TEMPO.CO, Jakarta - Dunia internasional meragukan kemampuan Indonesia mengantisipasi penyebaran virus Corona. Media, akademisi, pemerintah, hingga Badan Organisasi Kesehatan, WHO (World Health Organization) mempertanyakan klaim Indonesia bebas dari Covid-19 itu.

Guru besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, Alexius Jamedu menilai kredibilitas diplomasi Indonesia tengah dipertaruhkan dengan keraguan dunia internasional itu. Jika Indonesia memang telah menempuh langkah sesuai anjuran WHO, menurut Alexius, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebaiknya menjelaskan hal itu. "Kalau kredibilitas bangsa ini dipertanyakan, Presiden harus tampil, mengatakan bahwa kami bekerja, saya memimpin para menteri saya, itu dunia akan percaya," kata Alexius dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 1 Maret 2020.

Alexius juga mengingatkan bahwa setiap negara memiliki perwakilan di Indonesia. Menurut dia, dalam kondisi sekarang ini setiap perwakilan akan rutin memberikan laporan kepada pemerintahnya masing-masing. Dia pun menduga dari laporan itu muncul keraguan internasional yang mempertanyakan keseriusan Indonesia.

Menurut Alexius, bisa jadi karena pemerintah Indonesia belum melakukan hal-hal yang diperlukan terkait penanganan penyebaran Corona. "Atau melakukan, tapi belum menyentuh standar atau ekspektasi dunia internasional itu."

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal WHO Tedros Tedros Adhanom Ghebreyesus mengingatkan agar tak ada negara yang melakukan kesalahan dengan meyakini bakal terhindar dari Corona. Adapun Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga meragukan kemampuan Indonesia mendeteksi corona.<!--more-->

Wakil Kepala Bidang Penelitian Fundamental Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Herawati Sudoyo mengatakan Indonesia memiliki kemampuan mendeteksi virus Corona. Namun, dia mengakui kemampuan itu memang tak merata dimiliki setiap lembaga penelitian di Tanah Air. "Kita punya kemampuan deteksi. Apakah kemampuan deteksi merata di setiap lembaga penelitian? Jawabannya, tidak," kata Herawati dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 1 Maret 2020.

Herawati menuturkan, penelitian mengenai virus Corona tipe tertentu sebenarnya bukan hal baru di Indonesia, melainkan sudah sejak 2015. Indonesia juga memiliki teknologi itu, hanya saja alat itu memerlukan waktu tiga hari untuk mendeteksi.

Saat ini, Indonesia sudah memiliki teknologi yang dikembangkan di sejumlah negara seperti Hongkong, Jerman, dan Amerika Serikat. Yang terutama dipakai ialah teknologi dari Pusat Kontrol dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau United States Centers for Disease Control and Prevention (US CDC).

Namun, penerima sejumlah penghargaan di bidang riset dan sains ini juga memiliki sejumlah catatan. Dia menilai masih ada ego sektoral terkait penanganan penyebaran virus Corona. Menurut Herawati, lembaga penelitian dan universitas belum banyak dilibatkan dalam upaya pendeteksian Corona ini.

Herawati mencontohkan yang terjadi di Cina. Laporan terjadinya virus Corona di sana justru bukan berasal dari Kementerian Kesehatan Cina, melainkan dari rumah sakit yang bekerja sama dengan universitas.

Menurut dia, kolaborasi serupa mestinya dilakukan di Indonesia. Herawati menilai tak masalah jika suatu lembaga penelitian sebelumnya tak memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan deteksi. Pemerintah, kata dia, dapat dengan cepat mengubah status dan tupoksi lembaga itu menjadi lembaga deteksi. "Saya kira kita harus open minded. Coba dilihat, bagaimana supaya yang lain-lain dapat membantu," ujar Herawati.

Saat ini, pendeteksian penyebaran virus Corona dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan. Kemenkes telah menguji 136 orang terduga terjangkit virus Corona, tetapi semuanya diklaim negatif.

Herawati meyakini pemeriksaan yang dilakukan Kemenkes telah menempuh prosedur yang benar. Namun, dia mengakui tak menutup kemungkinan ada hasil yang negatif palsu (false negative). Herawati juga mengaku tak tahu apakah Kemenkes melakukan pemeriksaan ulang. "Karena ini kan yang melakukan bukan kami ya, ini dilakukan oleh laboratorium Litbangkes.” Ia sendiri tidak tahu bagaimana hal itu dilakukan dan berapa kali pemeriksaan itu dilakukan terhadap terduga kasus.

Selain itu, pendeteksian terhadap orang-orang yang mungkin bersinggungan dengan pembawa virus juga tak dilakukan. Misalnya terhadap orang-orang yang bersinggungan dengan warga negara Jepang yang sempat berlibur ke Bali dan belakangan dinyatakan positif Corona. "Sebenarnya itu sesuatu yang jamak biasa dilakukan, tetapi sekarang kembali lagi kepada misalnya SDM (sumber daya manusia). Berapa banyak orang yang harus kita taruh di situ untuk men-trace kontak-kontak terduga yang kemudian jadi positif," kata Herawati.

Masalah sampel pengujian pun menjadi soal ditemukan atau tidaknya kasus Corona di Indonesia. Dari 270 juta penduduk, Indonesia baru menguji sekitar 136 orang di antaranya. Sedangkan Korea Selatan, Herawati mencontohkan, sudah menguji sekitar 10 ribu orang. Merujuk situs pemantau Corona, Gisandata, ada 3.736 orang positif Corona di Korea Selatan.<!--more-->

Sebenarnya, kata Herawati, jika melakukan jauh lebih banyak daripada yang ditargetkan, mungkin pemerintah bisa mendapatkan kasus-kasus itu. “Bukan kita maunya positif, tapi paling tidak menjadi lebih bersiap diri."

Politikus Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan masih mempercayai pemerintah bahwa Indonesia bebas dari Corona. Namun, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat ini menggagas dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Ketahanan Negara untuk Covid-19.

Menurut Bobby, panja dibentuk dengan tujuan memastikan kesiapan Tentara Nasional Indonesia dan satuan lain di bawah Kementerian Pertahanan serta Badan Intelijen Negara jika nantinya terjadi wabah Corona di Indonesia.

Usulan ini merujuk pada kajian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bahwa militer bertugas turun tangan apabila terjadi pandemi influenza. Situasi pandemi terjadi ketika pelayanan publik terganggu, rumah sakit penuh, terjadi pelambatan ekonomi, dan terjadi gangguan keamanan di jalanan.

Bobby menyebut sejumlah negara seperti Singapura, Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang telah menyiapkan dan melibatkan militernya sampai taraf tertentu untuk pengananan Corona. "Jadi ini adalah best practice yang dalam waktu satu bulan kami amati.” Jika pemerintah ingin menggunakan militer, ia mempertanyakan kesiapan militer. “Siap tidak? Kalau tidak menggunakan (militer) ya tidak apa-apa."

Politikus Partai Keadilan Sejahtera Bukhari Yusuf meminta pemerintah benar-benar cermat dan transparan kepada publik mengenai informasi virus Corona. Dia menantang Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan kepada publik jika memang yakin Indonesia bebas virus Corona. "Presiden (harus) sampaikan, 'Saya sebagai Presiden RI, sampai saat ini saya menyatakan bahwa Indonesia masih zero', karena ini situasinya bukan porsi menteri lagi. Ini sudah presiden," kata Bukhari.