Jurus Ahok Membungkam Mafia Migas di Pertamina

Kamis, 13 Februari 2020 17:59 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama mendengarkan penjelasan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati saat meninjau ke kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur, Sabtu, 21 Desember 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Lewat akun media sosial Twitter pribadi, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengumumkan adanya perubahan wajah laman PT Pertamina (Persero). Ahok mengatakan website milik perusahaan pelat merah itu kini telah menyediakan data operasional perusahaan yang dapat diakses secara langsung oleh publik.

Data yang ditampilkan dalam sistem keterbukaan informasi ini beragam. Seluruhnya meliputi pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak atau BBM, gas minyak bumi atau LPG, hingga status kapal.

"Mulai hari ini, akses informasi operasional PT Pertamina terkait pengadaan crude (minyak mentah), LPG, dan BBM termasuk status kapal charter sudah dapat diakses melalui website resmi perseroan," kata Ahok melalui akun Twitter-nya, @basuki_btp, Rabu, 12 Februari 2020.

Ahok menautkan tiga laman sekaligus dalam unggahannya. Masing-masing adalah laman utama Pertamina, laman untuk mengakses data importasi, dan laman untuk membuka informasi terkait kapal charter.

Berdasarkan penelusuran Tempo, pada laman importasi, publik dapat menyelisik enam jenis data. Di antaranya data tentang pengadaan umum, pengadaan minyak mentah dan produk, pengadaan kapal, pengadaan untuk lokasi di daerah, informasi kapal, serta pengadaan impor Pertamina.

Advertising
Advertising

Laman itu juga menampilkan tabel lengkap terkait impor tahun per tahun mulai 2019 beserta resumenya. Misalnya, tertera informasi bahwa pengadaan yang dilakukan dengan incoterm FOB sebesar 74 persen dari total volume, sedangkan CFR sebesar 26 persen dari total volume.

Sementara itu, di laman depan website tersebut, publik dapat memperoleh informasi-informasi terkini seputar kebijakan Pertamina. Publik pun bisa dengan mudah mengakses aktivitas teranyar yang dilakukan perusahaan minyak negara.

Dihubungi Tempo, Ahok menjelaskan laman Pertamina ini akan disulap menjadi media transparansi bagi perseroan. "Kami berharap website Pertamina jadi informatif," tuturnya dalam pesan pendek, Kamis, 13 Februari 2002.

Ahok tak berkenan menjelaskan lebih detail mengenai mekanisme pembukaan data ke publik dan dampak langsungnya terhadap perseroan. Ia memastikan, upaya yang tengah dikerjakannya ini hanya sebatas membantu jajaran direksi untuk mendorong Pertamina menjadi perusahaan yang kian dipercaya publik. "Aku cuma bantu Dirut (Direktur Utama Pertamina)," tuturnya.

Langkah Ahok membuka data Pertamina kepada masyarakat merupakan sinyal baik dari perseroan yang kini tengah berbenah. Selama ini, perusahaan negara itu acap kali menjadi sorotan lantaran bisnisnya dikerubung mafia migas.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pernah menyatakan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh para mafia migas mencapai Rp 1 triliun per bulan. Pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina pun disinyalir berkaitan dengan pemberantasan mafia migas.

Berita terkait

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

26 menit lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

Kata Pengamat soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club: Kalo Tidak Perlu, Jangan

38 menit lalu

Kata Pengamat soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club: Kalo Tidak Perlu, Jangan

Menurut Ujang Komarudin, pembentukan Presidential Club oleh Prabowo Subianto harus dilihat berdasarkan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

2 jam lalu

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

Terkini: Presiden Jokowi dorong penghiliran industri jagung, Uni Eropa jajaki peluang investasi di IKN.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Beri Semangat Timnas Indonesia U-23 untuk Kejar Tiket Olimpiade Paris 2024 Usai Dikalahkan Irak

3 jam lalu

Presiden Jokowi Beri Semangat Timnas Indonesia U-23 untuk Kejar Tiket Olimpiade Paris 2024 Usai Dikalahkan Irak

Setelah kalah melawan Irak, timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff untuk mengejar tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi: Pencapaian Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia U-23 2024 Layak Diapresiasi

3 jam lalu

Presiden Jokowi: Pencapaian Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia U-23 2024 Layak Diapresiasi

Presiden Jokowi menilai pencapaian Timnas U-23 Indonesia yang mencapai semifinal di Piala Asia U-23 2024 layak diapresiasi.

Baca Selengkapnya

Bahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol

4 jam lalu

Bahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan akan mempercepat investasi untuk percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

7 jam lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

9 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

19 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

19 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya