TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah tengah menyiapkan berbagai macam bantuan sosial untuk masyarakat akibat pandemi virus corona atau COVID-19. Salah satu yang saat ini digodok ialah bantuan sosial patungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat untuk 2,6 juta masyarakat rentan miskin di Jakarta.

Dalam video teleconference yang digelar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Pemerintah Pusat sepakat akan memberi bantuan sosial sebesar Rp 4,57 triliun untuk 2,6 juta warga rentan miskin itu.

Dalam skema penyaluran bantuan tersebut, per keluarga akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 880 ribu pada periode penerimaan bulan April dan Mei 2020. Pemprov DKI akan menambahkan sisanya sehingga bantuan total yang akan diterima masyarakat menjadi Rp 1 juta.

"Tim DKI dan Kemensos sepakati memberikan dukungan di angka Rp 1 juta per keluarga untuk digunakan bersama-sama," kata Anies dalam teleconference itu.

Meskipun sudah disepakati soal pengucuran dana dari Pemerintah Pusat, saat ini bantuan tersebut belum dapat disalurkan kepada masyarakat rentan miskin. Sebab Pemprov DKI masih melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah pasti penerimanya. Pendataan itu, kata Anies, paling cepat akan selesai dalam 10 hari ke depan.

Anies mengatakan proses pendataan ini perlu dilakukan agar seluruh masyarakat yang berhak menerima benar-benar terdata. Sebab, selama ini ada masyarakat rentan miskin yang tinggal di Jakarta, tetapi tidak berstatus KTP DKI. Selain itu, ada pula masyarakat rentan miskin yang selama ini tidak pernah menerima bantuan, sehingga namanya tidak pernah masuk dalam daftar penerima bantuan. “Sehingga pada saat ini, kami harus mulai dari awal. Meskipun modal datanya ada," kata Anies.<!--more-->

Kucuran dana bantuan sosial dari Pemerintah Pusat ini merupakan tindak lanjut dari laporan Anies kepada Presiden Joko Widodo tentang penduduk miskin di Jakarta yang memerlukan bantuan. Dalam laporannya, Anies mengatakan Pemprov DKI saat ini baru dapat memenuhi bantuan untuk 1,1 juta masyarakat miskin saja. Sedangkan, jumlah penduduk rentan miskin di Jakarta diperkirakan mencapai 3,7 juta orang.

"Saya kira Gubernur DKI Jakarta angkanya kemarin 3,6 juta yang perlu dimasukkan dalam program social safety net, tapi DKI sudah berikan untuk 1,1 juta artinya tinggal 2,5 juta yang perlu dieksekusi," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas lewat video conference dari Istana Kepresidenan, Bogor pada Kamis, 2 April 2020.

Adapun bansos sebesar Rp 4,57 triliun untuk DKI itu akan diambil dari APBN 2020 yang nilai alokasi belanja dan pembiayaannya telah ditambah sebesar Rp 405,1 triliun untuk menangani COVID-19. Penambahan alokasi dana itu tercantum dalam Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang dikeluarkan berbarengan dengan PP PSBB.

Dari jumlah tersebut, anggaran sebesar Rp 110 Triliun diperuntukkan sebagai jaring pengaman sosial (Social Safety Net) yang mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu pra kerja, dan subsidi listrik. Adapun sedikit rincian mengenai alokasi penambahan dana penanganan COVID-19 yang berdampak langsung ke masyarakat, sebagai berikut.

Dalam anggaran di Kartu Prakerja, Pemerintah Pusat menambahkan nilainya dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun dan berdampak pada bertambahnya jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang. Penerima Kartu Prakerja akan mencakup para pekerja informal dan pelaku UMKM yang terdampak corona dengan nilai manfaat adalah Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama empat bulan ke depan.

Untuk subsidi lisrik, pemerintah telah menggratiskan tarif listrik untuk 24 juta pelanggan golongan 450 VA dan diskon tarif sebesar 50 persen untuk 7 juta pelanggan golongan 900 VA. Kebijakan ini bakal berlaku selama tiga bulan ke depan, yakni April, Mei, dan Juni 2020. Sedangkan untuk subsidi kartu sembako, Jokowi juga menambahkan dana sebesar Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk operasi pasar dan logistik.