TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan tidak ada rencana untuk cari untung dalam revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) setelah para seniman beramai-ramai melancarkan protes.

Di depan anggota DPR, Anies mengungkapkan rencana membentuk lembaga pengelola Taman Ismail Marzuki, yang akan melibatkan Dewan Kesenian Jakarta sebagai wakil para seniman. Skema tata kelola yang tengah dikaji itu itu diharapkan rampung bersamaan dengan selesainya revitalisasi TIM pada tahun depan.

Anies mengatakan PT Jakarta Propertindo akan bertugas untuk memelihara sarana dan prasarana TIM. Adapun pengelolaan kegiatan kebudayaan di pusat kesenian itu akan diserahkan kepada Dewan Kesenian Jakarta dan Dinas Kebudayaan DKI.

“Keduanya bukan untuk cari untung, melainkan untuk peran pembangunan,” ujar dia setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat di gedung DPR, Kamis 27 Februari 2020.

Suasana rapat dengar pendapat antara Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta dengan Komisi X DPR di gedung Nusantara 1, DPR-MPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 27 Februari 2020. Tempo/Adam Prireza

Komisi X DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan pemerintah DKI dan PT Jakarta Propertindo setelah menerima pengaduan dari sekelompok seniman. Para seniman yang dimotori Radhar Panca Dahana itu merasa sama sekali tak diajak bicara sebelum pembongkaran Gedung Graha Bhakti Budaya dan Gedung Cipta.

Para seniman yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM itu khawatir DKI akan mengubah kawasan yang dibangun Gubernur Ali Sadikin pada 1968 itu menjadi tempat komersial dengan membangun hotel bintang lima di pusat kesenian itu.

Rencana hotel bintang lima itu muncul setelah PT Jakarta Propertindo diserahi tanggung jawab untuk membangun dan mengelola TIM selama 30 tahun. Untuk membiayai operasional dan mengembalikan modal revitalisasi TIM sebesar Rp 1,8 Triliun itu, Jakpro membangun hotel bintang lima.

<!--more-->

Namun rencana itu dicoret DPRD DKI setelah revitalisasi TIM menjadi polemik karena adanya penolakan dari para seniman. Meski hotel di TIM sudah dihapus dari desain pemugaran, para seniman tetap protes karena tidak dilibatkan dalam rencana itu.

Tak hanya Forum Seniman Peduli TIM, Dewan Kesenian Jakarta juga kecewa karena tak dilibatkan dalam proses pembahasan revitalisasi TIM. Pelaksana Tugas Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) Danton Sihombing mengatakan nama orang-orang yang dikirimkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dicoret.

Foto udara aktivitas revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020. Revitalisasi TIM sempat mengundang polemik, namun Jakpro menyatakan sudah mengakomodir masukan dari seniman untuk merancang ulang proyek revitalisasi TIM di Cikini, Jakarta Pusat. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Walhasil, tak ada perwakilan dari DKJ dalam tim revitalisasi TIM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1018 Tahun 2018.

“Nama yang diajukan dicoret entah oleh siapa sehingga DKJ dieliminir dalam wilayah diskusi revitalisasi,” ujar Danton dalam diskusi di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Februari 2020.

Danton menyebut DKJ telah mengirimkan 3 nama, termasuk dirinya, sebagai perwakilan dalam tim revitalisasi Taman Ismail Marzuki pada 2018. Kala itu Danton menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DKJ.

Sebagai gantinya, DKI memasukkan lima orang seniman yang tercatat sebagai perwakilan dalam revitalisasi TIM. Kelimanya adalah Arie Batubara, Arsono, Hidayat LDP, Yusuf Susilo Hartono, serta Mohammad Chozin.

Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana mengaku tidak mengetahui seniman yang dilibatkan sebagai anggota revitalisasi TIM mewakili kelompok mana. Pernyataan itu disampaikan menjawab pertanyaan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz.

<!--more-->

"Pemahaman saya pada kondisi personel orangnya tidak begitu detail, tidak juga mendapatkan informasi lengkap apakah ini mewakili unsur lembaga, institusi atau masyarakat," kata Iwan dalam rapat di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.

