TEMPO.CO, Jakarta - Lini waktu pencairan dana bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) morat-marit. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin beserta sejumlah koleganya di Kementerian Sosial harus merombak ulang jadwal pemberian bantuan sosial untuk wong cilik, karena alarm ekonomi berbunyi sejak virus corona masuk ke Indonesia.

"Kami percepat semua pencairan. Pencairan yang tahap kedua, yang semestinya dijadwalkan turun April sudah kami realisasikan awal Maret lalu," ujar Pepen saat dihubungi Tempo pada Rabu, 25 Maret 2020.

Presiden Jokowi saat memantau penyerahan PKH Tahap I di Lapangan Rajawali, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Rabu, 29 Januari 2020. (dok Kemensos)

Sepanjang Januari hingga Maret 2020, Kementerian Sosial telah merealisasikan dana bantuan PKH sebesar Rp 14,02 triliun kepada sedikitnya 9,2 juta orang. Dana bantuan itu berlaku untuk periode enam bulan, yakni Januari hingga Juni 2020.

Pada tahap pertama, Kementerian Sosial mengucurkan bantuan senilai Rp 7 triliun untuk 9 juta penduduk. Sedangkan di termin kedua, kementerian kembali mengucurkan dana yang jumlahnya tak terlalu berbeda, yakni Rp 7,01 triliun. Untuk tahap kedua ini, jumlah penerima bantuan PKH bertambah sekitar 200 ribu orang karena adanya sinkronisasi data atau data cleansing.

Percepatan pemberian bantuan PKH rencananya juga akan dilakukan untuk tahap ketiga dan keempat pada Juli dan April mendatang. Sedangkan untuk tahap terakhir, Kementerian Sosial masih terus berhitung. "Anggaran ini sebenarnya sudah ada, tinggal kami tarik. Tapi kan kami juga ada skenario perluasan pemberian bantuan. Itu yang sedang kami hitung," tutur Pepen.

Percepatan realisasi bantuan PKH hanya satu dari sejumlah skenario yang sedang disiapkan pemerintah untuk menyelamatkan laju perekonomian. Di luar percepatan jadwal realiasi bantuan, Kementerian Sosial juga menyusun rencana lain, yakni memperluas sasaran bantuan sosial.

<!--more-->

Untuk penambahan kuota penerima bantuan sosial ini, Pepen mengatakan kementeriannya sudah menyiapkan sedikitnya lima skenario. Skenario pertama, bantuan sosial akan diberikan kepada 10 juta orang, yakni sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2020.

Sedangkan untuk skenario kedua, Kementerian Sosial menambah jumlah penerima bantuan menjadi 11,7 juta orang. Untuk skenario ketiga hingga kelima, jumlah penerima bantuan berturut-turut bertambah masing-masing menjadi 12,8 juta orang, 14 juta orang, dan akhirnya sampai 15 juta orang.

Pepen menerangkan, dana tambahan untuk bantuan sosial ini nanti akan 'dicuil' dari beberapa pos dengan skema relokasi anggaran. Namun, Pepen enggan menjabarkan total anggaran yang disiapkan kementerian jika pemerintah akhirnya akan menggelontorkan bantuan untuk 15 juta orang. "Jadi kami sedang hitung per unit. Besok baru disepakati untuk Covid-19 ini total anggarannya berapa," ucapnya.

Jokowi: Tukang Ojek Sopir Taksi dan Nelayan, Cicilan Ditangguhkan 1 Tahun

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya memang memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga mengebut realisasi anggaran pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah melemahnya perekonomian global akibat pandemi corona.

Di samping mempercepat realiasi bantuan sosial, Jokowi juga memiliki skenario lain untuk menyelamatkan pelaku usaha, terutama sektor UMKM, yang paling tersungkur di masa darurat corona ini. Sektor-sektor yang menjadi fokus utama adalah pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Menurut Jokowi, Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit kepada sektor terdampak dengan batas nilai kredit maksimal Rp 10 miliar. Stimulus selanjutnya memungkinkan debitur memperoleh restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit. Ketentuan restrukturisasi ini nantinya bisa diterapkan oleh perbankan tanpa batas plafon kredit.

