Berebut Mandat Pemerintahan Setelah Mahathir Mundur
Reporter
Non Koresponden
Editor
Eka Yudha Saputra
Selasa, 25 Februari 2020 13:30 WIB
Dengan keluarnya faksi Azmin dari PKR dan dengan pengunduran diri PPBM, koalisi PH hanya memiliki tiga partai: PKR, DAP, Parti Amanah Negara, dan jumlah kursi kolektif koalisi di parlemen menjadi 92 kursi.
Sekalipun PH sekutu Partai Warisan Sabah ingin tetap bersekutu dengan koalisi, PH masih tidak akan mampu membuat 112 kursi atau mayoritas sederhana di Dewan Rakyat untuk dapat mempertahankan kekuasaan, kecuali jika berhasil bergabung dengan anggota parlemen lainnya. Koalisi membutuhkan jumlah minimal 112 kursi di Dewan Rakyat dari total 222 kursi untuk membentuk parlemen.
Dikutip dari Malay Mail, menurut komposisi terakhir Dewan Rakyat berdasarkan koalisi pada 24 Februari, koalisi oposisi Barisan Nasional memiliki 42 kursi. Sementara kelompok Azmin memiliki 11 kursi yang kini menjadi independen. Pakatan Harapan sendiri hanya memiliki 92 kursi.
Runtuhnya koalisi Pakatan Harapan memperkecil peluang Anwar untuk mendapat estafet perdana menteri dari Mahathir. Anwar harus kembali mengumpulkan atau meyakinkan rekan partai sekutu untuk masuk koalisi lagi.
Sementara, salah satu pemimpin koalisi Barisan Nasional menegaskan bahwa koalisi baru yang melibatkan partai-partai oposisi utama bersama dengan Bersatu dan faksi PKR yang membelot, dapat mencapai mayoritas sederhana yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan pasca-keruntuhan koalisi pimpinan Mahathir Mohamad.
Wakil presiden Partai Malaysian Indian Congress (MIC) Datuk Seri M. Saravanan mengatakan para pemimpin koalisi baru akan membuka audiensi dengan Yang di-Pertuan Agong segera mungkin.
Ada cara lain untuk memecah kebuntuan. Coalition for Clean and Fair Elections atau Bersih 2.0 menyerukan diadakannya pemilihan parlemen baru untuk mencari mandat baru dari masyarakat setelah perkembangan politik terakhir.
Dikutip dari Free Malaysia Today, Bersih 2.0 dan 31 organisasi lain menyerukan pada konferensi pers hari Senin bahwa langkah untuk membentuk "pemerintah pintu belakang" tidak boleh ditoleransi.
Ketua Bersih Thomas Fann meminta anggota parlemen yang menang dengan tiket Pakatan Harapan tetapi yang telah mengubah aliansi mereka, untuk segera mengundurkan diri karena mereka tidak lagi memiliki mandat rakyat.
Tapi Raja Malaysia mengambil langkah tak biasa pada Selasa. Yang di-Pertuan Agong akan mewawancara seluruh anggota parlemen satu-satu untuk memastikan siapa yang memiliki mayoritas Dewan Rakyat untuk memilih perdana menteri berikutnya.
Pengawas Keuangan dan Rumah Tangga Keluarga Kerajaan, Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin, mengatakan dalam sebuah pengarahan media khusus di Istana Negara pada Selasa bahwa 90 anggota parlemen telah dipanggil ke istana mulai pukul 2.30 sore, lapor Malay Mail.
"Kami sangat prihatin. Sabar. Biarkan saya melakukan tugas saya. Saya berharap menemukan solusi terbaik untuk negara ini," kata Raja Malaysia Yang Dipertuan Agong Selasa siang.
Waktu terus bergulir. Mahathir Mohamad meninggalkan Malaysia tanpa kabinet, dan pemimpin lima partai sedang menyusun rencana strategis untuk membentuk mayoritas di Parlemen, di depan audiensi kerajaan untuk meyakinkan Raja Malaysia.