TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akhirnya melirik opsi karantina wilayah terkait semakin meluasnya penyebaran virus corona di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan peraturan pemerintah (PP) karantina wilayah.

"Sekarang pemerintah ini sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah untuk melaksanakan apa yang disebut karantina perwilayahan," kata Mahfud, Jumat, 27Maret 2020.

Menurut Mahfud, pemerintah pusat melihat dan menerima laporan dari pemerintah daerah yang mulai melakukan karantina wilayah berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Karantina Kesehatan. Namun kata dia, implementasi dari UU tersebut sendiri belum jelas sehingga harus diatur dalam PP.

Mahfud mengatakan PP akan mengatur tata cara dan syarat bagi pemerintah daerah yang ingin melakukan karantina wilayah. Misalnya, karantina wilayah harus diusulkan oleh ketua gugus tugas provinsi kepada ketua gugus tugas nasional. Ketua gugus tugas nasional kemudian berkoordinasi dengan menteri terkait.

"Insya Allah dalam waktu dekat akan keluar peraturan itu agar ada keseragaman," ujar Mahfud.

Anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat, Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemerintah perlu segera merampungkan PP tersebut. Ia juga menyinggung bahwa langkah karantina alias lockdown ini juga sudah disarankan oleh para pakar dan guru besar.

"Dengan begitu kita bisa melangkah lebih maju dalam mengatasi virus corona yang semakin mengancam ini," kata Saleh, Ahad, 29 Maret 2020.

Hingga kemarin, tercatat ada 1.155 kasus positif di Indonesia, 102 orang meninggal dunia, dan 59 orang sembuh. Kasus terbanyak terjadi di DKI Jakarta, yakni 603 kasus positif, 43 orang sembuh, dan 62 orang meninggal.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyiapkan sejumlah skenario untuk menutup ibu kota. Dikutip dari Majalah Tempo edisi teranyar, Senin, 30 Maret 2020, ada empat skenario yakni fase pertama, yakni limited crowding; fase 2A, limited mobility; fase 2B, near zero mobility; dan fase 3, zero mobility.

Dalam paparan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo ini, disebutkan bahwa Jakarta perlu menerapkan fase 2B. Pada tahap ini tak ada mobilitas antarnegara dan diberlakukan pembatasan ketat perpindahan antarkota.

Transportasi publik serta kendaraan pribadi pun dibatasi. Restoran dan warung makan hanya melayani pesan-antar atau bawa pulang. Hanya toko pangan dan apotek yang boleh beroperasi penuh. Sekolah ditutup, pekerja kantoran bekerja dari rumah, dan acara yang mengundang keramaian dilarang.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengaku telah menyiapkan sejumlah skenario. Jawa Barat menjadi provinsi kedua setelah Jakarta yang jumlah kasus positif coronanya tinggi. Ridwan Kamil mengatakan, Jawa Barat sudah menghitung jumlah bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak, yaitu sekitar Rp 5 triliun.

Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono mengklaim sudah memastikan ketersediaan bahan pangan untuk Kota Tegal menjelang pemberlakuan kebijakan isolasi wilayah. Pemerintah Kota Tegal akan mulai melakukan isolasi wilayah pada Senin, 30 Maret hingga Jumat, 30 Juli mendatang.

Dedi mengatakan sudah berkomunikasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait ini. "Kami sudah komunikasi dengan Bulog, kami sudah mempersiapkan pangan hingga tiga sampai empat bulan," kata Dedi kemarin, Sabtu, 28 Maret 2020.

Hingga Kamis pekan lalu atau satu hari sebelum Mahfud menyatakan penyiapan PP, Doni Monardo masih mengatakan pembatasan interaksi sosial (social distancing) merupakan langkah terbaik saat ini. Jika karantina wilayah atau lockdown diterapkan, pemerintah mesti menanggung keperluan dasar seluruh warga, termasuk kebutuhan makan hewan peliharaan.

"Kalau ini terjadi, alangkah habis energi kita," kata Doni dikutip dari Majalah Tempo edisi Senin, 30 Maret 2020.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | MAJALAH TEMPO