Menurut Iwan, ada lima perwakilan seniman yang dilibatkan dalam revitalisasi TIM sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1018 Tahun 2018. Tim itu mempunyai masa tugas satu tahun, namun saat ini sedang tidak diperpanjang.

Para seniman memprotes revitalisasi TIM di Jakarta, Jumat, 14 Februari 2020. Foto | TEMPO | Alfi Salima Puteri

Profil seniman itu dipertanyakan karena DPRD DKI merasa masalah yang muncul ihwal revitalisasi TIM belakangan ini disebabkan kurangnya komunikasi pemerintah dengan seniman. Untuk itu, dia mendesak Pemerintah DKI melibatkan atau menambah seniman ke dalam tim revitalisasi.

"Kalau ini memang mewakili perwakilan dari pegiat seni dan budaya, seharusnya logika kita, mereka tidak masalah. Tapi kalau kita salah memilih orang untuk perwakilan itu, itulah yang akan membuat pertanyaan di luar. Saya berharap kalau perlu ditambah anggotanya untuk mewakili seniman, dari Dewan Kesenian Jakarta dan sebagainya yang representatif mewakili mereka," kata Abdul Aziz.

Menurut Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Imam Hadi Purnomo, DKI akan melibatkan Dewan Kesenian dan seniman lainnya dalam pembentukan lembaga pengelola TIM. Tujuannya, agar tidak lagi terjadi salah paham perihal manajemen pusat kesenian tersebut.

Saat ini bentuk lembaga pengelolaan TIM masih dikaji. Ada sejumlah opsi, antara lain badan layanan umum daerah (BLUD) atau PT.

Imam menargetkan pembentukan lembaga pengelolaan TIM itu akan selesai bersamaan dengan rampungnya revitalisasi pusat kesenian itu. “Jadi, sistem pengelolaan dan infrastrukturnya selesai berbarengan,” tutur dia.

<!--more-->

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto mengatakan pengelolaan kegiatan operasional dan perawatan TIM oleh perusahaan daerah itu telah ada pakemnya, yaitu peraturan gubernur. “Karena pengelolaan kesenian bukan DNA Jakpro sebagai perusahaan properti,” ujar dia.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan Komisi menyetujui revitalisasi TIM dengan sejumlah catatan. Salah satunya, Dewan meminta agar pemugaran itu tidak berorientasi komersial. “Memastikan bahwa tidak ada pembangunan hotel, tetapi wisma seni untuk memperkuat ekosistem kebudayaan,” ujar dia.

Ketua Forum Seniman Peduli TIM Radhar Panca Dahana menilai keputusan rapat dengar pendapat mengenai revitalisasi TIM itu sepihak. Sebab, aspirasi kelompok seniman tidak terakomodasi oleh Dewan. “Keputusan Komisi X itu menguntungkan pemerintah DKI Jakarta,” ujar sastrawan tersebut.

Ketua Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM) Radhar Panca Dahana (kiri) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2020. Radhar meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diberikan sanksi karena dinilai telah melanggar banyak aturan dalam revitalisasi TIM. TEMPO/M Taufan Rengganis

Radhar kecewa karena Anies hanya melibatkan DKJ dalam revitalisasi TIM padahal menurut dia DKJ tidak merepresntasikan seniman. "Anies dipanggil ke Komisi X karena kita yang datang ke Komisi X. Kalau Anies ingin bicara dengan seniman mengenai revitalisasi TIM, harusnya bicara dengan kita. Tapi dia memilih dialog dengan seniman hanya lewat DKJ. Padahal DKJ bukan pihak yang datang ke Komisi X dan tidak merepresentasikan seniman," kata Radhar kepada Tempo, Kamis, 27 Februari 2020.

Menurut Radhar, DKJ saat ini hanya dipimpin oleh caretaker sehingga tidak memiliki legitimasi apa pun terhadap seniman. Lagi pula, kata dia, seniman yang menggunakan TIM berjumlah ratusan, bukan hanya DKJ.

Sebagai pihak yang mengadukan revitalisasi TIM ke Dewan, Radhar Panca Dahana mengatakan kelompoknya belum pernah diajak berkomunikasi dengan Anies Baswedan.

ADAM PRIREZA | YUSUF MANURUNG