TEMPO.CO, Jakarta - Rumah Sakit Pertamina Jaya sedang berbenah. Sebanyak 65 tempat tidur disiapkan khusus untuk pasien yang dinyatakan positif mengidap virus corona atau Covid-19.

Dari jumlah tersebut, 20 tempat tidur di antaranya akan dibangun setingkat Intensive Care Unit (ICU). Sementara sisanya yaitu 45 tempat tidur, adalah perawatan non-ICU.

"RSPJ juga akan dilengkapi dengan laboratorium diagnostik yang dapat mendeteksi Covid-19, fasilitas radiologi, dan gawat darurat yang dilengkapi ruang isolasi," kata humas RSPJ, Rezza, kepada Tempo lewat pesan pendek, Kamis, 19 Maret 2020.

Beralihnya RS Pertamina Jaya menjadi rumah sakit khusus pasien Covid-19 pertama kali disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat mengunjungi rumah sakit itu pada 11 Maret 2020. Setelah sosialisasi dari Erick Thohir, RS Pertamina Jaya berangsur mulai membatasi jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan.

RSPJ tak lagi menerima pasien rawat inap baru sejak 13 Maret. Selanjutnya, RSPJ menolak pasien rawat jalan sejak 16 Maret. Tujuannya agar pasien tak bertambah banyak sehingga renovasi RSPJ segera dimulai.

Selain RS Pertamina Jaya, pemerintah menyiapkan sejumlah lokasi lain untuk merawat pasien Corona. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono segera menyiapkan Wisma Atlet di Kemayoran sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi pasien yang terjangkit virus corona atau COVID-19.

“Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada Menteri BUMN dan PUPR agar mempersiapkan Wisma Atlet bisa mulai dipakai pada tanggal 23 atau Senin yang akan datang dan diharapkan bisa menampung 1.000-2000 orang pasien COVID-19,” ujar Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Doni Monardo usai rapat terbatas dengan presiden lewat Video Conference, Kamis, 19 Maret 2020.

Doni mengatakan, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang akan ditugaskan di wisma atlet ini karena telah berpengalaman dalam menangani WNI dari Wuhan dan ABK Diamond Princess dari Jepang. “Kogabwilhan ini tentunya didukung sejumlah pihak dari Kementerian Kesehatan,” ujar Kepala BNPB ini.

Saat membuka rapat terbatas siang ini, Presiden Jokowi memang meminta pada Gugus Tugas Penanganan Virus Corona Atau Covid-19, untuk menyiapkan rencana kontingensi kesiapan layanan rumah sakit. Baik itu rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan, maupun mobilisasi rumah sakit yang lain, baik milik BUMN, TNI-Polri, rumah sakit swasta, dan juga rumah sakit darurat apabila diperlukan.

"Jika diperlukan juga bisa memanfaatkan Wisma Atlet di Kemayoran. Ini kapasitasnya cukup besar, kalau enggak keliru 15.000 dan hotel BUMN yang juga bisa dipakai," kata Jokowi saat membuka rapat laporan Gugus Tugas Penanganan Corona, yang dilakukan lewat Video Conference, Kamis, 19 Maret 2020.

<!--more-->

Rencana kontingensi ini termasuk juga pada percepatan pembangunan rumah sakit di Pulau Galang, di Kepulauan Riau. Rumah sakit ini memang rencananya dibuat khusus untuk menangani penyakit menular. Untuk saat ini, jika selesai, penggunaannya bisa untuk merawat pasien positif Virus Corona. "Rencana kontingensi ini juga harus kita siapkan sampai ke daerah," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami masyarakat, segera disiapkan. Ia mengatakan hal tersebut penting, karena Indonesia akan segera menerapkan rapid test untuk memeriksa seseorang terkena Virus Corona atau tidak.

"Karena terkait dengan hasil rapid test ini apakah dengan karantina mandiri (self-isolation) atau pun memerlukan layanan rumah sakit. Ya, (pada) protokol kesehatan juga dijelaskan," kata Jokowi.

