BLT kepada 9 juta penerima manfaat dengan kriteria sudah tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Penerima manfaat juga harus berada di luar wilayah Jabodetabek dan sebelumnya belum pernah menerima bantuan sosial. Bantuan akan diberikan selama tiga bulan dengan besaran yang masih dihitung.

Keempat, pemerintah berencana memberikan paket sembako untuk warga di Jabodetabek sejumlah 2,6 juta keluarga. Bantuan akan diberikan selama tiga bulan dengan total bantuan masing-masing Rp 600 ribu per penerima.

Ihwal proses pendataan penerima manfaat bantuan sosial, khususnya kartu prakerja, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan pemerintah telah memiliki prosedur yang sistematis. Ia menjelaskan masing-masing kementerian dan lembaga akan menyorongkan data kepada Project Management Office (PMO) yang berfungsi sebagai organisasi yang menjalankan program tersebut.

"Data yang diimput kementerian dan lembaga akan disubmit ke PMO termasuk dari Kemnaker," tuturnya kepada Tempo.

Begitu juga dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menteri Parekraf Wishnutama Kusubandio mengatakan kementerian telah membuka jalur komunikasi bagi pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak wabah untuk segera mendaftar sebagai penerima manfaat bantuan.

Nantinya, data itu akan diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kemenparekraf. "Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memperoleh data pihak terdampak di sektor pariwisata yang mendaftar lewat kementerian itu. Ini pun masih kami sortir lagi," ucapnya.

Untuk menghindari data ganda atau adanya penumpang gelap, Wishnutama mengatakan penerima kartu prakerja harus melengkapi data diri dengan nomor induk kependudukan (NIK). Saat ini, Wishnutama menjelaskan, kementeriannya telah berhasil menghimpun 120 ribu pekerja terdampak sebagai calon penerima kartu. Data itu akan terus bergerak seiring dengan adanya sinkronisasi dengan pelbagai kementerian.

Sedangkan untuk bantuan langsung yang akan diberikan Kementerian Sosial kepada masyarakat, Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Mokhamad O. Royani memastikan pihaknya telah melakukan data cleansing sebelum stimulus tersebut dikucurkan. Data yang dimaksud ialah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Karena sistem kami sudah terbentuk sebelumnya, jadi relatif mudah bila ada penyesuaian," ucapnya.

Royani menyampaikan, dari data itu, kementerian akan menyisir keluarga mana yang termasuk dalam desil I yang tergolong sebagai penerima pertama.
Selanjutnya, setelah seluruh keluarga desil I menerima bantuan, pemerintah bakal melanjutkan pencarian ke keluarga yang tergolong dalam desil II dan seterusnya.

Royani memastikan seluruh pencairan bantuan PKH dimulai pada pertengahan April. Pengucuran bantuan ini juga ditargetkan sudah akan kelar sebelum akhir bulan nanti.