<!--more-->

Adapun debitur yang akan menerima kelonggaran ialah pelaku usaha atau pihak yang terdampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata sebagai imbas pandemi corona. Selanjutnya, ditujukan pula bagi pelaku usaha yang mengalami penurunan volume ekspor-impor secara tajam akibat rantai pasok tersendat.

Keringanan kredit juga akan diberikan kepada pihak yang terkena imbas dari terhambatnya proyek-proyek pembangunan. Pun, kelonggaran akan diberlakukan kepada pihak-pihak yang terdampak penyetopan produksi perusahaan karena kekurangan bahan baku, mesin, hingga tenaga kerja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan pemerintah bakal menyiapkan dana senilai Rp 62,3 triliun untuk penanganan Covid-19. Dana itu bersumber dari realokasi pelbagai pos anggaran, seperti biaya perjalanan dinas, belanja non-operasional, sejumlah honor, dana cadangan, dan dana-dana yang terblokir dalam APBN 2020.

Nantinya, dana ini akan dipakai untuk berbagai kepentingan dalam penanganan Covid-19, termasuk pemberian bantuan langsung hingga stimulus. Angka anggaran tersebut jauh lebih besar dari yang ia sampaikan pada kesempatan sebelumnya, yang cuma sebesar Rp 27 triliun.

Sri Mulyani menerangkan, relokasi anggaran ini dapat diproses cepat lantaran tinggal mengubah Daftar Isian Pelaksana Anggaran atau DIPA dari pelbagai pos. Tak hanya dari APBN, sumber anggaran penanganan Covid-19 juga berasal dari dana APBD.

Di kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, besaran anggaran yang disampaikan Sri Mulyani sejatinya belum final. Sebab, angka itu masih sangat dinamis. "Jumlahnya dinamis, sangat tergantung dengan waktu dan kegiatan. Jadi untuk angkanya masih sangat fleksibel," ujar Askolani saat dihubungi Tempo.

<!--more-->

Meski jumlah anggaran penanganan virus corona masih terus bergerak, Askolani menjamin dana yang disiapkan oleh negara akan mencukupi kebutuhan penanganan pada masa tanggap darurat. Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga sudah mengucurkan anggaran penanganan corona sejak masa awal pandemi berlangsung. "Sudah dilakukan untuk pemberian stimulus tahap pertama dan kedua," ujarnya.

Direktur Riset Center of Reform on Economy alias Core, Piter Abdullah, menilai skenario jaring pengamanan sosial yang disiapkan pemerintah akan sedikit efektif mengurangi dampak negatif yang dirasakan wong cilik setelah dihantam pandemi corona. Sebab, dengan sejumlah bantuan langsung dan stimulus, daya beli masyarakat akan terjaga. Dengan begitu, masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya.

Meski demikian, Piter mengatakan pemerintah mesti menambah cakupan bantuan atau lebih luas dari yang saat ini direncanakan. "Karena diperkirakan wabah ini akan lebih lama dan dampak negatifnya bakal lebih besar,"ia berharap.

Piter memprediksi, setelah wabah corona berhenti, pemerintah masih perlu masa recovery atau pemulihan. Masa pemulihan tersebut paling cepat satu triwulan setelah sentimen virus berhenti.

Sementara itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance ( Indef), Drajad Wibowo, mengatakan, di samping menggelontorkan bantuan sosial, pemerintah sejatinya bisa menjaga ketahanan ekonomi dengan meningkatkan realiasi belanja kesehatan di tengah pandemi corona. Menurut dia, upaya ini bisa membantu menggenjot laju perekonomian. "Belanja kesehatan bisa menjadi kompensasi penurunan ekonomi yang terjadi di berbagai sektor," ujar Drajad.

Berdasarkan kajian Indef, dampak virus corona terhadap kinerja perekonomian nasional dan regional sepanjang 2020 sangat besar. Turunnya indeks konsumsi tersebut akan mendorong melorotnya pendapatan produk domestik bruto atau PDB. Adapun PDB bakal terhantam untuk seluruh skenario pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,58 hingga 3,66 persen dari baseline. Sedangkan dampaknya dari sisi regional, secara umum pandemi akan merontokkan pendapatan domestik regional bruto di semua provinsi.


FRANCISCA CHRISTY ROSANA | FAJAR PEBRIANTO | ANTARA