Disulapnya rumah sakit hingga hotel menjadi ruang rawat inap pasien Corona, tentu membutuhkan biaya tak sedikit. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan mengubah prioritas penggunaan anggaran untuk mengatasi wabah corona, termasuk pembangunan rumah sakit.

Dalam konferensi pers APBN Kita yang digelar melalui streaming video, Rabu, 18 Maret 2020, Sri Mulyani mengatakan ada anggaran sebesar Rp 27 triliun yang bisa direalokasikan untuk mengatasi wabah virus Corona.

Dana tersebut berasal dari belanja barang yang tidak mendesak, belanja modal yang bukan prioritas dan belum ada perikatan sebesar Rp 5 hingga 10 triliun. Selain dari belanja barang dan modal, ada pula anggaran transfer ke daerah atau TKD sebesar Rp 17,17 triliun. Namun jumlah yang dialokasikan untuk mengatasi corona, belum dipastikan karena masih menunggu perhitungan dari Kementerian Kesehatan.

Sri Mulyani juga mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran bila ada skenario lockdown dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.

Besarnya dana yang dibutuhkan untuk mengatasi wabag corona, menurut Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah, membuat pemerintah perlu merevisi Anggaran Pendapat dan Belanja Negara. Dengan merebaknya wabah corona, penerimaan pasti anjlok di bawah target. Sementara tuntutan stimulus begitu besar.

"Artinya defisit dipastikan melebar. Defisit ditutup tentunya dengan utang," kata Piter saat dihubungi, Kamis, 19 Maret 2020.

Kendati begitu, dia menilai defisit dan utang Indonesia masih aman. "Semua pihak harus benar-benar bijak melihat utang. Jangan jadikan utang sebagai komoditas politik," ujarnya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah berupaya mengubah APBN 2020 dengan mengutamakan pada kesehatan dan menjaga kegiatan perekonomian masyarakat berjalan baik. "Pemerintah sudah melakukan upaya perubahan APBN kita untuk tahun 2020 dan mempermudah juga realisasi-realisasinya dan melakukan juga fleksibilitas dalam menghadapi situasi-situasi yang berubah secara tiba-tiba," kata dia, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 19 Maret 2020.

Sri Mulyani sebelumnya memperkirakan APBN defisit lebih dalam menjadi 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto. Hal itu terjadi kata dia, usai pemerintah memberikan stimulus untuk menangkis dampak virus Corona.

"Ini artinya fiskal kita memberikan stimulus sebesar 0,8 persen dari GDP, nilainya itu Rp 125 triliun sendiri," kata Sri Mulyani di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Jumat, 13 Maret 2020. Kondisi saat ini belanja negara tidak direm, namun penerimaan mengalami penurunan.

Ekonom Permata Bank Josua Pardede melihat sejak mulai outbreak Covid-19 secara global, pemerintah sudah menyiapkan beberapa kebijakan untuk mencegah penyebaran virus maupun dampak negatif dari virus tersebut. "Dengan realokasi tersebut, anggaran untuk penanganan Covid-19 dapat naik tanpa membebani APBN secara signifikan," kata Josua, Kamis, 19 Maret 2020.

Namun demikian, pemerintah diperkirakan masih membutuhkan dana lebih besar untuk mengantisipasi meledaknya jumlah penderita virus corona atau Covid-19 dan dampak ekonomi kepada pekerja informal.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai untuk memenuhi kebutuhan anggaran, pemerintah perlu APBN Perubahan. Menurut dia, hal itu sangat mendesak, karena pergeseran pos alokasi anggaran yang besar juga membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Apalagi secara asumsi makro bergeser semua, asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga minyak dan nilai tukar. "Jadi tak ada alasan untuk mempertahankan postur APBN yang ada sekarang," kata dia.

HENDARTYO HANGGI | EGI ADYATMA | DEWI NURITA | ADAM PRIREZA | LANI DIANA | ANTARA | BISNIS